Anggota DPRP Provinsi Papua Dapil Nduga Namantus Gwijangge menyatakan sekarang daerah otonomi baru itu dibentuk untuk kesejahtrahan masyarakat di wilayah Lapago, tapi kalau insiden seperti ini Penjabat Gubernur dan Sekda seharusnya ada, sebab mereka ditunjuk oleh pemerintah Pusat secara dah dengan Surat keputusan (SK) dari Mendagri.
Dandim 1702/ Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib, SH, MH menyatakan perkembangan situasi pasca kekejadian sampai saat ini kondusifitas di wilayah Jayawijaya masih rawan kondusif, ketahui bersama rawan itu karena sejak semalam ada pembacokan dua orang, yang saat ini dirawat di rumah sakit, tapi secara umum kondusif.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, SIK menyatakan pihaknya sudah minta secara rinci atau runut dilakukan dengan berbagai data dan fakta di lapangan itu disampaikan. Sehingga hal ini juga akan menjadi evaluasi menyeluruh baik bagaimana pelaksanaan tugas yang harus dilakukan ke depan.
Legislator DPRP Papua mengatakan klaim Penjabat Gubernur Papua Pegunugan jika Wamena aman, karena orang lain sudah mengamankan lebih dulu, karena Penjabat dari Provinsi Papua Pegunungan tidak ditempat selama kerusuhan terjadi dan baru berada di Wamena pada Senin (27/2).
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa melaksanakan menggelar jumpa Pers bersama awak media, bertempat di Makodim 1702/JWY, Senin (27/2)2023).
WAMENA - Kodim 1702/Jayawijaya memastikan jika terkait info penyelesaian masalah konflik Sinakma yang beredar dalam masyarakat jika masa membawa alat tajam masuk kota tidak benar sebab dalam kesepakatan kemarin penyelesaian masalah tanpa alat tajam.
Polisi mendata bahwa jumlah terakhir korban yang meninggal dunia pasca kerusuhan yang dipicu adanya isu penculikan anak di Kampung Yomaima Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya berjumlah 12 orang. 12 orang ini tewas dan telah dimakamkan dimana 10 dimakamkan di Wamena dan 2 lainnya dipulangkan ke kampung halaman di Medan.
Jaringan Damai Papua (JDP) meminta aparat segera menangkap provokator. Sebab, dia melakukan hal yang boleh jadi juga terlibat dalam kasus kasus terdahulu termasuk kerusuhan tahun 2019.
“Tapi apakah ini pelanggaran HAM berat atau tidak, Komnas HAM dalam kewenangannya akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa kemanusiaan itu,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Minggu (26/2) kemarin.
