“Kami diterima KPU dengan baik dan berkas kami sudah diserahkan dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya kami menunggu verifikasi lebih lanjut,” ungkap Solossa kepada awak media dalam konferensi pers di KPU Keerom.
"Dukungan kami begitu nyata baik lewat doa maupun dengan adat tradisi kami dengan memainkan suling tambur. Ini sebagai bentuk nyata dukungan kita ini bagi Paslon MARI-YO,’’ungkap Ramses Wally.
Andreas menerangkan, prosedur calon melakukan saat melakukan pemeriksaan kesehatan dimana bakal calon setelah mendaftar di KPU selanjutnya mendapatkan surat pengantar dari KPU untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU berdasarkan MoU yang dilakukan.
Itu menyusul beberapa flyer di media sosial Whatsapp yang menyatakan dirinya memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. "Oh yang itu (flyer), itu tidak benar, hoax dan tolong diluruskan. Saya tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu," katanya Kamis (29/8) malam. Paulus Waterpauw sendiri sudah bisa dipastikan tidak ikut dalam pemilihan November nanti karena gagal mendapatkan dukungan partai.
Pertama, sekira pukul 15:30 WIT pasangan Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen yang datang menyerahkan dokumen berupa syarat pencalonan dan syarat calon. Kemudian sekira pukul 20.00 WIT, dokumen berhasil di upload dan syarat calon maupun pencalonan dari pasangan bakal calon Fakhiri-Rumaropen dinyakan lengkap dan diterima dokumennya.
Didampingi sang istri dan sejumlah pengurus partai pengusung serta para pendukung, semua proses dilakukan dengan tenang selama pendaftaran. Seperti diketahui partai pengusung bakal pasangan calon Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai ialah PDI perjuangan dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Merauke dr. Mareyke Kulang kepada wartawan mengatakan dalam pemeriksaan kesehatan bagi Bapaslon di cakupan Papua Selatan ini pihaknya melibatkan totak 33 orang dengan rincian 19 dokter spesialis, 6 dokter umum, 1 psikolog, 6 BNN dan 3 bagian administrasi.
Tak hanya ramai, komisioner KPU juga disibukkan dengan padatnya pendaftaran. Sebanyak empat pasangan calon memilih mendaftar kemarin. Empat pasangan ini adalah Jhony Banua Rouw yang berpasangan dengan Darwis Massi, Boy Markus Dawir berpasangan dengan Dipo Wibowo, Frans Pekei berpasangan dengan H. Mansur dan Abisai Rollo berpasangan dengan Rustan Saru.
Pasangan ini tiba sekira pukul 14.40 WIT diantar ribuan pendukunganya. Ribuan pendukung dan relawan hadir dengan iringan alat musik tradisional, tarian rumbay-rumbay dari Serui mewarnai prosesi pendaftaran. Setibanya di kantor KPU Matius dan Aryoko ditemani ketua tim koalisi langsung menyerahkan dokumen yang diminta. Dalam sambutannya Fakhiri mengatakan bahwa dirinya telah siap mengikuti Pilkada periode 2024-2029.
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi mengatakan untuk Pemilukada Papua maupun Kota Jayapura November nanti secara lembaga pihaknya berkomitment mendukung semua bakal calon kepala daerah, baik Walikota, maupun Balon Gubernur. Meski begitu secara personal tentu ada pilihan tersendiri. Soal pilihan sendiri hanya ia yang tahu saat di bilik suara nanti.
Untuk bakal calon gubernur, kata Yakobus, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Namun mereka merepsentasikan sebagai anak asli Papua. Karena itu, pertarungan di dalamnya adalah pertarungan ide, gagasan, program kerja dan visi misi.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Mackbon, mengungkapkan selama tahap pendaftaran ada 400 personel yang terbagi 200 personel di KPU kota Jayapura, kemudian 200 personel di KPU Provinsi Papua. Mereka disebarkan di beberapa titik strategis yang ada di sekitar dua kantor KPU tersebut. Penempatan personel ini sebagai langkan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.
Siriwa mengungkapkan, suksesnya Pilkada Kabupaten Jayapura tidak hanya tugas dari penyelenggara Pilkada saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu, pemerintah, aparat keamanan. Namun dibutuhkan peran serta dari partisipasi seluruh komponen masyarakat, dalam mensukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali.
Saat datang mendaftar pasangan Darius Gebze-Petrus Safan diantara pendukungnya dan ketua dan sekretaris Partai Politik (Parpol) pengusung yakni Gerindra, Golkar, Perindo dan Demokrat dengan kekluatan 12 kursi di DPR Provinsi Papua Selatan. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi, baik syarat pencalonan maupun syarat calon oleh KPU Provinsi Papua Selatan dinyatakan benar dan lengkap.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga yang turun langsung lapangan memantau pengamanan di KPU Kabupaten Merauke tersebut mengungkapkan bahwa dalam rangka pengamanan dan pengaturan lalu lintas, pihaknya telah menurunkan ratusan personel untuk pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Merauke Kristian Gebze dan Kusmanto.
Dalam kesempatan tersebut JJO juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Tim Koalisi Maju dipimpin oleh Ketua Partai Golkar Kabupaten Jayapura Yanto Eluay sekaligus Ondofolo Kampung Sereh.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun didampingi 4 komisioner KPU lainnya mengungkapkan, ketiga Bapaslon yang telah mengajukan surat pemberitahuan untuk mendaftar adalah pasangan Yoseph Bladib Gebze-Fauzun Nihayah yang diusung Nasdem dan partai Demokrat. Pasangan ini rencananya akan mendatangi KPU Kabupaten Merauke sekitar pukul 10.00 WIT.
Mereka kemudian disambut jajaran KPU selaku penyelenggara dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika, di hari kedua pendaftaran setelah pada Selasa, 27 Agustus 2024. Meski dilanda hujan lebat, aparat keamanan juga terlihat siaga mengawal proses pendaftaran berlangsung.
Usai ditetapkan berkasnya lengkap Pasangan Befa -Natan langsung diberikan tanda terima dan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dok II Jayawpura mulai besok, Dimana KPU Papua Pegunungan telah menyiapkan tim yang akan mengawal mereka selama melakukan pemeriksaan kesehatan.
Bagaimana tidak dengan dokumen dukungan kepada pasangan ini, tiba - tiba dimasa injury time dukungan justru berbalik arah. Tak hanya itu, dari beberapa kali pertemuan ABR - Hadir, logo partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu juga sudah ikut digabung berjejer dengan partai lainnya. Damun dari pencabutan dukungan ini alhasil tim koalisi perubahan harus bergerak cepat menata kembali dokumen dengan mengeluarkan semua yang berkaitan dengan Gerindra.
Ketua pemenangan Koalisi Gerakan Perubahan, Paslon Samako Ir. Zeth Sandy mengatakan sangat bersyukur atas antusias masyarakat yang memadati dan mengiring kedua paslon dan pengusung ke Kantor KPU.
Berkaitan dengan pengamanan Pilkada di tanah Papua, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Chandra Kurniawan mengatakan Kodam akan memback up Polda Papua dalam pengamanan Pilkada.
Dari mepetnya waktu pendaftaran ini juga terjadi kejutan - kejutan yang tak diduga. Yang cukup menarik adalah bergesernya dukungan Partai Gerindra. Yang sebelumnya mendukung Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi, tiba - tiba pagi kemarin bergabung dengan pasangan Abisai Rollo dan Rustan Saru.
Bakal Calon Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi yang juga petahana menyatakan jika dirinya bersama Marthin Yogobi, SH, M.Hum berterimakasih pada Tuhan karena telah menyelesaikan pendaftaran ini bersama dengan tim kuallisi dari 13 partai politik di KPU Kabupaten Jayawijaya.
Partai Gerindra untuk Kota Jayapura misalnya, justru diberikan dihari kedua pendaftaran. Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon mengatakan di hari pertama dan kedua masa pendaftaran belum ada yang mendaftar. Meski demikian untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, KPU Papua sudah terkonfirmasi bahwa hari terakhir pada 29 Agustus nanti ada dua pasangan bakal calon gubernur yang akan mendaftar.
"Saya akan terus melaksanakan tugas itu sampai dengan tiba saatnya akan diganti," kata Komjen Fakhiri kepada sejumlah wartawan di Mapolda Papua. Namun ia berharap masyarakat bersabar karena tidak lama lagi dirinya pasti akan diganti. Saat ini dirinya menunggu keputusan dari Kapolri.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamu menyatakan hari ini sudah dimulai dibuka pendaftaran untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, namun terkait dengan masalah keamanan, mengingat belum lama ini ada pembakaran kantor KPU papua Pegunungan akibat belum ada pasukan Bawah Kembali Operasi (BKO) dari Polda Papua.
Jika kondisi ini tidak berubah maka bisa dipastikan Pilkada Gubernur Papua tahun 2024 ini hanya akan diikuti dua pasangan calon. Keduanya juga telah memiliki pasangan masing - masing dimana Mathius Fakhiri memilih Aryoko Rumaropen sedangkan Tomi Mano menjatuhkan pilihannya pada Yeremias Bisai. Ia menyatakan seperti komitment awal bahwa dirinya ingin mengambil sosok wakil dari wilayah Adat Saireri.
Sebagai pengganti, masyarakat diminta untuk mandiri mengecek status pemilih melalui website DPT Online. Jadi sebelum ke TPS atau mulai dari sekarang, masyarakat diminta untuk mengecek status pemilihnya di setiap Kelurahan/Kampung, di masing masing TPS, atau melalui website DPT Online.
"Kedatangan kami ke RSUD Dok 2 Jayapura untuk mengecek langsung dan memastikan pemenuhan kriteria rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan paslon sesuai dengan metode dan jenis pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang ada," ucap Ribka Haluk kepada wartawan.
Suasana di sekitar kantor masih sepi. Mulai dari pintu gerbang, hingga pintu masuk ruangan pendaftaran terbentang karpet merah, sebagai tanda jalur pendaftaran bagi pasangan bakal calon.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, mengatakan bahwa pagi hari ini personil Polres Merauke hadir untuk mengamankan jalannya pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke.
Hari pertama waktu pendaftaran, belum ada bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dan Wabup yang mendaftar di KPU Kabupaten Merauke. Ketua KPU Kabupaten Merauke, Rosina Kebubun kepada wartawan menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima surat pemberitahuan untuk mendaftar di hari pertama.
Kata Kapolres Ari, dirinya sama sekali tidak akan mentolerir jika ada massa pendukung yang datang membawa sajam, dalam keadaan mabuk, hingga membuat aksi-aksi propaganda. Meski demikian, pendekatan yang dilakukan ke masyarakat lebih mengedepankan pendekatan yang humanis atau soft-approach.
Pasangan lainnya, lanjut Theresia Mahuze adalah pasangan Romanus Mbaraka-Alberth Muyak. Namun pemberitahuan yang diterima pihaknya tersebut masih bersifat lisan. ‘’Baru secara lisan disampaikan kepada kami. Rencananya, mereka akan datang mendaftar pada hari ketiga pendaftaran atau hari terakhir yakni pada Kamis 29 Agustus 2024,’’ jelasnya.
Yang menjadi syarat utama adalah 10% dari tota suara sah. Dimana totalnya adalah 7.311 suara. Dari total suara ini, gabungan lima parpol non-seat tertentu untuk mengusung satu pasangan calon.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat kesiapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan uji narkoba bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua Tengah.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan bahwa di hari pertama pendaftaran tersebut dibuka pada pukul 09.20 WIT, diawali dengan melakukan sidang pleno pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Namun hingga pukul 16.00 WIT belum ada calon satupun yang datang untuk mendaftar.
"Untuk hari pertama tanggal 27 Agustus sejak pagi pukul 08.00 WIT KPU sudah membuka pleno pendaftaran Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pukul 16.00 Wit belum ada bakal calon yang mendaftar dan juga berkonsultasi dengan KPU soal persyaratan calon dan pencalonan."ungkapnya Selasa (27/8) kemarin di Gedung Tongkonan Wamena
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan bahwa di hari pertama pendaftaran tersebut dibuka pada pukul 09.20 WIT, diawali dengan melakukan sidang pleno pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua. Sampai dengan pukul 16.00 WIT hari ini, Selasa (27/8) belum ada calon satupun yang datang untuk mendaftarkan diri
Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum KPU Mimika, Hironimus Ladoangin Kia Ruma mengatakan, sampai dengan sore hari belum ada satupun Paslon yang hadir untuk melakukan pendaftaran untuk menghalalkan kontestasinya pada Pilkada 2024.
ASN bisa dianggap legal berpolitik. Masih menggunakan seragam pegawai negeri namun mendaftar ke partai - partai. Dari hasil penelurusan Cenderawasih Pos akhirnya diketahui ada enam ASN Pemprov Papua yang telah ajukan surat pengunduran diri. Surat ini diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua. Hal itu dikonfirmasi Cenderawasih Pos kepada Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya
“Ini tahapan yang cukup rawan, untuk itu diperlukan sikap profesionalitas yang ditunjukan oleh setiap bakal calon kepala daerah, partai pengusung maupun penyelenggara bisa memastikan bahwa proses pencalonan tidak memunculkan konflik konflik dualisme dukungan dan lain lain,” tegasnya.
Wakil Direktur RSUD Jayapura, dr Andreas Pekey, Sp.PD mengatakan beberapa daerah sudah menghubungi pihak rumah sakit. Seperti KPU Papua Induk, KPU Papua Pegunungan dan KPU Tengah.
Pasangan yang sejak awal sudah digadang - gadang bakal terjadi persaingan sengit. Sama - sama berstatus ketua DPR. Abisai Rollo (ABR) berstatus Ketua DPRD Kota Jayapura dan Jhony Banua Rouw (JBR) berstatus sebagai Ketua DPR Papua.
Khusus di Kota Jayapura, untuk masa pendukung bakal calon, saat pendaftaran tidak ada batasan jumlah, akan tetapi saat pendaftaran di Kantor KPU, yang boleh masuk kedalam ruangan hanya LO dari pasangan bakal calon, kemudian ketua ketua partai pengusung, sekretaris partai dan pasangan Bakal Calon.
Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf menyampaikan bahwa pendaftran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, akan berlangsung mulai 27-29 Agustus 2024. Syarat pendaftaran, mengacu pada perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Perubahan PKPU ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu, menurut dia, penting untuk membuat sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. "Harus dimulai dari sekarang untuk menghadirkan anak-anak generasi baru, generasi muda Jakarta yang siap menyambut Indonesia emas," tegas RK.
Beberapa diantaranya terkait penempatan TPS khusus, kemudian pengaturan bilik suara, serta pengakomodiran penyandang yang tidak memiliki E-KTP."Kami harap apa yang kami usulkan ini diakomodir," ujar Roby Nyong, selaku pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Provinsi Papua.
Kegiatan yang dipimpin oleh Wakapolresta AKBP Deni Herdiana, SE, SH, MM, MH didampingi Ketua KPU Kota Jayapura Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Dr. Marthpina Anggai, S.E., M M., M.Kes., dan Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Johan Zakarias Rumsawir, S.E., serta diikuti oleh Personl Perwira dan Bintara Polresta Jayapura Kota.
Pramono tercatat memiliki 9 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, Kediri, Sleman, dan Buleleng. Dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 35.427.059.686 atau Rp 35,4 miliar.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa pemilu, terkhusus mulai tahapan pendaftaran hingga penetapan calon di bulan september nanti.
Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Raimondus Mote mengatakan setiap calon tentunya memiliki partai pendukung dan juga masa. Untuk itu, pada saat pendaftaran semua pihak-pihak yang terkait itu harus bisa menjaga situasi atau suasana Kamtibmas di Kota Jayapura terutama pada saat pendaftaran itu dilakukan.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menjelaskan bahwa yang tergolong pemilih pemula adalah mereka yang baru masuk usia 17 tahun dan pensiun TNI-Polri. Untuk para pemilih pemula yang sudah menginjak usia 17, ketua KPU itu mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah yang tersebar di provinsi Papua.
Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, mengatakan dalam proses pengamanan Pilkada 2024, lebih khusus di proses pendaftaran kali ini pihaknya telah menempatkan sejumlah petugas-petugas pengamanan, dan juga anggota satintelkam untuk melakukan penjagaan, dan anggota Brimob.
Dikatakan, sampai sejauh ini baru satu parpol yakni PDI-Perjuangan yang secara resmi telah menyurat akan datang ke KPU Biak Numfor yang beralamat di Mandouw Dalam itu, dan turut serta membawa paslon dan juga syarat-syarat administrasi faktual, pada tanggal 29 Agustus mendatang.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu mengimbau kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati 8 Kabupaten diharapkan supaya pendaftaran itu bisa dilakukan pada 27 dan 28 Agustus, untuk pendaftaran di tanggal 29 boleh saja dilakukan namun jangan di menit -menit akhir.
Kapolres sendiri berharap agar proses pelaksanan Pilkada mulai dari tahapan pendaftaran besok hingga proses penetapan dan pelantikan adalah proses yang cukup panjang dan menguras energi, dan pikiran.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyatakan selama tiga hari ke depan, KPU Provinsi Papua akan siap menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah Provinsi Papua. Steve Dumbon mengatakan untuk jumlah belum tahu pasti dan baru akan terlihat dalam tiga hari ke depan.
Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau mengatakan, pihaknya telah mengumumkan tahapan pendaftaran sejak tanggal 24-26 Agustus 2024 kepada setiap partai politik (Parpol) yang hendak mengusung Paslon.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah mempunyai pemetaaan khusus terhadap wilayah kerawanan konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Papua. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Drs Yosi Muhamartha, mengatakan hal tersebut saat mengelar apel pasukan di Lapangan Mako Brimob, Polda Papua
Pemimpin apel, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Drs Yosi Muhamartha menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama proses pemilihan kepala daerah.
Tahapan Pilkada sendiri sudah berjalan namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebut masih ada sejumlah kepala daerah yang hingga saat ini belum melunasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Salah satu yang paling besar angkanya adalah Kabupaten Keerom.
Situasi politik menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 ini, memang banyak menyita perhatian masyarakat. Tidak hanya ulah elite politik di tingkat pusat, yang seolah menskenariokan aturan untuk memuluskan tujuan politik kelompok tertentyu, tapi juga masalah aturan undang-undang yang diatur untuk melanggengkan kekuasaan, yang akhirnya menuai protes dengan aksi demo mahasiswa di Jakarta.
Polling nama-nama bakal calon kepala daerah, baik untuk Pilkada Provinsi Papua, Pilkada Kota Jayapura dan Pilkada Kabupaten Jayapura ini sudah berlangsung sejak akhir April 2024 lalu. Selama hampir 4 bulan ini, banyak nama-nama yang muncul, yang disampaikan para pembaca setia Cenderawasih Pos dengan mengirimkan kupon ke Graha Pena Papua. Total sudah ada 15.806 polling yang masuk di redaksi Cenderawasih Pos.
Salah satu bakal calon independen yang masuk dalam bursa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Antonius Wetipo menegaskan, aksi demo yang dilakukan FPPIP ini sebenarnya mereka ini tim sukses atau relawan dari salah satu bakal calon yang akan maju dari jalur partai politik
Mantan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel itu menjelaskan bahwa ada 2 hasil pemeriksaan syarat calon yang bersifat final. Pertama, adalah masalah kesehatan. Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang melakukan pemeriksaan menyatakan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan maka hasil tersebut bersifat final.
Agustinus meminta kepada seluruh masyarakat agar menjadikan Pilkada ini sebagai momentum yang tepat untuk memilih kepala daerah yang jujur, amanah dan bisa dipercaya, serta dapat membangun Papua menjadi lebih baik.
“Puji syukur, karena sampai saat ini masih ada beberapa partai politik yang terus masih terkoordinasi dan komunikasi dengan kami, kalau tidak ada halangan dalam minggu ini kami pastikan akan ada beberapa partai politik lain yang akan bergabung bersama kami,” jelasnya.
Komisioner KPU Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan sesuai dengan undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta PKPU2 tahun 2023 tentang tahapan dan jadwal lebih khusus PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
"Kami sudah memerintahkan agar hasil itu harus dikembalikan sebab yang layak dilantik menjadi anggota PPD di Kabupaten Tolikara yang memiliki nilai tinggi, oleh karena itulah kami akan melantik PPD yang nilainya tinggi dan PPD yang dilantik KPU Tolikara digugurkan karena memang ada yang salah
Karenanya perlu ditinjau ulang penerapan sistem noken di Papua terutama Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada masa yang akan datang. Menurut Petege, pemerintah mesti konsisten mengimplementasikan satu model demokrasi, apakah model demokrasi liberal ataukah demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat atau aklamasi.
Adapun kekurangan pembayaran dana hibah untuk kewajiban pendanaan Pilkada serentak khususnya di KPU Kabupaten Jayapura dari total dana hibah Rp 55.051.770.770 realisasinya baru Rp 40 miliar.
Hal ini juga ditegaskan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, bahwa jika ada ASN yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura harus membuat surat pengunduran diri, supaya bisa diproses sesuai aturan yang berlaku. Untuk di Kabupaten Jayapura Semuel mengaku belum menerima laporan resmi , siapa saja ASN yang akan maju di Pilkada Kabupaten Jayapura.
KPU dalam persiapan-persiapan ini harus betul-betul melakukan sosialisasi, terutama kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan, agama, dan juga lembaga partai politik yang ada.
Salah satu juknis dari PKS ini, terkait TPS, TPS diharusnya buka pada tempat yang mudah dijangkau difabel, sehingga para penyandang difabel bisa dengan mudah menyalurkan haknya sebagai pemilih.
Simulasi meliputi kegiatan pengamanan kampanye di lapangan eks Pasar Swadaya, Jalan Yos Soedarso Timika, kegiatan pengamanan masa tenang di dalam kota Timika, kegiatan pengamanan tahapan pemungutan suara di TPS rawan di dalam kota Timika serta kegiatan pengamanan rekapitulasi suara dan unjuk rasa damai hingga anarkis di kantor KPU Kabupaten Mimika di Jalan Hassanudin.
Salah satunya Pasangan Calon Saint Benhur Mansnandifu (SBM) dan Anthon Kho. SBM mengatakan saat ini pihaknya sudah mengatongi dua surat B1KWK dari Pimpinan Partai Politik di Pusat. Partai Nasdem dan PAN yang masing-masing kuota 3 kursi dan total 6 kursi telah dinyatakan cukup untuk menjadi bekal pendaftaran yang sah.
“Sampai hari ini kita tetap jalan sesuai tahapan tapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini kita akan tunggu keputusan KPU RI,” ungkapnya. Seperti diketahui, tahapan pendaftaran kepala daerah mulai dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang. KPU Kabupaten Mimika telah menyatakan siap untuk tahapan tersebut.
Melalui surat bernomor 170/PL.02.2-Pu/9406/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tahun 2024, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Elias Petege menjelaskan, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 441 tahun 2024
Kabag Ops Polres Mimika, AKP Sajuri mengatakan, meski dalam pelaksanaan simulasi masih terdapat banyak kekurangan yakni sarana dan prasarana yang belum dapat ditampilkan semua hingga kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Simulasi ini dibuat seperti kejadian sebenarnya yang diawali dengan aksi demi penolakan atas hasil Pilkada di Kantor KPU Kabupaten Merauke maupun Kantor KPU Provinsi Papua Selatan. Namun aksi demo itu berujung anarkis sehingga Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan.
Ketua FPIP Hersen Wetapo, aksi ini dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang mendapati identitasnya berupa KTP diambil tanpa izin oleh Liaison Officer (LO) paslon perseorangan untuk memberi dukungan kepada paslon tersebut.
“Itu adalah prinsip utama kita, bahwa segala sesuatu kita laksanakan dan antisipasi sedini dan semaksimal mungkin, pasang mata dan telinga terhadap segala permasalahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerawanan atau konflik di masyarakat, sedini mungkin harus diminimalisir,” kata Kapolres AKBP Arie Trestiwawan
Usulan penganggaran itu kata Izak bisa direspon Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong yang mendatangi langsung kantor MRP. Dan menurut Ramses ini dianggap penting, sebab jika tidak melakukan tugas tersebut bisa bertentangan.
Menurut Steve putusan MK tidak serta merta akan dilaksanakan tanpa adanya cantolan hukum yang kuat. Salah satu syarat utamanya harus merubah undang-undang. Kemudian susul dengan perubahan PKPU, pun juga dengan juknisnya harus dirubah.
Pasalnya mantan Kepala BPSDM Papua ini beberapa kali terlihat wira – wiri menerima rekomendasi partai bersama Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri di Jakarta yang secara etika terlihat kurang elok.
Proses dukungan berupa Dana Hibah dari pemerintah daerah dalam mendukung semua tahapan Pilkada di Indonesia, tidak hanya diberikan kepada pihak Penyelenggara KPU, Bawaslu, tetapi juga Aparat Keamanan.
Steve menjelaskan, putusan MK tersebut tentunya mengubah aturan terkait ambang batas dalam pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu arahan dari KPU Pusat.
Kapolres Biak Numfor AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pihaknya akan rutin melakukan patroli tidak hanya di dunia nyata tetapi patroli dunia maya juga penting dilakukan. Potensi kerawanan yang terjadi didunia media sosial tentu saja perlu mendapatkan perhatian. Bagaimana menindaklanjuti berita hoax, ujaran kebencian, hingga hasutan dan provokasi, perlu mendapatkan atensi dalam penanganannya.
Kepada wartawan, komedian Komeng dengan ciri khas Uhuyy mengatakan tujuan kedatangannya ke Merauke untuk ikut mendukung dan menarik simpatisan untuk mendukung saudaranya Yosep dan Fausun pada pemilihan bupati dan wakil Merauke pada bulan November mendatang.
Devisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Merauke Ganis mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan peran dari seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak yang digelar di Kabupaten Merauke. Sebab, personel dari Bawaslu Kabupaten Merauke sangat terbatas untuk mengawasih seluruh tahapan Pilkada yang sedang berlangsung tersebut.
Kapolres AKBP Ari Trestiawan, SH. SIK.,MH berharap kejadian simulasi yang diperagakan kali ini, tidak benar-benar terjadi saat pengamanan Pilkada Biak Numfor 2024, selama prose-proses tahapan yang dalam waktu dekat sudah dilakukan pendaftaran pasangan calon.
Dalam kesempatannya, Dir Reskrimum Polda Papua mengatakan pihaknya mengundang para peserta untuk membahas apa saja kekerasan yang mungkin terjadi ketika Pilkada serentak beserta apa saja tindakan yang akan dilakukan dari Polda Papua untuk menghadapi gangguan Kamtibmas pada saat pemilihan.
Khusus pemilih pemula dari data sementara jumlahnya mencapai 7635 orang. Masing masing tersebar di 5 Distrik, 39 Kerurahan/Kampung. "DPS pemula ini bagian dari jumlah keseluruhan DPS di Kota Jayapura," jelasnya.
Tiga pasangan ini yang telah menyatakan siap untuk maju pada Pilkada nanti. Hanya dari nama – nama di atas, Aryoko Rumaropen yang masih menjabat sebagai ASN aktif. Sedangkan Mathius Fakhiri menjabat sebagai Kapolda Papua aktif.
Ia mengatakan dari usulan tersebut, MRP terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi keaslian atau faktual terhadap dokumen keaslian orang asli Papua (OAP) dari para calon kepala daerah nantinya. Kemudian kata Izak, dilanjutkan dengan pasal 20 ayat (2), juga diatur dalam Perdasi dan Perdasus.
Robert mengatakan, dirinya batal maju itu karena kesepakatan dengan seluruh masyarakat adat yang diwakili oleh para ondoafi yang ada di wilayah Port Numbay dan sebagai masyarakat adat iapun menghormati hal tersebut. Meski sebelumnya musim perburuan partai juga membuat hampir semua pasangan calon kelimpungan.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, MM, mengatakan, pengamanan Pilkada kali ini berbeda dengan pengamanan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Pasalnya, pengamanan Pilkada yang telah dilakukan selama ini hanya khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke.
