Albert menjelaskan, bahwa ada 1.713 orang yang mengikuti seleksi kemampuan bidang (SKD) yang terdiri dari 1.359 orang asli Papua dan 354 orang non asli Papua. "Dari jumlah itu, untuk orang asli Papua yang dinyatakan l
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan, terutama belanja modal, belum dapat direalisasikan sepenuhnya, lantaran masih menunggu kepastian anggaran. “Belanja modal belum kita laksanakan karena harus melihat kembali kondisi keuangan, mungkin setelah Lebaran baru kita bisa eksekusi,” ujarnya.
“Dinas atau instansi terkait secara prosedural dan formal memiliki tugas yang harus memelihara atau memantau. Karena letaknya pada monitoring, evaluasi atau pemantauan hasil kebijakan yang tidak konsisten dilakukan.”ungkap Pengamat Kebijakan Publik Papua yang juga merupakan seorang Dosen Hukum Universitas STEKOM Semarang Dr. Methodius Kossay,.SH,.M.Hum,.CMP,.CT, ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Rabu (26/3) siang.
Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada instansi pemerintah di masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Idul Fitri.
Gubernur Ramses juga menginginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Tujuan akselarasi perlindungan semesta BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan perlindungan sosial yang lebih luas kepada pekerja, terutama pekerja informal atau rentan. Oleh karena itu, hal ini sangat didukung pemerintah Provinsi Papua,"ucapnya.
“Masyarakat kita perlu disentuh, perlu dilihat, perlu dibantu. Itulah tugas kita sesuai sumpah dan janji yang baru diucapkan. Dan setelah jadi pemimpin, anda adalah pemimpin Kabupaten Jayapura, bukan pemimpin kelompok suku atau apa pun,” kata Ramses dalam arahannya.
Harusnya kata Ramses, jika kendaraan itu dimutasi atau pindah ke suatu daerah. Maka segera dilakukan mutasi juga plat kendaraannya menyesuaikan dimana kendaraan itu berada.
Gubernur Apolo Safanpo menegaskan, pendidikan sebagai sektor prioritas dalam program-program pembangunan disemua negara. Demikian juga di Indonesia, pendidikan menjadi program prioritas disamping bidang kesehatan, infrastruktur dan bidang ekonomi rakyat.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Kunjungan ini merupakan yang pertama di Boven Digoel setelah dilantik sebagai gubernur Papua Selatan periode 2025-20230. Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa kedepan tantangan kita semakin sulit. Karena semua negara, semua daerah berlomba-lomba meningkatan sumber daya manusia.
Menurut Paskalis Imadawa, peredaran minuman keras ilegal berpotensi mempengaruhi citra DOB Papua Selatan sebagai kota yang seharusnya aman dan nyaman. "Sejauh ini pemicu terjadinya kriminalitas ada di minuman beralkohol," kata Paskalis Imadawa.
Tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia yang utuh. Manusia yang utuh harus memiliki iman, karakter dan nilai-nilai kemanusian. Dalam dunia pendidikan anak-anak harus memiliki tiga hal yakni ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan. Untuk itu, kata Gubernur Apolo, dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah harus memperhatikan tiga hal tersebut.
Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
Menurut Abisai Rollo, sebagian besar ASN Pemprov Papua berdomisili di Kota Jayapura, hal ini menjadi dasar perlu adanya intervensi pemerintah provinsi dalam membantu Pemkot Jayapura untuk menyelesaikan dua persoalan ini.
“Penurunan daya beli masyarakat ini bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah, melainkan sudah terlihat sejak awal tahun. Penurunannya sudah terasa sejak Januari. Kami berharap dalam sepekan ini, daya beli masyarakat bisa kembali normal, terutama karena stok sembako telah tercukupi,” jelas Haris.
“Pasar murah bagian dari upaya pengendalian harga, biasanya pada momen Hari Raya keagamaan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Oleh karena itu, guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga maka kami menggelar pasar murah,” ucap Hartati kepada wartawan.
Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
Dikatakan, pelaksanaan MBG belum bisa 100 persen. Sebab, di Kota Jayapura misalnya dengan jumlah 62 ribu pelajar diperlukan sekitar 20 dapur umum. “Pelaksanaannya bergantung pada kesiapan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Dari tiga sampel yang dipantau langsung di lapangan, Ramses memastikan stoknya aman selama Ramadan, Idulfitri hingga pasca Idulfitri. “Selain stok yang aman, tidak ada fluktuatif harga di pengecer dan ritel. Tadi saya lihat harga telur atau beras tidak terjadi fluktuatif di eceran maupun di distributor,” ujarnya.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
"Saya dan saudara Paskalis Imadawa berkomitmen mewujudkan cita-cita mulia yang tertuang dalam visi kami yaitu terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera dan pemerintah yang aspiratif dan partisipatif,"kata gubernur Apolo Safanpo.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan memaknai aturan ini sebagai pintu awal mengetahu pola kerja, mekanisme, tatakelola di DPRP Papua Pegunungan, kemudian juga mekanisme konsultasi, Koordinasi, fasilitasi dengan lembaga eksekutif.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
"Sebagai umat beriman, sebagai sesama yang percaya kepada Tuhan, maka hari ini di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang sangat mulia ini saya juga harus meluangkan waktu untuk datang berbuka, berbagi dan mari kita sharing apa kendala-kendala,"kata mantan guru tersebut.
Dikatakan, pasar murah salah satu cara untuk menekan inflasi di Papua sekaligus pengendalian harga menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Yang mana biasanya, harga kerap mengalami lonjakan.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo didampingi Pj Sekda Maddaremmeng dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth A. Rapami kepada wartawan di Kantor sementara Gubernur Papua Selatan mengungkapkan, proses dan tahapan seleksi CPNS formasi 2024 di Provinsi Papua Selatan sedang dilakukan finalisasi.
Penjemputan Putri Indonesia Papua Selatan pertama itu dilakukan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan Soleman Jambormias saat turun di Bandara Mopah Merauke dari Jakarta, kemudian diantar ke Kantor Gubernur Papua Selatan. Saat tiba di halaman Kantor Gubernur Papua Selatan Theresia Kaipman disambut dengan tarian khas Papua.
Berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan, pemberian THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Dalam SE tersebut juga, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya.
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
"Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Yacob Inggratubun.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MPA menyatakan untuk biaya yang dikeluarkan tentunya ini berbeda dengan biaya yang digunakan di pulau jawa, contoh untuk kebutuhan beras saja khususnyang premium perkilogram sudah mencapai Rp 25.000, sehingga pasti harganya juga berfariasi sesuai dengan kebutuhan di Papua Pegunungan.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Gubernur mengungkapkan, dalam kunjungan itu ia juga akan mengembalikan masyarakat yang mengungsi akibat perang di Puncak Jaya. “Yang mengungsi juga akan kami kembalikan ke rumah,” ungkap Nawipa.
"Bapak-bapak, kaka-kaka, adik-adik semua mari kita bersatu bergandengan tangan, saling membantu, saling tolong menolong kita bangun negeri kita, dan kita hadirkan kesejahteraan bagi anak-anak kita, bagi masyarakat kita, masa depan anak-anak di negeri selatan Tanah Papua. Semoga Tuhan dan leluhur kita memberikan berkat dan perlindungan kepada semua dalam menjalin kehidupan dan membangun negeri kita,"kata dia.
"Kita akan memberikan modal kepada orang yang mempunyai kemauan dan melakukan pendampingan. Pendampingan perlu dilakukan, lantaran ibaratnya jangan sampai ketika ia minta ikan, kita kasih ikan, itu tidak boleh. Dia minta ikan kita kasih dia mata kail dan umpan sertakan dengan pendamping, orang yang bisa mendampingi dia untuk menangkap ikan," jelasnya.
Pasar murah kedua akan dilakukan di halaman Masjid Baiturrahim Kota Jayapura pada 20 Maret dan Pasar Murah ketiga akan digelar pada 24 Maret mendatang di Perumnas. “Kami gelar pasar murah di sekitar masjid karena sasarannya ke penerima manfaat, yaitu bagi umat muslim yang sedang menjalankan puasa dan menghadapi Lebaran,” ucap Hartati
Panen raya ini dilakukan di lahan 43 dari 978 hektar cetak sawah baru di Kampung Kaliki di tahun 2024. Komandan Satgas Ketahanan Pangan TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Ahmad Rizal menyebut, padi yang ditanam dan dipanen di lahan yang baru dibuka ini adalah jenis Inpari 32 dan Dodore.
Dia mengatakan, sebenarnya tidak memberatkan Pemda Papua jika PAD Papua bagus karena efisiensi akan tertolong. Namun sebaliknya, di tengah refokusing anggaran dari pemerintah pusat, PAD tidak menopang. Belum lagi, kegiatan kegiatan urgen lainya yang dibiayai oleh daerah. Seperti halnya PSU gubernur dan wakil gubernur.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
“Saya garis bawahi, kepala daerah definitif di kabupaten/kota yang sekarang menjabat harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Terlebih mereka ada yang berasal dari partai politik dan lain sebagainya, jika dia mau ikut kampanye maka sesuai ketentuan yang berlaku dan dia harus cuti,” kata Ramses.
‘’Pak gubernur sudah ada dan akan segera kita umumkan. Saya belum bisa pastikan tanggalnya, tapi saya akan koordinasi dengan BKN sehubungan dengan jadwal selanutnya,’’ kata Alberth Rapami kepada media ini sesuai bertemu dengan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
“Mengenai kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU Papua akan dibicaraka lebih lanjut, dalam konteks efisiensi. Akan dibahas kembali setelah dilakukan pencermatan, sehingga benar-benar maksimal,” terangnya.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Festival yang digelar Pemprov Papua Pegunungan merupakan hasil kolaboarasi pemerintah dengan berbagai orbagisasi muslim seperti MUI dan juga paguyuban KKSS, gerakan ekonomi kreatif dan dewan kesenian Papua Pegunungan dengan menampilkan beberapa grub band lokal untuk mendukung acara tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta meningkatkan kesadaran untuk mencintai, bangga, dan paham tentang rupiah.
“TMMD bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga membantu masyarakat mengatasi berbagai kesulitan. Kehadiran TNI dalam pembangunan daerah menjadi bukti nyata komitmen mereka untuk Papua,” ujar Ramses Limbong.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, usai melakukan perjalanan ke Danau Habema bersama Penjabat Ketua TP-PKK Papua Pegunungan, Herwin M. Wanggai, menyatakan jika wisata Danau Habema ini salah satu destinasi wisata yang menarik namun belum dikelola secara optimal karena beberapa faktor.
Frans Reba mengatakan penertiban itu dilakukan oleh Tim gabungan dari Bappeda, Satpol PP, Dinas Perikanan Provinsi Papua, hingga Polresta Jayapura Kota. Untuk satu bulan kedepannya UPTD PPI Hamadi itu akan dijaga ketat oleh para petugas keamanan.
Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk saat ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyampaikan situasinya masih kondusif khususnya ketersediaan bahan pangan masih dalam rens aman.
Triwarno Purnomo menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan rute pelayaran ini. “Puji Tuhan, kita bisa menyaksikan KM Dorolonda berlabuh di Pelabuhan Waren. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya pada November 2024, SK Penetapan Trayek ini dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut,” ungkapnya.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
Menurut Ramses, guna menjaga stabilitas komoditas pihaknya juga akan melakukan operasi pasar serta menggelar pasar murah. "Operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah bakal kami lakukan karena ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga khususnya pada hari besar keagamaan seperti ini," ujarnya.
Dikatakan bahwa delapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 di Papua saat ini masih ikut retreat di Akmil Magelang. Delapan kepala daerah yang berasal dari Provinsi Papua yaitu, Wali Kota Jayapura, Bupati Sarmi, Bupati Biak, Bupati Yapen, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Waropen dan Bupati Keerom.
Menurut Aristoteles, pada galeri kreatif kehutanan tersebut terdapat berbagai macam HHBK yang dikelola oleh masyarakat perorangan ataupun kelompok. “Dengan menghadirkan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan alam di Sembilan kabupaten dan kota,” ujarnya.
“Terkait dengan kesiapan menjelang hari besar keagamaan, BPN sudah menganjurkan kepada kami untuk menggelar pasar murah. Baik menjelang Ramadan maupun Idulfitri,” ungkap Lunanka.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Kepedulian terhadap sampah harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga tempat kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Distrik Abepura dinilai sebagai yang paling siap untuk memulai program ini. Hanya saja kapasitas dapur mandiri yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak restoran masih terbatas, yakni maksimal 3.500 porsi per hari. Sementara jumlah siswa SD di Abepura saja mencapai sekitar 8.000, belum termasuk SMP dan SMA.
Kepala SD N 3 Abepura, Roospita Butarbutar, S.Pd mengatakan bahwa piagam penghargaan tersebut diterima berdasarkan penilaian yang telah di lakukan oleh pihak terkait terhadap kondisi dan situasi di sekolahnya itu.
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
Ketua II DPR Papua Pegunungan Bertus Asso mengatakan, satu tahun lalu mereka melihat perkembangan cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Papua Pegunungan, dimana grafiknya kalau dilihat ini mulai menurun.
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
Kata Ramses, masalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan hak ulayat dan aturan hukum formal. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara fakta di lapangan dan aturan hukum agar tercipta solusi yang dapat diterima semua pihak.
Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses
"Aspirasi yang akan disampaikan kita akan terima di kantor Gubernur Papua Pegunungan, untuk adik -adik semua kita menuju ke kantor gubernur bersama -sama,"katanya di ruas Jalan Yosudarso Wamena.
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
Karafir menegaskan bahwa Benhur Tomi Mano adalah sosok pemimpin yang hebat dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji. Oleh karena itu, dalam Pilkada Papua yang lalu, ia memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut yang merupakan putra asli dari wilayah Tabi-Saireri.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Menurut Edy, penurunan kasus kecelakaan dikarenakan perusahaan di Papua mulai peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Oleh sebab itu kami sangat berharap agar seluruh perusahaan di delapan kabupaten dan kota dapat memperhatikan hal tersebut," katanya.
Diketahui, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan pemangkasan yang dilakukan, maka postur anggaran pendapatan belanja daerah mau tidak mau harus dilakukan refocusing kembali. Banyak juga pegawai yang mulai cemas jangan sampai imbasnya adalah dirumahkan. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong membenarkan terjadi pemangkasan sekitar Rp 250 miliar.
Hanya disini dari analisanya sepatutnya pemerintah pusat mempertimbangkan atau mengkaji kembali terkait pemangkasan anggaran ini. Pasalnya Papua membutuhkan banyak anggaran untuk bisa mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek. Tak bisa disamaratakan dengan daerah di wilayah barat yang sudah lebih dulu maju dalam berbagai hal termasuk menyangkut sarana infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya.
Sebab menurut Ramses, setiap bulan pihaknya harus membayar tagihan listrik. Yang mana itu masuk dalam anggaran yang mengikat. “Bahkan, saya di ruangan sudah jarang menyalakan lampu,” ujarnya.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
“Tidak dipungkiri bahwa ada hambatan dalam menjalankan program ini, saat kita membuka lahan tidak asal membukanya begitu saja. Namun ada masalah hak ulayat dan sebagainya, dengan kondisi ini sulit untuk mengintensifkan pertanian yang sudah ada,” terang Gubernur Ramses.
Penutupan kantor tersebut masih berlanjut meskipun kepala Biro Hukum Pemprov Papua Pegunungan telah memberikan penjelasan dan jawaban dari PJ Gubernur via selulernya terkait dengan masalah pelantikan pejabat Eselon III dan IV, Skor Standar Minimal test CASN kemarin dan wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen yang ditolak.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurut Ramses, survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik.
Disertai bentangan spanduk bertuliskan "Saya Rode Youwe selaku ahli waris dari AMH Makdalena Sibi/Youwe pemilik tanah adat ini melakukan pemalangan Kantor PUPR. Dikarenakan belum bayar ganti rugi, hanya janji dari tahun ke tahun"
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
Menurutnya, agenda tersebut juga agar memudahkan teman-teman Muslim dalam menyambut Ramadan, mereka bisa membeli bahan pokok yang dibutuhkan selama Ramadan. “Pantauan kami, sejauh ini ketersediaan bahan pokok dan harga masih stabil,” ungkap Hartati.
Itulah mengapa Pemprov Papua Pegunungan mendukung kaum muda dan olahragawan untuk partisipasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut. Awalnya, Pemprov Papua Pegunungan tidak mengirimkan tim sepakbola, namun Pemprov Pegunungan meyakinkan KONI Pusat dan PSSI agar mendapatkan ruang baru untuk pada babak kualifikasi di cabang olahraga sepakbola.
Sehingga cakap, bijak dan budaya bermedia sosial bisa dimiliki oleh masing-masing individu. “Juga akan lebih baik pelajaran atau literasi digital disetiap jenjang pendidikan lebih masif dilakukan, tak terkecuali disektor informal dan lembaga keagamaan. Ini dibutuhkan kolaborasi semua komponen,” bebernya.
Hal ini menyusul inflasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Januari 2025 mencapai 4,55 persen, tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan tertinggi dengan inflasi sebesar Rp4,55 persen.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut langkah selanjutnya tinggal dirilis nama-namanya. “Tinggal menunggu langkah selanjutnya, apakah kita berikan itu kepada pejabat gubernur definitif atau seperti apa, itu kan belum kita rapatkan,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, swasembada pangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan dari skala lokal hingga nasional. Bahkan, Gubernur Ramses mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam gerakan ini.
"Putusan MK adalah yang terbaik, siapa pun yang terpilih wajib kita dukung. Jangan sampai karena agenda lima tahunan ini masyarakat kita justru terpecah, karena itu akan berdampak pada pembangunan Papua ke depan,” kata Gubernur Ramses. “Mari kita terima kemenangan dan kekalahan dengan penuh syukur," sambung Ramses.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
