Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan komoditas pangan yang berkontribusi pada kenaikan inflasi di Papua, yaitu tomat dan bawang merah. Sedangkan Indikator Perubahan Harga (IPH) Provinsi Papua minggu kedua bulan Desember sebesar 0,82 persen, dimana Kabupaten Biak Numfor memiliki IPH tertinggi sebesar 1,95 persen.
Maddaremmeng menjelaskan, sidak yang dilakukan ini untuk melihat secara langsung mengecek barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam menghadapi perayaan natal dan tahun baru.
Menyikapi kondisi antrean saat ini, Ramses minta ada solusi nyata dari Pertamina, apakah Pertamina menambah jam operasional atau mencari alternatif lainnya. “Khusus untuk industri, solusinya mungkin dia (Pertamina-red) bisa menggunakan truk (tanki). Sehingga mobil untuk industri bisa mengisi BBM di situ,” kata Ramses.
Kepala BKPSDM Papua Selatan Alberth Alexander Rapami menjelaskan bahwa, dari 1.713 peserta test SKB CPNS ini akan dibagi dalam 4 sesi setiap harinya selama 4 hari sampia 19 Desember 2024. Dimana, setiap sesi ada 110 peserta yang masuk ke dalam ruangan test yang disediakan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Moudy Hermawan mengungkapkan, alokasi pagu DIPA tahun 2025 untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 2,12 triliun yang tersebar di 104 Satker pada 29 kementrian dan lembaga yang ada di Papua Selatan.
Pj Sekda Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si kepada wartawan di Merauke mengungkapkan, dengan melihat ketersediaan telur ayam ras tersebut saat ini yang sulit didapatkan masyarakat dengan harga yang sudah sangat tinggi antara Rp 100.000-120.000 setiap rak. Sementara kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perayaan Natal meningkat.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan proses Pilkada di wilayahnya berjalan dengan suasana yang aman dan kondusif. Ramsespun menyampaikan bahwa jika akhirnya ada gugatan maka itu juga bagian dari demokrasi.
Menurut Hartati, pembatasan ini dilakukan guna mendukung peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan dari para pengusaha ayam petelur di Provinsi Papua. "Apalagi sebelumnya telah ada edaran dari gubernur terkait pembatasan telur ayam di Papua," ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kegiatan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi, sehingga kegiatan ini bisa menjadi event Nasional. Diketahui, lomba renang perairan terbuka ini diikuti oleh 189 peserta yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu pria umum, wanita umum, dan TNI/Polri dengan jarak 3.000 meter
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan Lambert Patruan, ST, ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa UMP Papua Selatan tahun 2025 tersebut telah ditetapkan sejak 11 Desember 2024 sebesar Rp 4.285.850 atau naik sekitar 6,5 persen dari standar UMP tahun 2024 sebesar Rp 4.024.270.
Frence mengatakan, gerakan pangan murah atau pasar murah ini merupakan inisiatif terakhir tahun ini untuk mendukung stabilitas pangan menjelang Nataru. "Kita membuat Gerakan Pangan Murah dalam rangka ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ini juga merupakan upaya pengendalian inflasi, terutama di Kabupaten Nabire dan Mimika," kata dia.
Joko Guritno menyoroti beberapa capaian dan tantangan utama terkait pembangunan pendidikan dan tata kelola pemerintahan, di antaranya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisian jabatan.
Melalui momentum itu, Guritno menjelaskan Papua Selatan sebagai salah satu provinsi muda yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Hingga kini, lanjut Guritno, provinsi ini masih dipimpin oleh penjabat gubernur yang sudah dua kali diganti. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun struktur pemerintahan yang solid.
Di keempat titik itu, petugas Kepolisian bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan khusus di Kantor BKPSDM Papua Selatan, jalan kedua sisi ditutup. Bahkan polisi mensiagakan sebuah water canon untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Hingga pukup 14.00 WIT kemarin, situasi Merauke aman terkendali. Tidak ada aksi protes atau demo terkait pengumuman hasil seleksi SKD CPNS Papua Selatan itu.
Pengembangan destinasi wisata ini juga harus dilakukan secara merata di empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yakni Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen terhadap riset dan inovasi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1723-BPS-11-W-2023.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Alexander Rapami menjelaskan, mengatakan seleksi kemampuan dasar ini dilaksanakan dari 28 Oktober-13 November 2024 yang diikuti 11.036 pelamar yang terdiri dari orang asli Papua (OAP) 6.716 orang dan non OAP sebanyak 4.320 orang.
Persoalan judi online nampaknya kesini - kesini masih membuat banyak kalangan ketar - ketir. Bagaimana tidak, pemain judi online ini tidak hanya masyarakat kecil dan menengah tetapi berbagai profesi ikut bermain. Ada ASN yang juga bermain bahkan tidak menutup kemungkinan oknum aparat juga ikut bermain.
Terkait dua peringatan hari penting ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan untuk Hak Asasi Manusian (HAM) merupakan kehidupan mendasar manusia. Namun, kasus pelanggaran HAM sendiri bukanlah menjadi ranah mereka.
Gubernur mengharapkan pemerintah kabupaten/kota segera merealisasikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ia juga berharap para pekerja dan pengusahan bisa bersama-sama menerima hasil yang sudah disepakati Dewan Pengupahan Papua.
Tiga pejabat tersebut adalah Semuel Siriwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan, Guy Yana Emma Come sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Abepura dan Elpius Hugi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua.
Melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Untuk Provinsi Papua sendiri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat mencatat ada 33 pengaduan yang masuk di aplikasi lapor.go.id hingga Desember Tahun 2024.
"Inti dari arahan presiden adalah pentingnya swasembada pangan lokal, sehingga langkah utama yang akan kita lakukan adalah menginstruksikan kepada kabupaten/kota maupun instansi terkait untuk sama-sama mewujudkan program dari presiden tersebut,” kata Ramses kepada wartawan.
Sebagaimana sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen Tahun 2025. Kenaikan UMP ini berlaku 1 Januari 2025 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
Melalui momentum ini, Guritno mengatakan bahwa Pansel telah melaksanakan sosialisasi dibeberapa wilayah di Papua Selatan, termasuk di Asmat. Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, pansel menjelaskan prosedur pengangkatan anggota DPR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Charles Gomar menyebut ada beberapa obat yang dijual diatas harga eceran tertinggi tersebut seperti obat darah tinggi. ‘’Bahkan ada satu usaha farmasi yang mengatakan kalau bapak merasa harga tinggi tidka usah beli disini. Bukan masalah belinya atau mahalnya tapi masalah aturannya. Dan ini kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang Desember. Pasti banyak yang kolesterol atau asam urat,’’ jelasnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan pihaknya menunaikan sebuah tanggungjawab yang strategis, sebab sebagai daerah otonomi yang baru harus menyelesaikan 12 agenda roadmap dan salah satunya menyelesaikan satu proses seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan untuk DPRP Papua Pegunungan.
“Kita dengan pelaku usaha khususnya yang ada di sini (Papua-red) akan duduk bersama, kira-kira seperti apa perumusannya. Tapi poinnya, apa yang menjadi kebijakan pusat saya rasa 6,5 persen dihadapkan dengan inflasi juga, sehingga tidak terlalu signifikan,” terangnya.
“Jika sudah tidak ada gugatan atau pengaduan, hari ini juga saya bisa teken. Tetapi kita melihat perkembangan dari masyarakat, jika masyarakat sudah menerima semua prosesnya maka kita lakukan pelantikan,” sambungnya.
"Setelah berjalan 4 bulan di Papua, saya melihat laporan kerja kita ini banyak yang dikamuflase secara kertas laporannya baik dan benar, tapi outcome untuk masyarakat nihil," tegas Ramses buka -bukaan saat hadiri peluncuran program Genting di Bkkbn Papua
Jeri menyebut pasar murah ini, kolaborasi Pemprov dengan Bank Papua, Bank Indonesia dan pihak terkait. Pemprov Papua melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga akan melaksanakan pasar murah di beberapa tempat di lokasi berbeda.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap tradisi menggunakan noken bisa dipertahankan sebagai budaya lokal khususnya Provinsi Papua. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk peduli terhadap budaya sendiri, menghargai dan diaplikasikan dengan cara gunakan itu (noken-red),” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos, Rabu (4/12).
“Harus dikaji seperti apa sistemnya, jika misalkan anggaran dari pusat maupun daerah mampunya setiap hari atau dalam seminggu beberapa kali, maka itu perlu dibicarakan,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Senin (2/12).
Astama Ops Kapolri Kombespol. Wirawan menyatakan, pihaknya dari Astama Ops Kapolri bersama dengan kementrian lembaga yang terlibat dalam Pilkada akan membackup satuan kewilayahan, sehingga tak hanya berbicara soal keamanan saja, tapi pihaknya juga bisa membantu untuk distribusi logistik baik surat maupun kotak suara.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengatakan, Desk Pilkada ini dibentuk dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menyebut pembentukan desk ini bertujuan agar supaya memonitoring jalannya pilkada sampai selesai.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Veix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikananyang dibangun pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan pemkab Biak Numfor, oleh karena itu pihaknya merencanakan untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Biak Numfor.
Perayaan Otsus tahun ini memang tak semeriah 2 tahun lalu dimana anggaran belum dipotong dan masih sepenuhnya dikelola Pemprov Papua. Banyak sekali kegiatan yang berisi tentang keberhasilan dan capaian yang sudah dilakukan selama Otsus diterapkan.
Sekretaris Pansel, Hans Zadrak Kaiwai menjelaskan tahapan akan diawali dengan pengumuman dan pengusulan calon. Lalu tahapan kedua verifikasi dan validasi, ketiga tahapan seleksi dan terakhir tahapan penetapan anggota DPRP.
Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan penting untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Selain itu, mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pemberian Otonomi Khusus Papua tidak terbatas dari semangat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pengakuan terhadap keunikan serta keberagaman yang dimiliki masyarakat Papua.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Soal aduan masyarakat, rupanya Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkannya sejak 2013. Dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dimana masyarakat bisa menyampaikan laporannya secara langsung kepada instansi pemerintah berwenang.
Sebelumnya, gubernur menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan simulasi makan gizi gratis. “Saya minta kepada daerah di kabupaten/kota membuat simulasi makanan bergizi dengan memanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah yang ada di Papua,” ucap Ramses.
“Harapannya antara konsumsi dan produksi bisa seimbang atau surplus. Sehingga daging sapi ini tidak hanya dikonsumsi di Kota Jayapura saja, tapi bisa dijual ke daerah lain juga,” kata Setiyo kepada wartawan.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Kasus ini kata Ramses masih sebatas asas praduga tak bersalah. Namun ketika sudah dinyatakan benar maka harus legowo menerima itu, begitu juga ketika dia dinyatakan bersalah maka harus menerima kondisi itu.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah, Dotius Doga mengatakan kembali beroperasinya rumah sakit setelah pihaknya melakukan rapat secara virtual bersama Kementerian Kesehatan Indonesia, pihak Pemprov Papua Pegunungan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), direktur rumah sakit, Polres Mamteng
Dikatakan untuk program beasiswa sesungguhnya telah digagas ketika dirinya menjabat sebagai Walikota Jayapura. Dimana sebagian anak anak Port Numbay dikirim studi di luar daerah, dan juga luar negeri. Program ini dilaksanakan menggunakan dana otsus maupun APBD Kota Jayapura. "Saya ingin program yang baik ini kita bawa ke tingkat provinsi," tuturnya.
Pj gubernur Papua Selatan meminta instansi tehnis dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk terus meningkatkan pemasaran hasil karya dari para pelaku usaha kecil dan mikro tersebut terutama dari mama-mama orang asli Papua yang ada di wilayah cakupan Papua Selatan.
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi meninjau langsung program nasional makan bergizi di 4 titik tersebut. Diawali dari SD Negeri Wasur 1, SMP Negeri Satu Atap Merauke dan SMA Plus Satu Atap Merauke di Kampung Wasur, kemudian MI/SD YAMRA dan MTS/MA Merauke.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
“Kabupaten Keerom dan Waropen ini menjadi atensi kita terkait penakanan stunting,” ungkap Pj Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos di Keerom pekan lalu. Kata Ramses Limbong, Pemprov Papua dan Pemkab Kabupaten Keerom serta Waropen harus lebih serius menekan angka stunting di dua kabupaten itu dengan berbagai program dan intervensi.
Dia mengatakan saat ini untuk mendapatkan penghasilan Rp 100 ribu per hari sangat sulit. Di sisi lain tak ada pilihan bagi sejumlah sopir angkut ini untuk meninggalkan pekerjaan sebagai sopir. Karena itu, tidak ada cara lain selain pemerintah perlu mengatur regulasi tarif angkutan umum di Kota Jayapura.
“Sengaja saya kumpulkan disini (kantor gubernur) yang dipimpin Pdt Alberth Yoku. Saya bilang bekerjalah dengan hati dan hindari conflict of interest,” ujar gubernur Ramses Limbong. Dalam pertemuan itu, Ramses juga mengingatkan agar Pansel DPRP bekerja hanya untuk masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.
“Untuk pembinaan dan mengingatkan yang bersangkutan sudah saya lakukan, hari itu begitu saya dapat rekaman suara, saya langsung panggil yang bersangkutan,” sambungnya.
“Kami mau hitung satu porsi dengan asupan gizi yang cukup itu berapa di Papua,” kata Gubernur. Ia menambahkan, menu makanan bergizi ini tak perlu sama dengan menu di Pulau Jawa. Tetapi asupan gizi harus sama-sama mencukupi.
Selain bertatap muka dengan masyarakat, Ramses Limbong juga melihat langsung pelayanan di Puskesmas Ywan, melihat program pasar murah serta ikut melakukan panen jagung. Serta meninjau proses peningkatan produksi dan mutu genetik sapi melalui pelayanan inseminasi buatan.
Ramses menyatakan, meminta kepala daerah di Sembilan kabupaten kota harus melakukan pendataan stunting secara tepat untuk mempermudah memantau capaian tersebut.
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Alasannya juga beragam. Mulai dari persoalan lahan, interest sosial hingga pengabaian hak- hak masyarakat lokal. Kesimpulannya program ini perlu dikaji lebih matang dan dijelaskan lebih detail untung ruginya bagi masyarakat di agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, terlebih Papua masih kental dengan kearifan lokal.
Menurut Monim, untuk daftar harga venue di Stadion Papua Bangkit yang disewakan bervariasi mulai dari harga Rp 70 juta hingga Rp 75 juta tergantung jenis venuenya. "Bagi siapa pun yang ingin mengadakan event silakan ajukan surat kepada kami, setelah itu ada beberapa syarat juga yang harus ditaati," ujarnya lagi.
Pemerintah Kota Jayapura melangsungkan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda nasional pada tanggal 28 Oktober 2024. Pelaksana tugas PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, hingga saat ini masih banyak persoalan atau masalah yang terjadi di wilayah kota Jayapura yang melibatkan anak-anak muda.
Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
"Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa lewat program indonesia satu data maka dipandang perlu pemerintahan baru ini diarahkan untuk Dinas Kependudukan harus mulai melakukan pendataan warganya di 8 Kabupaten dari lahir hingga meninggal dunia,"ungkapnya saat ditemui di kantor Gubernur Papua Pegunungan
Pemerintah berperan mendorong peningkatakan ekonomi masyarakat malalui berbagai kebijakan yang strategis, salah satunya mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara khusus melalui dinas perhubungan memberikan bantuan hibah kepada 4 kampung Pikhe, Jibama, Wesaput dan Maima yang ada di Jayawijaya dan Kampung Narau Distrik Benawa Kabupaten Yalimo yang ada di pinggiran kali besar.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua, Aristoteles Ap menjelaskan, dokumen kajian lingkungan hidup strategis rpjmd tujuannya adalah menyiapkan rambu-rambu terkait dengan masalah lingkungan hidup di Papua.
Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.
Ketua Panitia Seleksi DPRK Jalur Pengangkatan Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dimintai penjelasan oleh Penjabat Gubernur Papua, terkait dengan teknis aturan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan itu.
Ia menyatakan saat ini pihaknya sedang mencari sumber -sumber produktif yang bisa menghasilkan PAD. Salah satunya adalah dengan kode plat nomor Papua Pegunungan yang baru diluncurkan untuk setiap kendaraan yang ada di Papua Pegunungan. Ia mendengar masih ada pajak yang dibagi dari provinsi induk ke Provinsi Papua Pegunungan khusus untuk kendaraan.
Termasuk soal penerimaan 1.000 CPNS Lingkup Pemprov Papua harus 80 persen Orang Asli Papua Selatan. Kedatangan puluhan warga Papua Selatan tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si.
Sedangkan di November, pemerintah menetapkan satu hari libur fakultatif yakni 21 November yang diperingati sebagai Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Untuk Desember, terdapat beberapa libur. 1 Desember cuti bersama masa raya Advent memasuki Natal. 25 Desember, libur Natal hari pertama. 26 Desember, Natal hari kedua dan 27 Desember diperingati sebagai hari jadi Provinsi Papua.
Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong mengatakan bahwa, pihaknya menyalurkan bantuan perlengkapan seragam sekolah kepada peserta didik khususnya anak -anak pengungsi Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Yohanes Walilo, mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan langkah strategis guna memastikan bahwa implementasi Otsus berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua.
"Saya mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua yang menginisiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, yang mana ini akan memberikan pengetahuan serta keterampilan baru bagi para pengelola media," kata Ramses,
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep penyatakan, salah satu usaha yang menjadi andalan di wilayah Papua Pegunungan adalah kopi yang sudah dikenal sampai ke dunia internasional, ada beberapa peracik kopi yang dikirim ke Australia dan mereka juara untuk tingkat Nasional maupun internasional.
Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan Supervisi dan Asistensi dalam setiap tahapan seleksi yang meliputi pengusulan calon anggota DPRK dilakukan oleh pimpinan suku, subsuku, atau kesatuan adat serta budaya kepada Pansel. Hal itupun dilakukan setelah melakukan musyawarah adat dengan melampirkan dokumen persyaratan calon termasuk berita acara kusyawarah adat.
Menurut Ramses, oleh sebab itu pihaknya berharap dengan mengundang seluruh operator dari maskapai penerbangan tersebut ada solusi sehingga daerah perintis ini bisa dimasuki pesawat jenis ATR.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan jika KPU melaksanakan 13 tahapan pemilu dan yang terakhir adalah penetapan calon terpilih, sementara untuk hasil penetapan 45 anggota DPRP Papua Pegunungan terpilih sudah diserahkan KPU Kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Kepala Kesbangpol.
"Gerakan tersebut seperti gerakan pasar murah, rakor dan High-Level Meeting (HLM), dan optimalisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra dan antar Papua, pemberian bantuan, serta fasilitasi capacity building," katanya di Jayapura, Jumat.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Untuk mengurangi angka perkawinan dini, Ramses menyebut pihaknya akan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).
“Kami harap pemerintah setempat segera selesaikan masalah DPRK, kewajiban Pemprov sebatas mengawasi. Sebab tujuan kita melantik Tim Pansel dengan harapan kerja sesuai ketentuan,” kata Walilo.
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
Saat ini pihaknya sedang membahas terkait rencana pertemuan bilateral antara dua negara. Pertemuan tersebut untuk membuat Standar Oprasional (SOP) tentang pergerakan transportasi untuk lintas batas.
Dalam pelatihan yang digelar selama 10 hari kedepan ini, DKLH mengundang instruktur dari luar daerah untuk melatih para peserta yang didominasi pria. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Aristoteles Ap mengatakan pentingnya pelatihan mebel bagi masyarakat adat Papua.
Adapun 18 pos ini terdiri dari eselon II terdapat kepala dinas, kepala biro dan ada kepala badan yang salah satunya adalah Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Olahraga.
“Jika waktu kehadiran pukul 7:30 WIT, harusnya ASN hadir tepat waktu. Namun fakta yang saya temukan di lapangan, masih banyak yang tidak hadir,” kata Ramses kepada wartawan usai melakukan sidak. Hal ini kata Ramses menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan tanggung jawab gubernur untuk menertibkannya.
“Saya rasa dalam konteks saat ini untuk menghilangkan stunting hingga angka nol belum bisa, namun bisa menekan khususnya pada usia ibu hamil dan saat anak-anak usia 1 hingga 5 tahun,” sambungnya.
Namun, kata Ramses, masih perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan terus bekerja sama yang baik bersama pegawai maupun pimpinan. "Pemimpin menentukan arah organisasi dan diikuti oleh seluruh anggota organisasi," ujarnya.
Valentinus menjelaskan, secara administrasi batas wilayah Kabupaten Mimika dengan kabupaten tetangga sebenarnya sudah termaktub dalam undang-undang pasca pemekaran. Namun, jika berbicara tentang adat, ada sebagian masyarakat di beberapa wilayah perbatasan Mimika yang adat dan budayanya mengikuti kabupaten lain.
