Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, serta merusak tatanan Kota, tapi juga berdampak fatal bagi pengguna jalan maupun pedagang itu sendiri, karena transaksi jual beli dilakukan di bahu jalan.
  Dia mengatakan apabila pemerintah pusat saat ini menjalankan program transmigrasi ke Papua untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja food estate di Merauke, maka sebaiknya bisa diambil tenaga kerja lokal. Untuk itu dia meminta supaya Dinas Tenaga Kerja supaya perlu melihat peluang-peluang ini.
  Hal itu terbukti dengan adanya sejumlah pelaku usaha di Kota Jayapura yang belum melanjutkan atau memperpanjang izin usahanya hingga Oktober ini. Baik secara permanen maupun ada juga yang tidak memperpanjang izin usahanya untuk sementara waktu.
  Dia mengatakan pendataan itu akan dilakukan dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2024. Pendataan ini dilakukan melalui data kuisioner atau angket yang sudah dibagikan kepada masyarakat orang asli Papua yang berdomisili atau tinggal di Kota Jayapura.
  Adapun beberapa dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Umum, Dispora dan beberapa dinas lainnya.
“Saya mau tanya apakah titik koordinatnya sudah ditentukan, dan apakah ada TPS yang dibuat di rumah warga," tanya Sohilait kepada dua orang petugas KPPS di wilayah Kelurahan Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura.
  Terkait hal ini, dirinya mengakui masih banyak PKL yang tidak mau tahu dengan aturan, hingga mereka membuka lapak jualan di jalan-jalan protokol Kota Jayapura. Karena itu, pihaknya juga terus melakukan upaya penertiban sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
  Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura di Nyoman Sri Antari mengatakan, secara ketersediaan anggaran dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk membiayai program Jayapura Sehat itu sebenarnya sudah selesai.
  Karena itu dia meminta masyarakat Kota Jayapura untuk mendukung program pemerintah kota Jayapura itu, dan tidak boleh melakukan aksi-aksi memalang, melarang angkutan umum ataupun aksi-aksi lainnya yang mengancam keselamatan sopir dan penumpang ke wilayah layanan.
 Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Dionisus Deda, menegaskan, tidak ada kompromi mengenai aktivitas para pedagang kaki lima yang menggelar jualan di luar kawasan Pasar. "Kami akan tindak tidak ada kompromi soal itu," tegasnya.
 Menurut Sohilait, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Jayapura juga harus mengambil peran dalam menyukseskan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. "Kaum ibu merupakan motor penggerak bagi anggota keluarga untuk menyalurkan hak suara saat pencoblosan," ujarnya.
  Dia mengatakan pengurusannya tidak susah dan pemerintah tentunya memberikan kemudahan termasuk tidak dikenakan biaya sepeserpun dalam pengurusannya. Hanya saja pengurusan KTP atau dokumen kependudukan ini disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang diterapkan undang-undang.
  Sehubungan dengan hari Sumpah Pemuda yang mana Pemuda lah yang menjadi motor penggerak bangsa ini ke depan, pemerintah kota Jayapura juga telah memberikan support yang tinggi terhadap peran pemuda di Kota Jayapura terutama melalui sejumlah organisasi kepemudaan yang ada.
  Asisten 2 Setda Kota Jayapura Widi Hartanti mengatakan, lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas seni tetapi juga sebagai wujud nyata upaya kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.
  Dia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp 181 miliar. Saat ini, penyerapannya sudah masuk tahap kedua di mana untuk penyerapan dana Otsus ini, dibagi dalam tiga tahap mulai dari tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%.
  Adapun jabatan yang dilantik sebagai pejabat definitive ini, yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dijabat oleh Abdul Majid. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dijabat oleh Dionisius Deda.
  Kepala Lurah Hamadi, Yohanes Fredi Raprap, menjelaskan kegiatan simulasi bencana dan cara pencegahannya harus diajarkan kepada anak-anak sekolah, agar anak-anak atau masyarakat sejak dini harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan pada saat terjadinya bencana itu terjadi.
 Menurut Sohilait, Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam melaksanakan percepatan penurunan malaria.
  Dikatakan, sebagian besar UMKM di Kota Jayapura memang berpenghasilan di bawah Rp 50 juta dan kepada mereka pemerintah tidak memungut pajak. Namun apabila ada UMKM yang berpotensi naik ke penghasilan Rp 200 juta, maka pemerintah akan membantu untuk pengembangan dan produktivitasnya yang lebih besar ke depan.
  Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, mengatakan kerja sama ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengembangan potensi wisata baik yang ada di PNG maupun Kota Jayapura sehingga menarik banyak pengunjung dari kedua negara tersebut.
Penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Plt. Asisten 3 Setda Kota Jayapura,Nofdy J.Rampi, mengatakan, persoalan tanah antara pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik ulayat, menjadi masalah penting yang harus dilihat dan tentunya harus ditangani secara baik.
  Selain kuliner, usaha di bidang kerajinan juga mengalami pertumbuhannya yang cukup pesat. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum menyiapkan sentra sentra bagi para pelaku usaha kerajinan itu
  Melalui operasi ini juga pemerintah ingin memastikan masyarakat di kota Jayapura sudah memiliki dokumen kependudukan dan tercatat sebagai warga negara. Pihaknya juga ingin mewujudkan wilayah kota Jayapura harus aman menjelang pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
"Kita sudah rapatkan setelah mereka protes kemarin dan saya sudah buatkan surat. Intinya kita tidak mau orang berjualan di jalan, itu bukan pasar, itu jalan raya. Itu dulu, intinya disitu. Bedakan antara pasar dan Jalan Raya. Kalau jalan raya itu untuk orang jalan mobil kendaraan, pasar ada tempatnya," tegas Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait
  Para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sekitar jalan masuk dan keluar Pasar Otonom Kotaraja, kini sudah mulai berpindah ke lokasi pinggir jalan utama di Jalan Baru menuju Pasar Youtefa. Tentu tindakan nekat dari para pedagang ini, akan lebih berimbas pada lalu lintas kendaraan yang lebih padat jika dibanding dengan akses lalu lintas di jalan masuk dan keluar pasar otonom Kotaraja.
  Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
  Hal ini juga dikeluhkan masyarakat di wilayah itu, karena banyaknya sampah yang hampir setiap hari selalu bertambah. Tumpukan sampah ini juga terlihat lebih banyak di sekitar kawasan pemukiman tempat di mana pusat produksi ikan asar di Kota Jayapura.
 Hal itu disampaikan Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa usai bimbingan teknis dan ujian kompotensi pengadaan barang dan/jasa pemerintah level-I pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
  Sejauh ini, pihaknya masih melakukan upaya persuasif dengan para pihak terkait, terutama mereka yang masih melakukan pemungutan terhadap parkiran tepi jalan umum di sekitar kawasan Mal Jayapura dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Jayapura.
  Karena itu kata dia, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tentu Dinas Perhubungan kota Jayapura tidak bisa bergerak sendiri. Terutama harus ada kolaborasi dengan pihak lain terutama setiap polisi lalu lintas.
  Dia mengatakan dua event itu sama-sama sama-sama ingin memberikan kontribusi terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Namun lebih daripada itu melalui kegiatan ini sebenarnya masyarakat terutama kaum muda bisa menyalurkan minat dan bakatnya dan itu bisa memberikan nilai tersendiri bagi mereka ke depannya.
  Sepintas dari ucapannya, mereka mengeluhkan kebijakan Pemkot Jayapura yang dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya setelah aktivitas penjualan difokuskan ke dalam pasar, mereka tidak lagi mendapatkan kunjungan pembeli, hingga merugi karena tidak ada penghasilan.
  Namun dari kebanyakan peristiwa yang terjadi hanya sedikit orang yang mengadu atau melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa dirinya ,sementara sebagian besarnya tidak melaporkannya.
 Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
 Isu aktual lain, yaitu masalah Ekonomi. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) di Kota Jayapura cukup menjamur. Akan tetapi pelaku usaha ini masih menganggap bahwa mereka belum dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan.
  Selain peralatan motor pihaknya juga mendatangkan alat edukasi BKB (Bina Keluarga Balita) Kit, alat bantu penyuluhan yang berisi media dan alat permainan edukatif untuk meningkatkan pengasuhan anak balita. Alat edukasi ini khusus untuk penanganan anak stunting terutama anak-anak di bawah 2 tahun atau bagi orang tua yang mempunyai anak di bawah 2 tahun.
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Erid Rumansara mengatakan pelatihan pemasaran digital bagi masyarakat di Kota Jayapura itu, bertujuan untuk melatih masyarakat, terutama kaum muda Papua, untuk membantu Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk promosi destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura.
  Kemudian melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan juga melihat potensi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Kemudian yang terakhir itu melihat hal-hal real yang terjadi hari ini, antara realita dan apa yang menjadi aturan.
  Dia mengatakan alasan penundaan pelantikan anggota DPRK itu sebenarnya bukan karena adanya tekanan atau permintaan dari beberapa pihak. Namun hal itu lebih disebabkan karena adanya kekurangan pada administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk di-SK-kan oleh Gubernur Papua.
 Menurut Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo, dalam kegiatan pelayanan langsung di masyarakat ini, pihaknya lebih focus kepada masyarakat yang berusia 16 tahun ke atas, khususnya yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik.
  Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, kegiatan itu bertujuan agar semua pihak yang terkait terutama langsung dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, dapat tersinkronisasi mengenai masing masing tugas dan fungsi.
  Dia mengatakan taman hutan Kota Jayapura yang ada di Distrik Jayapura Utara merupakan salah satu ikon di Kota Jayapura, karena itu wajib dijaga termasuk memastikan tidak adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan itu.
  Plh Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan, dari data nama-nama tenaga honorer yang terverifikasi, setidaknya Pemkot Jayapura memiliki 805 orang yang semestinya mengikuti ujian CAT, yang sudah dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu kemarin.
  Dia mengatakan sejauh ini Pemkot Jayapura melalui Dinas Perhubungan, telah memberi sanksi tegas kepada para sopir angkot dengan menahan sementara angkutan kota selama 3 hari di kantor Walikota Jayapura.Â
  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan kegiatan itu lebih difokuskan pada hal hal yang berkaitan dengan lahirnya undang-undang Cipta kerja, dan turunan dari aturan itu sampai pada Perda Kota Jayapura nomor 33 tahun 2023 tentang retribusi dan pajak daerah.Â
  Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Pj. Walikota Jayapura Christian Sohilait, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP Kota Jayapura, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura. Penertiban juga diback upa sejumlah anggota TNI Polri.
  Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura, Yayong Badu menyebut, beberapa taman di Kota Jayapura diantaranya taman hutan kota, di depan kantor Pos Jayapura, taman mandiri di depan Bank Indonesia, Patenamoya, di samping BRI kemudian ada taman cicak, termasuk Taman Imbi yang saat ini pengelolaannya sudah dialihkan ke Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
  Masih ada saja sopir angkutan kota yang menurunkan penumpang di pinggir jalan, misalnya dari jurusan terminal Mesran menuju Entrop, tidak sedikit penumpang diturunkan di persimpangan jalan Entrop. Selanjutnya angkutan kota jurusan Abe-Waena, juga menurunkan penumpang di sekitar kawasan itu dan mengangkutnya untuk kembali ke rute semula.
Kami harapkan Bamuskam di kampung sudah mendapatkan dokumen rencana penggunaan anggaran di setiap tahapan. Terutama di penggunaan tahap 2 ini dan tahap 3 nanti. Itu diawasi supaya dipahami bahwa belanja anggaran ini ke mana-mana saja," kata Makzi L. Atanay
  "Saya mengajak dan mengimbau kepada kita semua, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, maka kami dari Pemkot Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah menerapkan aplikasi IKD. Karena itu, bagi seluruh bapak/ibu warga Kota Jayapura yang belum memiliki identitas kependudukan digital, saya sarankan mari kita menggunakan aplikasi ini," katanya.
  Meski begitu, dirinya tidak ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab utama sehingga kampung itu masih termasuk dalam kampung yang tertinggal. Tetapi menurutnya ada dua hal yang menjadi penyebab utama, yang pertama itu disebabkan karena aparatur pemerintah kampung sebelumnya yang tidak menggunakan dengan baik alokasi dana desa atau dana kampung. Sehingga meskipun mengelola anggaran yang besar namun pembangunan di kampung tidak nampak.
  Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
  Selain Kantor Walikota Jayapura yang diamankan, kantor DPRD Kota Jayapura, Kantor BKPP termasuk SMA Negeri 2 Kota Jayapura tempat pelaksanaan tes CAT bagi ratusan tenaga honorer kategori 2 itu, juga dijaga ketat.
  "Berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka akan memperoleh sertifikat atau dengan kata lain mereka sudah profesional dalam melaksanakan usahanya sebagai barista di kota Jayapura," katanya.
Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam pembangunan, sering kali berdampak pada pemborosan anggaran dan kenyamanan masyarakat. Hal ini sering kali terlihat, seperti adanya galian pipa air yang memotong badan jalan, maupun pemasangan tiang listrik dan jaringan Telkom di ruas jalan yang sudah bagus.
  Sebelumnya Pemkot Jayapura telah mengumumkan ada sekitar 1200 nama tenaga kontrak dan tenaga honorer. Namun setelah diverifikasi kembali, jumlah itu tersisa 700-an tenaga kontrak dan tenaga honor yang siap mengikuti ujian CAT dalam waktu dekat ini. CAT atau Computer Assisted Test, ini dilakukan secara online menggunakan komputer sebagai media pelaksanaan dan penilaian
  Karena itu, dia berharap organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran besar terutama Dinas kesehatan, pendidikan, PUPR dan beberapa dinas lainnya supaya mengejar waktu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau program kerja yang ada di masing-masing OPD.
  Plh. Sekda Kota Jayapura, Evert Meraudje mengapresiasi hal itu. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pegawai maupun ASN yang beralasan tidak mengikuti apel wajib maupun apel gabungan.
  Angka ini terdiri dari jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.659.266.664.254, Ditambahkan dengan jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.36.502.658.400 atau sama dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.689.434.322.654 ditambahkan pengeluaran pembiayan daerah Rp.6.335.000.000.
Karena itu menurutnya kunjungan itu semata-mata hanya ingin memastikan pelayanan dari semua pegawai atau staf yang ada di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
 Dia menjelaskan pelantikan itu dilakukan tidak saja terhadap anggota DPRK jalur pengangkatan tetapi juga persamaan dengan pelantikan anggota DPR jalur pemilihan umum. Di mana untuk anggota DPR jalur pemilihan sebanyak 35 orang, sementara yang melalui jalur pengangkatan ada 9 orang.
  Setiap pagi dan sore mereka rela membayar angkot, asalkan hasil bumi mereka ini bisa menghasilkan uang. Sayang, meski datang dari jauh, namun para petani dari wilayah perbatasan RI-PNG ini tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di dua pasar tersebut.
  Dia merincikan empat paket pekerjaan itu yakni, paket penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Jayapura, dengan pagu dana senilai Rp 1,6 miliar. Jenis kontraknya multiyears yang dibebankan pada dua mata anggaran APBD Perubahan 2024 dan APBD induk 2025.
  Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan penyerahan dana hibah tersebut, merupakan penyerahan dana tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah kota juga menyerahkan sebagian dana dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA.
  Dia mengatakan saat ini penyaluran dana desa tahap dua di setiap Kampung sudah selesai. Karena itu dia sudah menyampaikan kepada setiap aparat pemerintah kampung supaya di bulan Oktober juga paling lambat semua pertanggungjawaban keuangan sudah selesai dilakukan terutama untuk tahap 1 dan tahap 2.
  Kepala Bidang SMA SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, kegiatan itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama adanya peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, di antaranya mengenai pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan pendidikan.
Ketua panitia seleksi DPRK Kota Jayapura, Evert Meraudje mengatakan, 9 nama calon anggota DPRK yang menempati urutan tertinggi dari 9 daerah pengangkatan itu sudah diplenokan.
 Penjabat Walikota Jayapura Christian Sohilait mengatakan, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkup Pemerintah Kota Jayapura itu menjadi momen bagi warga Kota Jayapura, terutama para generasi muda agar bisa terus mempertahankan Kesaktian Pancasila dengan menghindari perpecahan antar anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus di Kota Jayapura Papua.
  Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait di Jayapura, Senin, mengatakan, selain bantuan bahan pokok pihaknya juga memberikan pelayanan kesehatan dan kemudahan proses administrasi kependudukan yang hangus terbakar.
  Tempat-tempat itu, lanjut Erid, diantaranya pengelolaan Taman Imbi dan sekitarnya. Kemudian jembatan jeramba yang ada di Pantai Hamadi, ada panggung yang ada di bawah jembatan merah, kemudian ada speedboat pariwisata yang bekerjasama dengan Cafe bakau, kemudian pengelolaan taman Pantai bebek.
  Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Erid Rumansara mengatakan pelatihan tersebut sekaligus memberikan informasi pengetahuan dan inovasi serta rasa percaya diri dalam membangun kampung menjadi sebuah desa wisata.
  Dia mengatakan sebagai Pj. Wali Kota tentunya dia juga ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini. Karena itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat di Kota Jayapura untuk bekerjasama menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Jayapura dan sama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024.
  Yang menjadi penekanan Pemkot Jayapura adalah jangan sampai ada aparat Kampung tertentu yang terlibat aktif dalam kegiatan politik dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa atau Dana Kampung.
 Temuan penyakit malaria di Kota Jayapura belakangan ini memang cukup tinggi. Hal itu sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh para kader untuk melakukan penemuan malaria di lapangan guna mencegah dampak buruk dari gigitan nyamuk Malaria.
 Program ini fokus untuk tata kelola pemerintahan untuk pengelolaan dana otonomi khusus. Terutama penguatan bagaimana otonomi khusus bisa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.
  Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota dapat mempercepat perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk melakukan pemilihan.
  Dia mengatakan setelah melakukan pleno administrasi tahapan selanjutnya sejumlah nama yang dinyatakan lolos ini akan mengikuti tes tertulis dan wawancara. Tahapan ini direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat atau Sabtu besok.
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura Abdul Majid menjelaskan, Bantuan Operasional Sekolah dari Pemkot Jayapura itu diberikan dalam rangka untuk menunjang dan mengawal angka partisipasi sekolah dari masyarakat asli Papua terutama di jenjang TK Paud SD SMP SMA dan SMK di mana lokasi anggaran itu didanai melalui dana otonomi khusus.
  Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menyampaikan studi tiru sebagai kegiatan belajar tentang mengelola air limbah oleh PT. Air Minum Jayapura, agar bisa segera memanfaatkan infrastruktur ALD dengan baik.
  Tentunya yang belum melakukan perekaman ini akan dilakukan upaya jemput bola maupun menggerakkan masyarakat untuk mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, termasuk di beberapa distrik yang saat ini sudah membuka pelayanan perekaman KTP elektronik.
  Selain itu, hal ini juga untuk  menjaga netralitas dan lain-lain, sehingga Pj Walikota memerintahkan kepada Satuan Polisi polisi Pamong Praja menertibkan baliho yang berisi gambar PJ Walikota Jayapura dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura yang sudah pernah tugas,"kata
  Dia mengatakan, penegasan mengenai pembatasan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik atau berkampanye langsung sudah ada edaran Walikota yang ditandatangani langsung oleh mantan Sekda Kota Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Kemudian tindak lanjut dari arahan Kementerian PAN & RB Republik Indonesia kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang dihadiri oleh Bupati walikota dan Gubernur saat itu, sepakat bahwa selama masa proses penyelesaian honorer di masing-masing daerah itu belum selesai, berarti tidak boleh ada formasi umum.
  Misalnya pada saat ada penerimaan CPNS, biasanya banyak masyarakat yang melakukan pindah masuk, kemudian apabila penerimaan CPNS dilakukan di daerah lain, banyak juga warga yang melakukan pengajuan pindah domisili ke daerah yang dimaksud.
  Serah terima jabatan itu seiring dengan pengunduran diri Sekda Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang akan mengikuti kontestasi Pilkada di Kota Jayapura. Karena itu, pengunduran diri Sekda ini juga diikuti oleh sang istri yang menjabat sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan di tingkat Pemkot Jayapura.
 Pria kelahiran Paniai itu, tercatat memiliki segudang prestasi ketika berkarir di kantor pemerintahan Walikota Jayapura. Namanya Kian moncer bahkan dielu-elukan ketika menjabat Pj Walikota selama hampir 2 tahun dan menorehkan beberapa prestasi yang diakui nasional, hingga dirinya pun mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah pusat dan Kementerian lembaga.
  Menurutnya ada beberapa hal besar yang harus diselesaikan segera diantaranya pengendalian masalah banjir, masalah penataan Pasar Youtefa, Hamadi, dan pengelolaannya juga harus secara profesional. Sehingga pasar itu dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Sehingga perlunya tata kelola pasar itu harus diatur baik kedepannya.
"Setelah saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, menyarankan untuk segera menunjuk Plh, sambil nanti kita menunjuk Plt. Sekda yang akan melanjutkan. Karena itu, setelah ini kami rapat, Pak Evert Meraudje, sementara sebagai Plh Sekda. Ini memang kalau hierarki pemerintahan," kata Christian Sohila
Dengan adanya penghargaan itu tentunya pemerintah pusat juga bisa melihat dan tahu bahwa perkembangan pembangunan tidak hanya terjadi di wilayah barat tetapi juga di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian tentunya pemerintah juga bisa melihat sisi mana yang perlu ditingkatkan atau diperhatikan untuk menjadi lebih baik kedepannya.
  Menurutnya faktor utama tingginya angka stunting di dua wilayah tersebut, disebabkan karena memang jumlah penduduk yang ada di dua distrik itu memang yang terbanyak dari beberapa distrik lainnya yang ada di wilayah Kota Jayapura.
  Dikatakan bahwa belajar dari pengalaman pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama pihak penyelenggara terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang dianggap bermasalah.
  Informasi yang diberikan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja berbasis web, aktivitas layanan informasi pasar kerja, informasi data lowongan pekerjaan, informasi bagi pemberi kerja dan informasi bagi pencari kerja.
Kehadiran Mall pelayanan publik (MPP) Jayapura awalnya digadang-gadang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen, perizinan karena itu dapat dilakukan dalam satu gedung. Ini jelas dapat menghemat banyak hal baik uang, tenaga dan juga waktu.Â
  "Warga usulkan kepada kami dan juga kami sampaikan kepada pemerintah supaya di sini membangun satu unit Puskesmas. Karena masyarakat dari sini harus pergi ke Puskesmas Hamadi yang letaknya cukup jauh dan juga di sana mereka melayani 3 kampung.Â
  "Sejauh ini banyak masyarakat yang meminta supaya dihadirkan lampu jalan di beberapa titik, kemudian meminta supaya memperbaiki yang rusak. Tapi saya melihat ada beberapa tempat yang ada, tetapi lampu kacanya pecah kabel listriknya dicuri, ini jelas sangat memprihatinkan," sesalnya.
  Karena itu, dia berharap belajar dari pengalaman tersebut, maka seluruh pihak-pihak terkait juga harus mengevaluasi diri. Hal itu juga harus menjadi catatan supaya tidak perlu melakukan kesalahan yang sama.
Yang terakhir ia mendapat keterangan dari Kepala Kelurahan Argapura, Emma Hamadi bahwa ada salah satu hotel di Argapura yang disinyalir dijadikan tempat untuk pesta miras maupun melakukan transaksi narkoba, ganja.
  Karena itu, Pj Wali Kota Jayapura meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura untuk perlu melakukan sweeping PBG tersebut di wilayah Kota Jayapura terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
