Kepala Bidang SMA SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, kegiatan itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama adanya peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, di antaranya mengenai pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan pendidikan.
Ketua panitia seleksi DPRK Kota Jayapura, Evert Meraudje mengatakan, 9 nama calon anggota DPRK yang menempati urutan tertinggi dari 9 daerah pengangkatan itu sudah diplenokan.
 Penjabat Walikota Jayapura Christian Sohilait mengatakan, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkup Pemerintah Kota Jayapura itu menjadi momen bagi warga Kota Jayapura, terutama para generasi muda agar bisa terus mempertahankan Kesaktian Pancasila dengan menghindari perpecahan antar anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus di Kota Jayapura Papua.
  Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait di Jayapura, Senin, mengatakan, selain bantuan bahan pokok pihaknya juga memberikan pelayanan kesehatan dan kemudahan proses administrasi kependudukan yang hangus terbakar.
  Tempat-tempat itu, lanjut Erid, diantaranya pengelolaan Taman Imbi dan sekitarnya. Kemudian jembatan jeramba yang ada di Pantai Hamadi, ada panggung yang ada di bawah jembatan merah, kemudian ada speedboat pariwisata yang bekerjasama dengan Cafe bakau, kemudian pengelolaan taman Pantai bebek.
  Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Erid Rumansara mengatakan pelatihan tersebut sekaligus memberikan informasi pengetahuan dan inovasi serta rasa percaya diri dalam membangun kampung menjadi sebuah desa wisata.
  Dia mengatakan sebagai Pj. Wali Kota tentunya dia juga ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini. Karena itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat di Kota Jayapura untuk bekerjasama menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Jayapura dan sama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024.
  Yang menjadi penekanan Pemkot Jayapura adalah jangan sampai ada aparat Kampung tertentu yang terlibat aktif dalam kegiatan politik dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa atau Dana Kampung.
 Temuan penyakit malaria di Kota Jayapura belakangan ini memang cukup tinggi. Hal itu sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh para kader untuk melakukan penemuan malaria di lapangan guna mencegah dampak buruk dari gigitan nyamuk Malaria.
 Program ini fokus untuk tata kelola pemerintahan untuk pengelolaan dana otonomi khusus. Terutama penguatan bagaimana otonomi khusus bisa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.
  Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota dapat mempercepat perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk melakukan pemilihan.
  Dia mengatakan setelah melakukan pleno administrasi tahapan selanjutnya sejumlah nama yang dinyatakan lolos ini akan mengikuti tes tertulis dan wawancara. Tahapan ini direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat atau Sabtu besok.
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura Abdul Majid menjelaskan, Bantuan Operasional Sekolah dari Pemkot Jayapura itu diberikan dalam rangka untuk menunjang dan mengawal angka partisipasi sekolah dari masyarakat asli Papua terutama di jenjang TK Paud SD SMP SMA dan SMK di mana lokasi anggaran itu didanai melalui dana otonomi khusus.
  Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menyampaikan studi tiru sebagai kegiatan belajar tentang mengelola air limbah oleh PT. Air Minum Jayapura, agar bisa segera memanfaatkan infrastruktur ALD dengan baik.
  Tentunya yang belum melakukan perekaman ini akan dilakukan upaya jemput bola maupun menggerakkan masyarakat untuk mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, termasuk di beberapa distrik yang saat ini sudah membuka pelayanan perekaman KTP elektronik.
  Selain itu, hal ini juga untuk  menjaga netralitas dan lain-lain, sehingga Pj Walikota memerintahkan kepada Satuan Polisi polisi Pamong Praja menertibkan baliho yang berisi gambar PJ Walikota Jayapura dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura yang sudah pernah tugas,"kata
  Dia mengatakan, penegasan mengenai pembatasan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik atau berkampanye langsung sudah ada edaran Walikota yang ditandatangani langsung oleh mantan Sekda Kota Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Kemudian tindak lanjut dari arahan Kementerian PAN & RB Republik Indonesia kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang dihadiri oleh Bupati walikota dan Gubernur saat itu, sepakat bahwa selama masa proses penyelesaian honorer di masing-masing daerah itu belum selesai, berarti tidak boleh ada formasi umum.
  Misalnya pada saat ada penerimaan CPNS, biasanya banyak masyarakat yang melakukan pindah masuk, kemudian apabila penerimaan CPNS dilakukan di daerah lain, banyak juga warga yang melakukan pengajuan pindah domisili ke daerah yang dimaksud.
  Serah terima jabatan itu seiring dengan pengunduran diri Sekda Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang akan mengikuti kontestasi Pilkada di Kota Jayapura. Karena itu, pengunduran diri Sekda ini juga diikuti oleh sang istri yang menjabat sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan di tingkat Pemkot Jayapura.
 Pria kelahiran Paniai itu, tercatat memiliki segudang prestasi ketika berkarir di kantor pemerintahan Walikota Jayapura. Namanya Kian moncer bahkan dielu-elukan ketika menjabat Pj Walikota selama hampir 2 tahun dan menorehkan beberapa prestasi yang diakui nasional, hingga dirinya pun mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah pusat dan Kementerian lembaga.
  Menurutnya ada beberapa hal besar yang harus diselesaikan segera diantaranya pengendalian masalah banjir, masalah penataan Pasar Youtefa, Hamadi, dan pengelolaannya juga harus secara profesional. Sehingga pasar itu dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Sehingga perlunya tata kelola pasar itu harus diatur baik kedepannya.
"Setelah saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, menyarankan untuk segera menunjuk Plh, sambil nanti kita menunjuk Plt. Sekda yang akan melanjutkan. Karena itu, setelah ini kami rapat, Pak Evert Meraudje, sementara sebagai Plh Sekda. Ini memang kalau hierarki pemerintahan," kata Christian Sohila
Dengan adanya penghargaan itu tentunya pemerintah pusat juga bisa melihat dan tahu bahwa perkembangan pembangunan tidak hanya terjadi di wilayah barat tetapi juga di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian tentunya pemerintah juga bisa melihat sisi mana yang perlu ditingkatkan atau diperhatikan untuk menjadi lebih baik kedepannya.
  Menurutnya faktor utama tingginya angka stunting di dua wilayah tersebut, disebabkan karena memang jumlah penduduk yang ada di dua distrik itu memang yang terbanyak dari beberapa distrik lainnya yang ada di wilayah Kota Jayapura.
  Dikatakan bahwa belajar dari pengalaman pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama pihak penyelenggara terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang dianggap bermasalah.
  Informasi yang diberikan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja berbasis web, aktivitas layanan informasi pasar kerja, informasi data lowongan pekerjaan, informasi bagi pemberi kerja dan informasi bagi pencari kerja.
Kehadiran Mall pelayanan publik (MPP) Jayapura awalnya digadang-gadang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen, perizinan karena itu dapat dilakukan dalam satu gedung. Ini jelas dapat menghemat banyak hal baik uang, tenaga dan juga waktu.Â
  "Warga usulkan kepada kami dan juga kami sampaikan kepada pemerintah supaya di sini membangun satu unit Puskesmas. Karena masyarakat dari sini harus pergi ke Puskesmas Hamadi yang letaknya cukup jauh dan juga di sana mereka melayani 3 kampung.Â
  "Sejauh ini banyak masyarakat yang meminta supaya dihadirkan lampu jalan di beberapa titik, kemudian meminta supaya memperbaiki yang rusak. Tapi saya melihat ada beberapa tempat yang ada, tetapi lampu kacanya pecah kabel listriknya dicuri, ini jelas sangat memprihatinkan," sesalnya.
  Karena itu, dia berharap belajar dari pengalaman tersebut, maka seluruh pihak-pihak terkait juga harus mengevaluasi diri. Hal itu juga harus menjadi catatan supaya tidak perlu melakukan kesalahan yang sama.
Yang terakhir ia mendapat keterangan dari Kepala Kelurahan Argapura, Emma Hamadi bahwa ada salah satu hotel di Argapura yang disinyalir dijadikan tempat untuk pesta miras maupun melakukan transaksi narkoba, ganja.
  Karena itu, Pj Wali Kota Jayapura meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura untuk perlu melakukan sweeping PBG tersebut di wilayah Kota Jayapura terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
  Karena itu, dia meminta pihak terkait dalam hal ini satuan polisi pamong praja dan juga Dinas Perhubungan untuk bisa segera mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dia menegaskan akan pasang badan terkait dengan penertiban itu dan apabila ada pihak-pihak yang mengajukan protes akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
  Terkait penundaan kelanjutan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja ke kampung dan kelurahan di Kota Jayapura itu, PJ Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mengaku saat ini pihaknya masih fokus untuk mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada. Terutama dalam penetapan terhadap calon walikota dan wakil walikota serta gubernur yang akan diumumkan pada 22 September mendatang.
  Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
Setidaknya ada 12 Kelurahan dan kampung yang sudah dikunjungi dan dari hasil kunjungan kerja tersebut ada banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat terutama mengenai fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di kelurahan dan kampung.
Dikatakan kegiatan pelantikan sejumlah pejabat ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai PJ Walikota Jayapura. Dimana proses itu sebenarnya sudah dilakukan sudah hampir 1 tahun, namun karena masih menunggu peraturan teknis dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri akhirnya baru dilakukan saat ini.
  "Anak sekolah terlibat Narkoba atau ganja hingga miras, sebenarnya terjadi di luar jam sekolah, atau di luar jam pembelajaran. Tetapi sebetulnya di setiap satuan-satuan pendidikan, sebagaimana amanat Permendagri percepatan penanganan tindakan kekerasan diantaranya penanganan terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan melalui satuan tugas khusus,"kata Abdul Majid
 Dalam pelayanan Posyandu khusus remaja ini, selain suntikan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan, juga ada program yang berfokus pada pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Sehingga remaja yang datang diberikan permainan, ataupun dibekali dengan edukasi tentang reproduksi.
  Dalam keterangannya dia meminta dan mengajak RT RW di tingkat Kelurahan dan kampung untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura disesuaikan dengan data warga yang ada di masing-masing wilayah.
  Beraneka ragam kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat ini ada yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja dan ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan ada juga yang dilakukan oleh anak-anak yang sedang berada di bangku sekolah.
  Yang paling penting dan harus dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah terutama bagi masing-masing OPD pengumpul pendapatan asli daerah Kota Jayapura. Misalnya Bagaimana upaya mereka untuk lebih aktif mencari sumber-sumber PAD di Kota Jayapura. Karena menaikkan APBD itu sebenarnya bisa, dilihat dari potensi PAD yang dicapai oleh masing-masing OPD di Kota Jayapura.
Untuk memajukan sektor pariwisata di Kota Jayapura, baik tempat wisata maupun tingkat kunjungan Pemkot Jayapura melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura terus melakukan sosialisasi pengembangan desa wisata di Kota Jayapura.
Karena itu Dia meyakinkan para tenaga honorer itu bahwa apabila data mereka sudah masuk di dalam database honorer atau tenaga kontrak pemerintah kota Jayapura maka dipastikan akan diangkat.
  Menurutnya saat ini tahapan menjelang pemilihan kepala daerah serentak itu sudah mulai dilakukan oleh pihak penyelenggara dan juga pihak terkait, mulai dari pemerintah dan juga pihak keamanan. Karena itu butuh dukungan dari masyarakat Kota Jayapura untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
  Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, tujuan dari sosialisasi penilaian barang milik daerah dan peran penilai pemerintah daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan barang milik daerah dan jenis-jenis pemanfaatan barang milik daerah.
  Kepala Lurah Gurabesi, Maria Jochu mengapresiasi kunjungan roadshow yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura itu. Karena melalui kegiatan seperti itu pemerintah bisa melihat langsung semua persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
  Kegiatan Safari ke kelurahan dan Kampung ini dilakukan Pemkot Jayapura dalam rangka untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di kampung dan kelurahan yang ada di Kota Jayapura. Tak hanya itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah ingin mendengar langsung aspirasi dari masyarakat melalui RT RW dan pemerintahan setempat.Â
Beberapa fasilitas kesehatan yang dibangun itu menggunakan alokasi dana DAK, otonomi khusus dan dana alokasi umum. Hingga saat ini berdasarkan progres pembangunannya rata-rata pekerjaannya belum mencapai 50%.
  Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus mengatakan, bantuan hibah 2 unit kendaraan itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik kampung di masing-masing kampung penerima manfaat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari mengatakan pengadaan mobil penunjang pelayanan tenaga medis di fasilitas-fasilitas dianggarkan tahun ini senilai Rp 2,9 miliar lebih, melalui anggaran dana alokasi khusus 2024.
 Di mana mutu pendidikan di suatu sekolah itu dinilai berdasarkan hasil belajar siswa seperti literasi, numerasi dan karakter. Selain itu terdapat penilaian kualitas proses belajar mengajar dan suasana satuan pendidikan.
  Dalam sebulan itu ditemukan sekitar seratusan, bahkan lebih. Setelah ditemukan mereka langsung diberi penanganan berupa obat anti malaria. Bahkan kegiatan surveilans itu dilakukan setiap minggu dan kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
  "PSSI Kota Jayapura menempati posisi Cabor terbaik pertama dengan jumlah nilai 570, disusul Cabor Renang dengan jumlah nilai 560. Sementara posisi ketiga ditempati Cabor Aquatic 458 poin, posisi keempat Cabor Rugby dengan 430 poin dan posisi kelima diraih Cabor Kick Boxing dengan nilai 407," jelasnya.
  Sekretaris Bapemperda Kota Jayapura Fajar Wanggai menjelaskan rapat tersebut membahas, Perda Perda Kota Jayapura yang sampai saat ini masih aktif. Adapun itu diantaranya Perda No. 8 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda No.1 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, dan Perda No. 9 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
  Pejabat Walikota Jayapura Christian Sohilait mengungkapkan, secara umum kegiatan Safari ke kelurahan itu ingin memastikan kegiatan pelayanan pemerintahan di tingkat Kelurahan mulai dari Puskesmas, sekolah termasuk di kantor-kantor pemerintahan berjalan dengan baik.
  ANBK ini dilakukan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. "Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengukur kualitas pendidikan di sekolah-sekolah
  Dia mengatakan pemberian penghargaan itu dikhususkan kepada cabang-cabang olahraga yang berprestasi dan juga memenuhi kriteria sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh panitia.
  Ia juga menekankan bahwa Ibadah Akbar Lintas Agama yang akan dilaksanakan itu merupakan momentum penting dalam menjaga perdamaian menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua, dengan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat dan aparat keamanan.
  Dia mengakui bantuan ini memang belum bisa menjangkau semua kebutuhan pendidikan di Kota Jayapura, namun setidaknya bisa meringankan beban pendidikan. Terutama berbagai kebutuhan yang diperlukan siswa-siswi dan sekolah selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
  Itulah sebabnya pihaknya juga kesulitan untuk menangani ODGJ itu, misalnya ketika mereka sudah menyelesaikan program rehabilitasi di rumah sakit jiwa atau pun penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
  Kerjasama itu terkait upaya Pemerintah Kota Jayapura untuk menemukan kasus-kasus atau penyakit-penyakit menular di Kota Jayapura. Seperti HIV AIDS, Tuberculosis dan beberapa penyakit menular lainnya
  Dia mengatakan, masalah-masalah sosial yang kemudian melibatkan anak-anak di Kota Jayapura itu, disebabkan karena beberapa factor. Pertama, anak-anak ini dilahirkan tanpa perhatian dari orang tua. Kemudian mereka terlibat dalam pergaulan yang salah, dan pada akhirnya mengancam masa depan mereka.
  Dia menerangkan selain menerapkan sistem parkiran berlangganan, khusus di daerah ruko untuk parkirannya dikelola langsung oleh PT Angkasa Pura support. Sedangkan beberapa tempat usaha yang menerapkan sistem pembayaran parkiran berlangganan seperti Horison Jayapura, Ahmad Yani dan Percetakan, Bank Papua,Maxone Hotel,Yasmin Hotel Aston.
  Pemerintah Kota Jayapura melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanai mengatakan pihaknya mengapresiasi keberadaan mahasiswa KKN yang telah menjalankan program dan kegiatannya bersama masyarakat di kampung-kampung selama kurang lebih 1 bulan.
 Menurut Sri, mekanisme sebenarnya untuk memastikan pasien mengidap penyakit tersebut harusnya dari rumah sakit mengirim hasil pemeriksaan ke Labkesmas dan dilakukan pengujian, baru bisa dipastikan positif atau tidak.
 Kepala Bidang SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pemkot Nur Jaya mengatakan roh dari sekolah kejuruan ada pada link and match, yaitu adanya keterikatan antara sekolah dan dunia usaha dan industri.
Dana Bosda ini diberikan khusus kepada siswa-siswi orang asli Papua Port Numbay. Hal itu dikarenakan sumber dana tersebut berasal dari alokasi anggaran dana khusus (Otsus) senilai Rp 6 miliar dengan pembagian Rp 4 Miliar untuk SMA dan Rp 2 miliar untuk SMK.
  Tidak hanya bidang pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi yang dipromosikan oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui media tersebut. Khusus untuk bidang pendidikan ada beberapa potensi yang ditampilkan oleh Pemerintah Kota Jayapura seperti olahraga seni pembelajaran gasing, dan penampilan grup Marching Band dari SMAN 4 Jayapura.
  Terkait kenaikan pajak dan retribusi yang diterapkan saat ini, menurut Robby, pihaknya baru menerapkan sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di mana dalam aturan itu ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami pengurangan.
Hal ini juga sebagai upaya Pemerintah Kota Jayapura untuk menekan angka kejahatan di Kota Jayapura. Karena itu, dia memastikan sebelum Desember nanti, tidak ada lagi anak-anak jalanan di wilayah kota Jayapura yang berkeliaran.
  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan hingga Agustus 2024 realisasi target PAD sudah mencapai Rp 169 miliar atau 65 persen, dan tersisa Rp 170 miliar.
  Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
 Dia mengatakan penataan kota terhadap masalah-masalah sosial ini harus dilakukan segera. Karena Kota Jayapura saat ini menuju kota industri dan jasa yang terus berkembang pesat ke depannya. Karena itu perlu dimulai penataan pada bagian-bagian lain yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan kemajuan kota kedepannya.
  Menurutnya dari 7 lokasi ada sekitar 3 atau 4 titik yang dampaknya sangat besar. Mulai dari kali di Youtefa, Kali Acai, juga kali di SMA Negeri 4 Entrop. Tiga titik ini apabila pada saat hujan deras terjadi, sering mengalami banjir besar, hingga menyebabkan dampak terhadap masyarakat atau lingkungan tempat tinggal masyarakat.
  Kepala Bidang SMA/SMK Kota Jayapura, Nurjaya mengatakan, melalui kegiatan itu pihaknya ingin memastikan, sebelum memasuki tahun ajaran baru tahun ini, Dapodik di semua satuan pendidikan SMA dan SMK sudah valid.
  Dijelaskan PKS pertama sudah dilakukan sejak 2019-2022 dan PKS kedua 2023-2027. Sesuai ketentuan Pemkot Jayapura, kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap aset aset milik Pemkot Jayapura itu. Sesuai kesepakatan, setelah perjanjian awal PKS di 2019, aset dari PT Angkasa Pura itu harus diserahkan kepada Pemkot Jayapura.
  Selanjutnya terkait dengan keberadaan sertifikat hijau analog dalam masa transisi tetap dilaksanakan alih media, dimana masyarakat akan mengajukan sertifikat hijau itu ke kantor Pertanahan Kota Jayapura, lalu pihaknya akan melakukan scan upload kembali, dan sertifikat hijau dalam bentuk fisik itu ditarik dan diterbitkan sertifikat elektronik.
  Sekda kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya sangat bagus dan tepat karena menyangkut hak pilih dari seorang ASN yang juga boleh memberikan hak pilih atau memilih seorang calon kepala daerah.
  Apa yang disampaikannya itu mengacu pada, ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 dan pasal 59 ayat 3, yang menyatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari ASN sejak ditetapkan sebagai calon.
 Kepala Bapenda Kota Jayapura Robbi Awi, di Jayapura, Selasa, mengatakan dengan sisa waktu yang tersedia, maka target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga ke depannya harus ada upaya baik dari pemerintah maupun pihak pengelola dari PT Angkasa Pura Supports.
  Karena menurutnya, sesuai dengan arahan presiden, semua tenaga kontrak yang terdata dan juga termasuk tenaga K2, harus diselesaikan paling lambat tahun ini. Karena itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pihaknya memastikan semua proses itu berjalan.
  Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, pasca sidang APBD Perubahan itu, pihaknya sudah mengirim buku rancangan APBD Perubahan itu ke Pemprov Papua. Karena itu, selanjutnya, pihaknya masih menunggu evaluasi dari Pemprov Papua. Setelah nanti dilakukan evaluasi itu, kemudian penyusunan rencana kas (Renkas), barulah DPA akan diserahkan ke masing-masing OPD.
  Diapun sudah menyatakan diri mundur dari jabatan ASN termasuk jabatan yang melekat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura, karena akan maju sebagai calon Walikota Jayapura pada kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
  "Untuk itu kami terus menginventarisasi setiap ODGJ guna mengetahui nama dan alamat mereka, sehingga perlu dukungan dari pihak keluarga," katanya. di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya mencatat ODGJ di daerah ini sekitar 35 orang atau meningkat.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait di Jayapura, Senin, mengatakan pelaksanaan Festival Berg En Daal yang diinisiasi oleh Kelurahan Argapura tersebut juga merupakan ajang untuk mengembangkan kesenian lokal wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, sejauh ini baru ada satu orang yang terindikasi dan kemudian lakukan pemeriksaan, namun hasilnya negatif.
  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Awi mengungkapkan bahwa untuk sektor yang paling banyak menunggak adalah sektor usaha rumah makan dan restoran.
  "Bonus pertama yang saya kasih kepada Lurah Argapura, beliau punya dana operasional saya kasih naik tahun depan, tolong nanti pak asisten sampaikan kepada tim anggaran, Lurah Argapura di APBD dikasih naik, karena mempunyai inisiatif yang luar biasa. Nanti kasih naik di bagian mana saya yang putuskan, gampang itu," kata Sohilait, Sabtu (31/8).
  Erid mengungkapkan, kegiatan-kegiatan tersebut mendapat dukungan langsung dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Dengan tujuan bisa memberikan dampak secara ekonomi, terutama bagi masyarakat. Tidak saja bagi komunitas tetapi juga pihak lainnya yang terlibat di dalam kegiatan itu.
Tahun 2025 mendatang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak lagi melakukan pemungutan langsung terhadap retribusi. Namun itu akan dilimpahkan ke masing-masing OPD pengumpul. Karena itu, OPD pengumpul dipastikan secara mandiri melakukan pemungutan.
  Dia menyebut ada sekitar 11 atau 12 jabatan yang masih dipimpin oleh pelaksana tugas. Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap proses kegiatan pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Jayapura, namun hal itu harus segera dilakukan. "Ada sekitar 12 yang masih Plt," singkatnya.
  Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Rocky Bebena menerangkan, secara nasional peringatan Hari Olahraga Nasional akan dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional XXI tahun 2024 di Aceh dan Sumut.
  Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait, didampingi Ketua YPK Joni Y. Betaubun. Kepada awak media Christian mengatakan kegiatan tersebut sangat positif. Karena dengan adanya kurikulum merdeka belajar, kepala sekolah tidak hanya mengurus soal administrasi, tapi dituntut sebagai penggerak pendidikan pada satuan pendidikan yang dipimpin.
Menurut Lurah Argapura, Ema Hamadi selaku penggagas kegiatan itu, Festifal ini dilaksanakan untuk merubah opini masyarakat luas di Kota Jayapura terhadap wilayah Argapura. Bahwa argapura selalu dikenal karena banyaknya kasus kriminal yang sering terjadi.
  Pejabat Walikota Jayapura dan pihak Kepolisian bersama-sama melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendaftaran calon kepala daerah di KPU Kota Jayapura itu berjalan aman dan lancar serta tidak mengganggu ketertiban umum akibat menumpuknya masa pendukung atau simpatisan dari masing-masing calon.
  Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, target PAD Kota Jayapura tahun 2024 sebesar Rp 260 miliar. Kemudian di APBD perubahan itu hanya dinaikkan sekitar Rp 6 miliar. Sampai saat ini sudah 174 miliar rupiah yang berhasil dicapai dan masih tersisa 92 miliar yang harus dikejar hingga Desember nanti.
