Dia menjelaskan dana otonomi khusus itu digunakan kepada pembiayaan bantuan pembelanjaan sarana dan prasarana perikanan, kemudian program peningkatan sumber daya manusia masyarakat asli Papua, melalui program pelatihan. Kemudian penguatan kelembagaan melalui, pendampingan pada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk.
Widhi melihat bahwa peluang untuk menjadikan film sebagai satu sektor ekonomi yang menjanjikan sehingga harus bisa membaca peluang. “Tapi saya minta ini dievaluasi, harus bisa menghasilkan sutradara, penulis dan produser yang professional termasuk produk film,” pintanya.
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan salah satu upaya penanganan stunting di kampung keluarga berencana dengan meningkatkan intervensi atau tindakan yang dilakukan secara berkolaborasi dengan instansi terkait.
Dia meminta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana terus waspada ketika terjadi cuaca ekstrem. "Daerah yang menjadi langganan banjir saat hujan ialah SMA Negeri 4 Jayapura, Dok V, Pasar Youtefa dan Kelurahan Ardipura," ujarnya.
Dikatakan, total panjang jalan di organda itu sekitar 500 meter, namun sebagian besarnya sudah dikerjakan. "Kemarin itu sudah tuntas, tetapi di bagian depan itu memang kita akui ada spot-spot yang memang rusak, tetapi di Organda itu sudah semua sebenarnya," katanya.
Dia mengatakan sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa Papua dan Kalimantan akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, setiap daerah tentunya siap mensupport program tersebut dengan mempersiapkan lahan pertaniannya. Apalagi kawasan lahan pertanian di Kota Jayapura terutama di wilayah Muara Tami itu memang sudah ada sejak dulu.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengungkapkan, jika pada zaman perjuangan kemerdekaan, para pahlawan telah berjuang untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Namun pada saat ini, ketika negara sudah merdeka dan masyarakat hidup mengisi kemerdekaan, maka jadikan diri sendiri sebagai pahlawan sesuai dengan profesi dan pekerjaan masing-masing.
Dia mengatakan secara umum di Kota Jayapura pemerintah belum mengatur pool atau tempat khusus terkait dengan tempat parkiran bagi para angkutan online tersebut. Hanya saja pihaknya menekankan agar tidak parkir di sembarang tempat seperti yang selama ini dilakukan.
Dari rekaman suara Sembilan menit tersebut terdengar suara mirip Cristian Sohilait yang mengajak para kepala distrik dan lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Gubernur Papua 2024. Sohilait muncul sekira pukul 11.00 WIT menggunakan kemeja bercorak dan dalam pemeriksaan, ia didampingi tim kuasa hukumnya.
Khusus untuk retribusi persampahan itu, sejauh ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Misalnya sebelumnya, di APBD induk 2024 ditargetkan Rp 15 Miliar kemudian di APBD Perubahan turun menjadi Rp 6 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun ini capaian retribusi sampah rumah tangga ini baru 2% atau sebesar Rp 43 juta.
Dia mengatakan perhatian yang dilakukan itu berupa pemberian bingkisan ataupun penghargaan yang dilakukan secara bergilir kepada setiap Veteran pada saat momen peringatan atau acara-acara besar nasional.
Dia menyebutkan Adapun penyakit yang rentan terjadi pada saat musim hujan tinggi misalnya penyebaran nyamuk Malaria. Karena ketika intensitas hujan tinggi Pasti air akan tergenang di mana-mana, sehingga proses pengembangbiakan perindukan nyamuk itu juga cukup tinggi.
Hal itu dilakukan pemerintah kota Jayapura setelah adanya keluhan masyarakat mengenai sulitnya transportasi umum menuju Kota Jayapura belakangan ini. Namun setelah layanan taksi itu dilaunching beberapa waktu lalu oleh Pemkot Jayapura, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi darat itu masih minim.
Dikatakan bahwa pada 2024 pihaknya menargetkan dapat menemukan penyakit TBC sebanyak 4.000 kasus. “Sehat itu penting, karena jika sakit maka tidak bisa beraktivitas jadi mari melakukan pemeriksaan mandiri dengan dapat diobati," katanya.
Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
"Pada dasarnya kami tidak melawan aturan pemerintah, tetapi kami hanya berharap supaya semua aturan itu berlaku adil. Misalnya aturan itu juga berlaku bagi taksi, jangan hanya yang di terminal mesran," kata Saru, salah satu sopir angkot di kota Jayapura saat ditemui di sekitaran Terminal Entrop Kota Jayapura.
Dia mengatakan ada sejumlah ketentuan yang menjadi kewajiban ASN terkait dengan keterlibatannya berpolitik, terutama terkait dengan pemberian hak politiknya kepada calon kepala daerah atau calon presiden.
Dia mengatakan, pemberian bingkisan bagi para veteran di Kota Jayapura, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan dan juga para pejuang Veteran yang masih hidup sampai saat ini. Mereka telah memberikan dedikasi yang tinggi dalam memperebutkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Majid, tidak hanya memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan, tetapi juga meningkatkan kemampuan akademik, profesionalisme dan kesejahteraan guru serta memberdayakan lembaga pendidikan.
Dikatakan, belanja menggunakan e-katalog itu penyedianya sudah terdaftar di etalase e katalog itu. Mulai dari katalog yang dikelola nasional, katalog sektoral di kementrian lembaga, katalog lokal oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia berharap semua Kampung segera memasukkan laporan pertanggungjawaban dan juga menyelesaikan hal-hal yang menjadi ketentuan dalam proses dan tahapan pencairan dana untuk tahap III. Sehingga pencairan tahap III ini bisa dilakukan segera dalam minggu-minggu ini.
Apalagi menurut dia, di kota Jayapura ini 95 persen kendaraan Angkot, sudah tidak layak lagi beroperasi. Hal itu dikarenakan rata-rata usia kendaraaan Angkot di Kota Jayapura itu di atas 15 tahun.
Menurut Betty, 79 kasus kekerasan terhadap anak meliputi 38 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), delapan kasus psikis anak, tiga kasus pemerkosaan terhadap anak, kemudian ada dua kasus perdagangan anak.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura Betty Puy, mengatakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ialah dengan melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
Dia mengatakan saat ini untuk mendapatkan penghasilan Rp 100 ribu per hari sangat sulit. Di sisi lain tak ada pilihan bagi sejumlah sopir angkut ini untuk meninggalkan pekerjaan sebagai sopir. Karena itu, tidak ada cara lain selain pemerintah perlu mengatur regulasi tarif angkutan umum di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura Binton Nainggolan di Jayapura, Jumat, mengatakan, pihaknya juga menyerahkan 10 unit peralatan Starlink bagi kantor pemerintahan dan lembaga pendidikan di Distrik Muara Tami.
Dia mengatakan tujuan dari kegiatan pelatihan manajemen event itu, untuk memberikan pemahaman informasi kepada para peserta untuk untuk mengetahui bagaimana cara merencanakan sebuah kegiatan, mengorganisasi sebuah kegiatan mengawasi dan mengontrol.
Secara umum dari kunjungan itu dipastikan layanan kesehatan berjalan lancar meskipun ada beberapa fasilitas dasar yang perlu dibenahi atau ditingkatkan lagi yang menjadi kebutuhan dari tenaga medis untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah itu.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua, Hans Hamadi menyebut hal ini merugikan Daerah Provinsi Papua. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut tetap membayar pajak di daerah asal sesuai dengan asal kode plat nomor kendaraan masing-masing. Sedangkan Provinsi Papua, hanya menanggung beban jalan yang dilalui kendaraan tersebut.
Pasca penerbitan itu, mereka masih berjibaku untuk bis berjualan, dan berupaya mendapatkan tempat untuk berjualan di dalam pasar. Tetapi sebenarnya persoalannya tidak hanya sampai di situ. Mereka juga harus berhadapan dengan mafia-mafia yang sudah lebih dulu ada di dalam pasar itu dan sepertinya mereka mengendalikan pasar itu secara tidak terang-terangan. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa mereka bisa ada di situ.
Kegiatan itu dipastikan dilaksanakan di terminal PTC Entrop, yang dimotori oleh komunitas Numbay Creative Forum, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk kolaborasi pelaksanaan event-nya, komunitas juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Di mana perwakilan siswa SMK se kota Jayapura ini akan mengambil bagian dalam kegiatan itu.
Program-program Disperindagkop Kota Jayapura tahun 2025 akan diarahkan pada program kegiatan pembinaan, pelatihan dan kewirausahaan yang fokus pada kegiatan ekspor khususnya komponen-komponen yang ada di Kota Jayapura.
Karena itu, pihaknya juga merencanakan melakukan sweeping senjata tajam untuk memastikan tidak adanya warga yang berencana untuk melakukan aksi-aksi yang bisa saja mengancam terganggunya Kamtibmas di wilayah hukum kota Jayapura.
Dikatakan, pemotongan gaji ASN untuk Tapera itu tidak lagi seperti skema sebelumnya, namun akan berdasarkan persentase, yaitu gaji masing-masing ASN yang dipotong senilai 3% untuk tabungan Perumahan Rakyat tersebut. Skema ini terbagi dalam dua komponen, yaitu 2,5% nya dari masing-masing gaji pegawai sementara 0,5% nya akan diambil atau diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah daerah.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, serta merusak tatanan Kota, tapi juga berdampak fatal bagi pengguna jalan maupun pedagang itu sendiri, karena transaksi jual beli dilakukan di bahu jalan.
Dia mengatakan apabila pemerintah pusat saat ini menjalankan program transmigrasi ke Papua untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja food estate di Merauke, maka sebaiknya bisa diambil tenaga kerja lokal. Untuk itu dia meminta supaya Dinas Tenaga Kerja supaya perlu melihat peluang-peluang ini.
Hal itu terbukti dengan adanya sejumlah pelaku usaha di Kota Jayapura yang belum melanjutkan atau memperpanjang izin usahanya hingga Oktober ini. Baik secara permanen maupun ada juga yang tidak memperpanjang izin usahanya untuk sementara waktu.
Dia mengatakan pendataan itu akan dilakukan dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2024. Pendataan ini dilakukan melalui data kuisioner atau angket yang sudah dibagikan kepada masyarakat orang asli Papua yang berdomisili atau tinggal di Kota Jayapura.
Adapun beberapa dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Umum, Dispora dan beberapa dinas lainnya.
“Saya mau tanya apakah titik koordinatnya sudah ditentukan, dan apakah ada TPS yang dibuat di rumah warga," tanya Sohilait kepada dua orang petugas KPPS di wilayah Kelurahan Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura.
Terkait hal ini, dirinya mengakui masih banyak PKL yang tidak mau tahu dengan aturan, hingga mereka membuka lapak jualan di jalan-jalan protokol Kota Jayapura. Karena itu, pihaknya juga terus melakukan upaya penertiban sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura di Nyoman Sri Antari mengatakan, secara ketersediaan anggaran dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk membiayai program Jayapura Sehat itu sebenarnya sudah selesai.
Karena itu dia meminta masyarakat Kota Jayapura untuk mendukung program pemerintah kota Jayapura itu, dan tidak boleh melakukan aksi-aksi memalang, melarang angkutan umum ataupun aksi-aksi lainnya yang mengancam keselamatan sopir dan penumpang ke wilayah layanan.
Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Dionisus Deda, menegaskan, tidak ada kompromi mengenai aktivitas para pedagang kaki lima yang menggelar jualan di luar kawasan Pasar. "Kami akan tindak tidak ada kompromi soal itu," tegasnya.
Menurut Sohilait, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Jayapura juga harus mengambil peran dalam menyukseskan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. "Kaum ibu merupakan motor penggerak bagi anggota keluarga untuk menyalurkan hak suara saat pencoblosan," ujarnya.
Dia mengatakan pengurusannya tidak susah dan pemerintah tentunya memberikan kemudahan termasuk tidak dikenakan biaya sepeserpun dalam pengurusannya. Hanya saja pengurusan KTP atau dokumen kependudukan ini disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang diterapkan undang-undang.
Sehubungan dengan hari Sumpah Pemuda yang mana Pemuda lah yang menjadi motor penggerak bangsa ini ke depan, pemerintah kota Jayapura juga telah memberikan support yang tinggi terhadap peran pemuda di Kota Jayapura terutama melalui sejumlah organisasi kepemudaan yang ada.
Asisten 2 Setda Kota Jayapura Widi Hartanti mengatakan, lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas seni tetapi juga sebagai wujud nyata upaya kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.
Dia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp 181 miliar. Saat ini, penyerapannya sudah masuk tahap kedua di mana untuk penyerapan dana Otsus ini, dibagi dalam tiga tahap mulai dari tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%.
Adapun jabatan yang dilantik sebagai pejabat definitive ini, yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dijabat oleh Abdul Majid. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dijabat oleh Dionisius Deda.
Kepala Lurah Hamadi, Yohanes Fredi Raprap, menjelaskan kegiatan simulasi bencana dan cara pencegahannya harus diajarkan kepada anak-anak sekolah, agar anak-anak atau masyarakat sejak dini harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan pada saat terjadinya bencana itu terjadi.
Menurut Sohilait, Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam melaksanakan percepatan penurunan malaria.
Dikatakan, sebagian besar UMKM di Kota Jayapura memang berpenghasilan di bawah Rp 50 juta dan kepada mereka pemerintah tidak memungut pajak. Namun apabila ada UMKM yang berpotensi naik ke penghasilan Rp 200 juta, maka pemerintah akan membantu untuk pengembangan dan produktivitasnya yang lebih besar ke depan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, mengatakan kerja sama ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengembangan potensi wisata baik yang ada di PNG maupun Kota Jayapura sehingga menarik banyak pengunjung dari kedua negara tersebut.
Penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Plt. Asisten 3 Setda Kota Jayapura,Nofdy J.Rampi, mengatakan, persoalan tanah antara pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik ulayat, menjadi masalah penting yang harus dilihat dan tentunya harus ditangani secara baik.
Selain kuliner, usaha di bidang kerajinan juga mengalami pertumbuhannya yang cukup pesat. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum menyiapkan sentra sentra bagi para pelaku usaha kerajinan itu
Melalui operasi ini juga pemerintah ingin memastikan masyarakat di kota Jayapura sudah memiliki dokumen kependudukan dan tercatat sebagai warga negara. Pihaknya juga ingin mewujudkan wilayah kota Jayapura harus aman menjelang pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
"Kita sudah rapatkan setelah mereka protes kemarin dan saya sudah buatkan surat. Intinya kita tidak mau orang berjualan di jalan, itu bukan pasar, itu jalan raya. Itu dulu, intinya disitu. Bedakan antara pasar dan Jalan Raya. Kalau jalan raya itu untuk orang jalan mobil kendaraan, pasar ada tempatnya," tegas Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait
Para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sekitar jalan masuk dan keluar Pasar Otonom Kotaraja, kini sudah mulai berpindah ke lokasi pinggir jalan utama di Jalan Baru menuju Pasar Youtefa. Tentu tindakan nekat dari para pedagang ini, akan lebih berimbas pada lalu lintas kendaraan yang lebih padat jika dibanding dengan akses lalu lintas di jalan masuk dan keluar pasar otonom Kotaraja.
Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
Hal ini juga dikeluhkan masyarakat di wilayah itu, karena banyaknya sampah yang hampir setiap hari selalu bertambah. Tumpukan sampah ini juga terlihat lebih banyak di sekitar kawasan pemukiman tempat di mana pusat produksi ikan asar di Kota Jayapura.
Hal itu disampaikan Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa usai bimbingan teknis dan ujian kompotensi pengadaan barang dan/jasa pemerintah level-I pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
Sejauh ini, pihaknya masih melakukan upaya persuasif dengan para pihak terkait, terutama mereka yang masih melakukan pemungutan terhadap parkiran tepi jalan umum di sekitar kawasan Mal Jayapura dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Jayapura.
Karena itu kata dia, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tentu Dinas Perhubungan kota Jayapura tidak bisa bergerak sendiri. Terutama harus ada kolaborasi dengan pihak lain terutama setiap polisi lalu lintas.
Dia mengatakan dua event itu sama-sama sama-sama ingin memberikan kontribusi terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Namun lebih daripada itu melalui kegiatan ini sebenarnya masyarakat terutama kaum muda bisa menyalurkan minat dan bakatnya dan itu bisa memberikan nilai tersendiri bagi mereka ke depannya.
Sepintas dari ucapannya, mereka mengeluhkan kebijakan Pemkot Jayapura yang dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya setelah aktivitas penjualan difokuskan ke dalam pasar, mereka tidak lagi mendapatkan kunjungan pembeli, hingga merugi karena tidak ada penghasilan.
Namun dari kebanyakan peristiwa yang terjadi hanya sedikit orang yang mengadu atau melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa dirinya ,sementara sebagian besarnya tidak melaporkannya.
Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
Isu aktual lain, yaitu masalah Ekonomi. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) di Kota Jayapura cukup menjamur. Akan tetapi pelaku usaha ini masih menganggap bahwa mereka belum dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan.
Selain peralatan motor pihaknya juga mendatangkan alat edukasi BKB (Bina Keluarga Balita) Kit, alat bantu penyuluhan yang berisi media dan alat permainan edukatif untuk meningkatkan pengasuhan anak balita. Alat edukasi ini khusus untuk penanganan anak stunting terutama anak-anak di bawah 2 tahun atau bagi orang tua yang mempunyai anak di bawah 2 tahun.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Erid Rumansara mengatakan pelatihan pemasaran digital bagi masyarakat di Kota Jayapura itu, bertujuan untuk melatih masyarakat, terutama kaum muda Papua, untuk membantu Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk promosi destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura.
Kemudian melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan juga melihat potensi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Kemudian yang terakhir itu melihat hal-hal real yang terjadi hari ini, antara realita dan apa yang menjadi aturan.
Dia mengatakan alasan penundaan pelantikan anggota DPRK itu sebenarnya bukan karena adanya tekanan atau permintaan dari beberapa pihak. Namun hal itu lebih disebabkan karena adanya kekurangan pada administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk di-SK-kan oleh Gubernur Papua.
Menurut Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo, dalam kegiatan pelayanan langsung di masyarakat ini, pihaknya lebih focus kepada masyarakat yang berusia 16 tahun ke atas, khususnya yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik.
Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, kegiatan itu bertujuan agar semua pihak yang terkait terutama langsung dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, dapat tersinkronisasi mengenai masing masing tugas dan fungsi.
Dia mengatakan taman hutan Kota Jayapura yang ada di Distrik Jayapura Utara merupakan salah satu ikon di Kota Jayapura, karena itu wajib dijaga termasuk memastikan tidak adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan itu.
Plh Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan, dari data nama-nama tenaga honorer yang terverifikasi, setidaknya Pemkot Jayapura memiliki 805 orang yang semestinya mengikuti ujian CAT, yang sudah dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu kemarin.
Dia mengatakan sejauh ini Pemkot Jayapura melalui Dinas Perhubungan, telah memberi sanksi tegas kepada para sopir angkot dengan menahan sementara angkutan kota selama 3 hari di kantor Walikota Jayapura.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan kegiatan itu lebih difokuskan pada hal hal yang berkaitan dengan lahirnya undang-undang Cipta kerja, dan turunan dari aturan itu sampai pada Perda Kota Jayapura nomor 33 tahun 2023 tentang retribusi dan pajak daerah.
Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Pj. Walikota Jayapura Christian Sohilait, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP Kota Jayapura, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura. Penertiban juga diback upa sejumlah anggota TNI Polri.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura, Yayong Badu menyebut, beberapa taman di Kota Jayapura diantaranya taman hutan kota, di depan kantor Pos Jayapura, taman mandiri di depan Bank Indonesia, Patenamoya, di samping BRI kemudian ada taman cicak, termasuk Taman Imbi yang saat ini pengelolaannya sudah dialihkan ke Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
Masih ada saja sopir angkutan kota yang menurunkan penumpang di pinggir jalan, misalnya dari jurusan terminal Mesran menuju Entrop, tidak sedikit penumpang diturunkan di persimpangan jalan Entrop. Selanjutnya angkutan kota jurusan Abe-Waena, juga menurunkan penumpang di sekitar kawasan itu dan mengangkutnya untuk kembali ke rute semula.
Kami harapkan Bamuskam di kampung sudah mendapatkan dokumen rencana penggunaan anggaran di setiap tahapan. Terutama di penggunaan tahap 2 ini dan tahap 3 nanti. Itu diawasi supaya dipahami bahwa belanja anggaran ini ke mana-mana saja," kata Makzi L. Atanay
"Saya mengajak dan mengimbau kepada kita semua, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, maka kami dari Pemkot Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah menerapkan aplikasi IKD. Karena itu, bagi seluruh bapak/ibu warga Kota Jayapura yang belum memiliki identitas kependudukan digital, saya sarankan mari kita menggunakan aplikasi ini," katanya.
Meski begitu, dirinya tidak ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab utama sehingga kampung itu masih termasuk dalam kampung yang tertinggal. Tetapi menurutnya ada dua hal yang menjadi penyebab utama, yang pertama itu disebabkan karena aparatur pemerintah kampung sebelumnya yang tidak menggunakan dengan baik alokasi dana desa atau dana kampung. Sehingga meskipun mengelola anggaran yang besar namun pembangunan di kampung tidak nampak.
Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
Selain Kantor Walikota Jayapura yang diamankan, kantor DPRD Kota Jayapura, Kantor BKPP termasuk SMA Negeri 2 Kota Jayapura tempat pelaksanaan tes CAT bagi ratusan tenaga honorer kategori 2 itu, juga dijaga ketat.
"Berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka akan memperoleh sertifikat atau dengan kata lain mereka sudah profesional dalam melaksanakan usahanya sebagai barista di kota Jayapura," katanya.
Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam pembangunan, sering kali berdampak pada pemborosan anggaran dan kenyamanan masyarakat. Hal ini sering kali terlihat, seperti adanya galian pipa air yang memotong badan jalan, maupun pemasangan tiang listrik dan jaringan Telkom di ruas jalan yang sudah bagus.
Sebelumnya Pemkot Jayapura telah mengumumkan ada sekitar 1200 nama tenaga kontrak dan tenaga honorer. Namun setelah diverifikasi kembali, jumlah itu tersisa 700-an tenaga kontrak dan tenaga honor yang siap mengikuti ujian CAT dalam waktu dekat ini. CAT atau Computer Assisted Test, ini dilakukan secara online menggunakan komputer sebagai media pelaksanaan dan penilaian
Karena itu, dia berharap organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran besar terutama Dinas kesehatan, pendidikan, PUPR dan beberapa dinas lainnya supaya mengejar waktu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau program kerja yang ada di masing-masing OPD.
Plh. Sekda Kota Jayapura, Evert Meraudje mengapresiasi hal itu. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pegawai maupun ASN yang beralasan tidak mengikuti apel wajib maupun apel gabungan.
Angka ini terdiri dari jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.659.266.664.254, Ditambahkan dengan jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.36.502.658.400 atau sama dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.689.434.322.654 ditambahkan pengeluaran pembiayan daerah Rp.6.335.000.000.
Karena itu menurutnya kunjungan itu semata-mata hanya ingin memastikan pelayanan dari semua pegawai atau staf yang ada di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Dia menjelaskan pelantikan itu dilakukan tidak saja terhadap anggota DPRK jalur pengangkatan tetapi juga persamaan dengan pelantikan anggota DPR jalur pemilihan umum. Di mana untuk anggota DPR jalur pemilihan sebanyak 35 orang, sementara yang melalui jalur pengangkatan ada 9 orang.
Setiap pagi dan sore mereka rela membayar angkot, asalkan hasil bumi mereka ini bisa menghasilkan uang. Sayang, meski datang dari jauh, namun para petani dari wilayah perbatasan RI-PNG ini tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di dua pasar tersebut.
Dia merincikan empat paket pekerjaan itu yakni, paket penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Jayapura, dengan pagu dana senilai Rp 1,6 miliar. Jenis kontraknya multiyears yang dibebankan pada dua mata anggaran APBD Perubahan 2024 dan APBD induk 2025.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan penyerahan dana hibah tersebut, merupakan penyerahan dana tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah kota juga menyerahkan sebagian dana dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA.
Dia mengatakan saat ini penyaluran dana desa tahap dua di setiap Kampung sudah selesai. Karena itu dia sudah menyampaikan kepada setiap aparat pemerintah kampung supaya di bulan Oktober juga paling lambat semua pertanggungjawaban keuangan sudah selesai dilakukan terutama untuk tahap 1 dan tahap 2.
