Dia mengatakan, untuk menyediakan pool bagi taxol. tentu butuh perhatian dan keseriusan Pemkot Jayapura. Kata dia, hal itu bisa saja berpotensi terjadinya gesekan antara sopir taksi online dengan taksi konvensional. Bahkan dirinya juga telah menerima pengaduan dari sejumlah sopir taksi konvensional yang beberapa kali belakangan ini terlibat cekcok dengan para sopir angkutan taksi online di jalanan.
 Menurut Christian Sohilait, saat ini masih ada keluhan dari masyarakat tentang layanan BPJS Kesehatan, untuk itu perlu dilakukan pendataan secara detail apa saja kendala tersebut. "Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini Pemkot melalui Dinkes dan BPJS Kesehatan harus mendata secara detail, agar kita bisa sama-sama mencari solusinya," ungkapnya.
  Tujuh OPD itu disebut Fajar adalah, BPKD Kota Jayapura, Dinas PUPR Kota Jayapura, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung, Badan Pertanahan kota Jayapura, Kepala distrik Heram dan beberapa pihaknya lainnya.
  Menurut Nofdi, pembatalan kegiatan yang rencananya diselenggarakan pada 7-12 Februari di lapangan karang PTC itu imbas dari pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. "Selain pemotongan itu, daerah-daerah juga diingatkan untuk melakukan efisiensi  terhadap pembiayaan kegiatan yang bersifat seremoni," tuturnya.
 Kegiatan pencanangan ini diwarnai dengan beberapa agenda kegiatan diantaranya, pelepasan balon di udara sebagai pembuka kemudian dilanjut jalan sehat, penarikan doorprize, pelayanan kesehatan gratis dan beberapa kegiatan lainnya. Pencanangan ini juga dipimpin langsung oleh Pj Walikota, Christian Sohilait bersama Plt Sekda, Evert N Merauje, pimpinan DPRK, perwakilan Forkopimda lainnya.
  Dosen perencanaan Wilayah dan Kota Uncen, Jems Modouw, menyebut, gagasan mendiang Lukas Enembe itu merupakan sebuah gagasan yang brilian. Karena tentunya, membangun pusat pemerintahan di daerah baru tentunya ada perhitungan-perhitungan matang mulai dari ekonominya dan sektor lainnya ke depan.
 Dalam arahannya, Christian Sohilait menyampaikan bahwa ada dua nilai strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Raker GPI Papua Klasis Jayapura Nabire ini. "Nilai strategis yang pertama tentu untuk pengembangan Jemaat Elim sendiri dan yang kedua, dalam Raker ini harus memberikan sedikit informasi dan masuk untuk pemerintah kota," ujar Christian Sohilait dalam arahannya.
  Dalam keterangannya, Pj Walikota Jayapura menjelaskan bahwa sesuai putusan dismissal MK pada Rabu (05/2) kemarin, sengketa Pilkada Jayapura tidak diterima atau tidak dilanjutkan. Artinya, calon walikota dan wakil walikota terpilih Kota Jayapura akan segera dilantik.Â
  "Dengan dua agenda penting ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota ini agar tetap bersih dan aman, ditambah lagi kita akan menyambut walikota dan wakilwalikota yang baru," tutupnya.
  Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
  Karena itu dia berharap kepada pemerintah supaya mengontrol setiap aktivitas tambang emas ilegal yang ada di Kota Jayapura. Kalau seandainya itu hanya sebatas aktivitas galian C maka lokasi-lokasi tersebut juga harus ditetapkan melalui aturan. Jadi kalau sebuah wilayah sudah dikonversi sebagai daerah untuk usaha galian C itu boleh, tapi kalau itu merupakan daerah hutan lindung maka tidak diperbolehkan sama sekali.
 Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan semua muspida dalam pasca putusan dismissal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah khususnya walikota dan wakil walikota Jayapura di Mahkamah Konstitusi.
  Wilhelmus, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi para sopir truk sampah ini, mengaku sudah hampir 4 hari mereka mengalami kekurangan BBM untuk operasional, jika tidak ada penyelesaian dari dinas terkait maka kemungkinan besar mereka akan mogok kerja.
  Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
 Kores yang tampak kesal itu mengaku sudah kehabisan cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah Konya itu. Karena menurutnya aspirasi itu sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Musrembang Kampung/Kelurahan, distrik hingga Kota Jayapura. Bahkan sejumlah pejabat juga seringkali mengunjungi atau mendatangi Konya.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
  Sosialisasi itu harus dilakukan, terutama di tingkat distrik dan kampung. Supaya orang bisa mengerti ruang-ruang mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh. Sosialisasi itu juga menjadi tugas wajib dari pemerintah.
Pemerintah dianggap lemah dan tidak mampu menangani persoalan sosial satu ini meski mengklaim sebagai pemilik lahan. Alhasil muncul argumen jika pihak pemalang memiliki backupan yang kuat termasuk diduga ada juga dari institusi kepolisian.
 "Dalam waktu dekat kita akan melakukan razia kendaraan untuk memastikan kelayakan operasi, jika kita menemukan ada yang tidak layak dengan yang dibuktikan dengan hasil Uji KIR maka kita harus perintahkan untuk stop beroperasi," ujar Justin Sitorus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos
  Parade yang diikuti oleh puluhan hingga ratusan peserta itu dibuka oleh Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje bersama Ketua Klasis Port Numbay, Pdt. Andris Tjoe didampingi jajaran dan pihak-pihak terkait lainnya.
  Evert N Merauje menegaskan bahwa sebenarnya Pemkot Jayapura tidak ada kaitannya dengan persoalan tuntutan lahan TPU tersebut, karena itu sudah menjadi milik Pemkot. "Lahan tersebut sudah sah milik Pemkot Jayapura dan sudah lunas dengan H. Manang, jika ada pihak lain yang mengkalim silakan buktikan di pengadilan," tuturnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa Pemkot sudah memutuskan untuk melakukan pemotongan TPP dalam tahun 2025. "Pemotongan TPP ini sebesar 30% yang sudah kita lakukan dengan dua faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan daerah," ujar Evert N Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor Walikota,
  Ada beberapa jenis pengecekan yang dilakukan mulai dari pengecekan rem kendaraan, kemudian kondisi ban kendaraan, lampu dan body kendaraan. Beberapa angkutan kota yang mengikuti Kir seringkali kedapatan adanya kerusakan atau ketidak kelayakan pada body kendaraan. Misalnya mengalami keropos pada bagian dasar mobil.
  Idris yang mengaku sebagai pensiunan ASN di salah satu instansi di Pemprov Papua itu mengaku sangat tidak setuju apabila kondisi itu dibiarkan. Karena selain menganggu tata kota, tapi juga yang paling buruk adalah timbulnya kemacetan di jalan raya. Apalagi status jalan itu merupakan jalan nasional.
Menurutnya, berikut beberapa alasan mengapa kehadiran ASN penting diantaranya, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
 Menurutnya, program P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka. Tahapan pelaksanaan P5 meliputi, Pengenalan, Kontekstualisasi, Aksi, Refleksi dan Tindak lanjut. Beberapa karakter yang diharapkan terbentuk melalui P5, antara lain, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkebhinekaan global, Gotong royong, Mandiri, Bernalar kritis dan Kreatif.
  Dia juga berharap kepada para pelaku UMKM, terutama ritel-ritel modern ini bisa bekerjasama dengan para petani lokal yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya dan secara umum di wilayah Papua. Misalnya buah-buahan dari masyarakat bisa dibeli langsung dan ikut diperjualkan di dalam ritel mereka.
 Pasalnya pemalangan yang berlarut-larut dapat berdampak pada kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tengah berduka. Ia menegaskan bahwa TPU Buper adalah satu-satunya lahan pemakaman dengan biaya terjangkau, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
  Untuk mengurai kemacetan di sejumlah SPBU akibat antrean kendaraan bermotor yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan surat edaran atau regulasi khususnya kepada mobil truk agar mematuhi waktu pengisian yang sudah ditetapkan.
 Senam pagi ini dipandu langsung oleh Pencipta Senam Anak Indonesia Hebat, Abdullah juga dihadiri Pj Walikota, Christian Sohilait, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua, Fathkurohmah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid beserta pimpinan OPD Kota Jayapura, dan juga ratusan siswa-siswi semua jenjang dari berbagai sekolah di Kota Jayapura.
  Pj Walikota dalam keterangannya menjelaskan, PKS ini dalam rangka memaksimalkan kinerja truk sampah atau sejumlah armada yang ada. Karena dengan PKS ini mobil-mobil pengangkut sampah tidak lagi mengkhawatirkan soal BBM operasional.
  Penandatangan MoU ini dipimpin langsung oleh Pj Walikota, Christian Sohilait bersama Direktur PDAM Jayapura, Entis Sutisna yang disaksikan jajaran pimpinan OPD lingkungan Pemkot Jayapura.
  Djoni Naa menambahkan, pendataan OAP ini bertujuan untuk menghasilkan data OAP yang berkualitas dan sedetail mungkin atau akurat untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura khususnya yang berbasis masyarakat OAP.
  Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa  akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk menguatkan Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa berharap pelaksanaan Musrenbang Otsus tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada visi misi atau program prioritas walikota dan wakil walikota Jayapura terpilih.
  Hal ini, menurut Abdul Majid, sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Balai Guru Penggerak Provinsi Papua, Nomor :0030/B7.25/GT.00.02/2025, Tentang Permohonan Peserta kegiatan Senam Bersama dalam rangka Implementasi (Tujuh) Kebisaan Anak Indonesia Hebat.
Tak ada orang tua yang rela anaknya terjerumus hal-hal negative dalam pergaulannya. Namun sering kali orang tua yang merasa mampu memberi kebahagian kepada anak dengan semua handphone atau gadget, justru lalai dalam mengawasi pergaulan anak di dunia maya. Akibatnya, banyak anak yang terjerat hal-hal negative hingga eksploitasi sesual di bawah umur.
 Menurutnya, dari sejumlah OPD yang ada, tiga dinas dengan penyaluran yang paling banyak dibandingkan dengan dinas-dinas yang lainnya. "OPD penerimaan yang paling dominan adalah PU, Pendidikan dan kesehatan, tiga OPD ini menjadi skala prioritas karena berkaitan dengan layanan pokok publik," ungkapnya.
Hampir satu bulan lamanya, TPU yang terletak di Buper distrik Heram itu tidak lagi melayani pemakaman. Kodisi ini pun mendapatkan kecaman dari masyarakat yang merasa dirugikan karena karena bimbang mau di kemanakan lagi jika ada keluarga yang meninggal dunia. Melihat kondisi itu, TPU Keristen Tanah Hitam, Abepura yang sebelumnya ditutup karena padat, kini kembali dibuka untuk menampung sementara Jenaza yang ditolak di TPU Buper.
  Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparatur mulai dari tingkat bawah akan pentingnya pemberantasan korupsi karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
   Ia mengungkapkan dari sebanyak 272.256 unit kendaraan yang terdaftar sepanjang tahun 2024, hanya 60.584 unit kendaraan yang taat pajak atau hanya 22,25 persen. Anggraini menyebut dari jumlah 272.256 unit itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
  Dia mengatakan, di jembatan kali ekspo itu sudah sangat lama masyarakat membuang sampah. Sebenarnya membuang sampah di tempat sementara itu tidak menjadi soal, karena selalu rutin diangkat oleh petugas dinas terkait. Namun masalahnya saat ini justru banyak sekali sampah yang dibuang ke situ jatuh ke sungai.
  Kepala Dinkes Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak untuk mensukseskan cakupan imunisasi dasar lengkap. Maka dalam kegiatan ini selain keterlibatan orang-orang dari Dinas Kesehatan, ada juga dari ibu-ibu PKK Kota Jayapura.
 Menurut Betty Anthoneta Puy, pentingnya keseriusan semua pihak untuk menjaga dan menjamin keamanan anak-anak dari kekerasan baik fisik maupun seksual. Kata Betty Anthoneta Puy, kekerasan seksual itu bisa terjadi dengan mudah dan dimana saja, jika fungsi pengawasan dan kontrol itu tidak dilakukan dengan baik dan maksimal.
 Adapun kebijakan daerah yang dimaksud, masing-masing OPD harus menyerahkan laporan aset dan persediaan, karena dua hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah diawal tahun untuk membuat laporan keuangan. "Jika dua hal ini sudah diserahkan, maka OPD bisa langsung mengambil UP tersebut," ungkapnya.
 Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait didampingi Plt Sekda, Evert N Merauje l, juga turut dihadiri oleh KPP Pratama Jayapura, dan Kanwil DJP Bidang Perbendaharaan Dini Mariani selaku pemateri dan pihak-pihak terkait lainnya.
 Menurut Kadis Pu Kota Jayapura itu, hingga saat ini baru beberapa kegiatan yang masuk untuk memeriahkan puncak perayaan HUT Kota tahun ini. "Penanaman pohon antara TPU Buper dan ruas jalan yang masih membutuhkan, Festival UMKM di PTC Karang, pengobatan gratis juga perekaman dokumen Kependudukan saat pencanangan," tuturnya.
 Menurut Evert, sektor pantai merupakan salah satu sektor yang sangat potensial, namun sayangnya hingga saat ini dinas terkait masih belum bisa akomodir. "Sebenarnya, sektor pantai ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkot, namun saat ini masih dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, tentu ini sebuah PR yang harus diselesaikan, untuk itu Dinas Pariwisata harus segera buat langkah-langkah konkret," pungkasnya.
Menurut Majid, saat ini SPPG Abepura dan Heram sedang menyiapkan beberapa hal diantaranya, takaran Gizi, dapur umum dan beberapa poin lainnya. "Rencananya program MBG ini akan dijalankan selama 5 hari dalam satu minggu untuk 7000 siswa-siswi di dua distrik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK," tuturnya.
  Tujuan pendataan ulang potensi PAD alah ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan pendataan ulang, diharapkan dapat ditemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay mengatakan pada 2025 minimal 20 persen dari total transfer dana desa akan dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dan program gizi.
  Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja OPD dalam menjalankan program-program sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan. Menanggapi hal ini, Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima informasi tersebut dan akan diupayakan sesuai dibutuhkan.
"Pemkot tentu harus ambil sikap, karena para pedagang ini berjualan di badan jalan, dan ini sudah melanggar aturan lalulintas, jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan terjadi kecelakaan yang nanti ujung-ujungnya pemerintah juga kena imbasnya," ungkapnya.
 Namun dirinya sayangkan pihak yang memalang tidak hadir dalam pertemuan tersebut."Dari pertemuan ini kita sepakat menyurati Polresta Jayapura untuk membuka palang yang rencananya dalam waktu dekat," ujar Evert N Merauje saat ditemui Cenderawasih Pos di kantor walikota, Kamis (16/1).
Ia kaget karena sebelumnya hanya bagian atas tapi saat ini sudah ada juga di bagian bawah dan posisinya sudah dalam bentuk pondasi, batu yang dicor. Selain itu ada juga plang besi yang menutup seluruh badan jalan.Â
 RPJMD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD Kota ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.
Penataan tersebut dilakukan agar pasar induk tersebut terlihat rapi dan tidak kumuh. Beberapa bangunan kios yang telah kumuh dan bahkan dialih fungsi oleh oknum tertentu akan direncanakan digusur.
  Sedangkan untuk agenda peresmian ketiga Puskesmas yang sedang dibangun tersebut akan dilakukan secara serentak dalam waktu dekat. "Kita rencananya akan meresmikan saat puncak perayaan HUT Kota Jayapura tahun ini, untuk waktunya kita masih menunggu hasil keputusan panitia HUT," pungkasnya.
 Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N. Merauje menjelaskan bahwa penyusunan LPPD ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada penyusun LPPD. Tujuannya agar penyusunan LPPD dapat dilakukan dengan baik dan benar, sehingga kualitas kinerja pemerintah daerah dapat meningkat.
  Ketua Panitia HUT Kota, Nofdi J Rampi menjelaskan bahwa ini merupakan pertemuan awal persiapan perayaan HUT Kota Jayapura Ke 115 tahun 2025. "Hari ini rapat awal, ada 4 poin yang kita bahas, diantaranya susunan panitia, rencana tema dan sub tema, tanggal pencanangan dan agenda kegiatan OPD dalam rangka HUT," ujar Nofdi J Rampi usai pertemuan.
"Untuk nikah massal 80 pasangan ini dibagi dua, untuk umat Muslim sebanyak 30 pasangan, rencananya tanggal 27 Februari, sedangkan untuk umat Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sebanya 50 pasangan akan berlangsung tanggal 5 Maret," ujar Raimond Mandibondibu saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai apel pagi di halaman kantor walikota,
  Kadis Hub Kota Jayapura, J. Sitorus menjelaskan bahwa saat ini instansinya hanya memiliki 69 pegawai yang terdiri dari ASN 40 orang sedangkan non ASN 29 orang. Menurutnya jumlah tersebut belum cukup untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya di beberapa bidang.
  Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan menjelaskan, di seluruh wilayah Kota Jayapura, hanya di Distrik Muaratami yang masih ada titik Blank Spot. "Khusus di Muaratami, yang masih Blank Spot ada di wilayah Koya Timur hingga perbatasan RI-PNG, dan  masih menjadi pekerjaan rumah Kominfo, karena semuanya sudah terlayani," ujar Binton Nainggolan saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Senin (13/1).
  Plh Sekda dalam arahanya menyampaikan, kepada seluruh peserta apel diminta untuk terus meningkatkan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam hal memberikan pelayanan secara optimal, profesional dan berkualitas yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat.
  Menurut Justin, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 1,5 Miliar, itu sudah termasuk pajak, garasi dan yang lainnya. "Kita belajar tahun-tahun sebelumnya, saat mau operasi di lapangan mesti harus cari mobil derek, ditambah lagi satu kali derek kita harus mengeluarkan anggaran Rp 1 juta , untuk itu perlu kita pengadaan sendiri," tuturnya.
 Menurutnya, DP3AKB sudah ada MoU dengan Pengadilan Agama Kota Jayapura dalam melakukan monitor dan pengawasan terhadap pernikahan dini. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dini yang mengamanatkan, usia pernikahan minimal itu 19 tahun.
  Pelatihan yang mengundang mentor dari yayasan GASING hasil didikan Profesor Yohanes Surya itu, mengajarkan cara menguasai matematika dengan lebih mudah. Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait menyampaikan metode cara berhitung dengan mudah atau biasa disebut Gasing ini sedang digaungkan di sekolah seluruh Indonesia, diharapkan di Kota Jayapura juga bisa dijalankan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, J. Sitorus saat dikonfirmasi mengakui bahwa, tahun 2025 sektor parkir di tahun ini mendapat target pendapatan sebesar Rp. 2,2 Miliar.
"Dari pagu yang ditetapkan ini, kita harus bisa mencapai Rp 8 juta dalam sehari, Rp 200 juta dalam sebulan, ini target kita yang harus kita capai," ujar J. Sitorus.
"Dari semua ruas jalan di Kota Jayapura, memang masih banyak yang belum maksimal penerangannya, namun pada prinsipnya semua akan kita akomodir secara bertahap termasuk di ruas jalan pantai dok 2," ujar Nofdi J Rampi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Selasa (07/01/2015).
Keberadaan Pemadam Kebakaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perudang-undangan berada pada urusan wajib, mengingat keberadaannya adalah bertujuan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat melalui penanggulangan kebakaran dan bentuk bencana lainnya.
Plh Sekda Kota, Evert N. Meraudje menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka pelimpahan kewenangan retribusi daerah kepada 13 OPD sketro di Pemkot Jayapura. Hal ini berdasarkan perubahan aturan baru mengenai retribusi dan penanganan pajak.
"Dengan semangat tahun yang baru, kita harus tunjukan performa terbaik. Sehingga itu menjadi ukuran untuk lebih baik dalam menjalankan pekerjaan khususnya mencapai target kita di tahun yang baru ini," kata ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini secara prinsip tidak menghilangkan peran pengawas sekolah, hanya namanya berubah menjadi Pendamping Satuan Pendidikan, sesuai dengan bunyi beslit di atas pada Bab III, Pasal 8 ayat (1) poin b mengenai penugasan guru salah satunya sebagai Pendamping Satuan Pendidikan.
Adapun 7 OPD yang menerima penghargaan tersebut diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas Abepura, Dinas Sosial, Disduk Capil, DPM PTSP dan Puskesmas Jayapura Utara.
"Mulai tanggal 2 Januari 2025 itu parkiran tepi jalan umum sudah sepenuhnya dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Jayapura,' kata Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi, belum lama ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Nofdi J.Rampi mengatakan, mengenai penataan keseluruhan fasilitas yang ada di pasar tersebut dirinya telah mendapatkan sinyal dan arahan dari Wali Kota Jayapura terpilih Abisai Rollo dalam sebuah kesempatan beberapa waktu sebelumnya.
"Untuk itu kami harap supaya masyarakat di Distrik Muara Tami, juga dapat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian dengan demikian dapat memacu volume produksi komoditas pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk Kota Jayapura," ujarnya lagi.
Adapun di tahun 2025 ini ada sejumlah program prioritas yang ditetapkan Kemendukbangga diantaranya Program Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (Genting), Taman Asuh Anak, Gerakan Ayah Teladan (Gate) serta program lain yang akan dilaksanakam dalam jangka pendek.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus Dinas Pendidikan dan kebudayaan di tahun 2025 ini, dalam rangka meningkatkan mutu relefasi daya saing pendidikan yang terkait program nasional salah satu diantaranya pelaksanaan UN tersebut.
Kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadhan tahun ini diwacanakan akan diliburkan selama satu bulan full. Hal ini dikarenakan beredar wacana yang menyebutkan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap selama bulan Ramadhan, anak-anak sekolah akan diliburkan.
Dia menegaskan jika tidak ada titik terang yang ditemui oleh pihak tersebut maka Pemkot Jayapura akan mengambil langkah hukum berupa pembongkaran paksa dengan melibatkan aparat keamanan dan kepada pihak yang merasa memiliki lahan tersebut supaya bisa menempuh jalur hukum.
Pj Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, situasi Kamtibmas di wilayah kota Jayapura terpantau aman dan terkendali hal itu disebabkan karena pemka Jayapura bersama aparat keamanan Intens melakukan komunikasi kepada sejumlah tokoh masyarakat (Tomas) di Kota Jayapura.
Evert menjelaskan duduk perkara persoalan pemalangan TPU Buper waena itu. Bahwa saat ini tidak ada hubunganya lagi dengan masyarakat atau pelaku pemalangan. Karena Pemkot sudah memiliki sertifikat resmi pemilik lahan itu. Kemudian mengenai sejarah pembelian aset tanah itu diperoleh dari pemilik bersertifikat perseorangan.
"Ruas jalan poros Koya Barat dari tugu pintu masuk ruas jalan ke arah Kabupaten Keerom hingga SMP 8 akan ditangani secara tuntas melalui program tahun 2025 ini, kalau anggaran perencanaannya tidak dikurangi," ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Jayapura segera menyelesaikan pengangkatan 1200 kuota tersebut. Apalagi pengangkatan formasi khusus Papua itu sudah seringkali tertunda akibat beberapa masalah teknis. "Ini sudah tidak bisa ditunda lagi sehingga semua proses ini harus dipercepat kita selesai,"ujarnya.
Bahkan rakyatnya pun mengaku sangat mendukung atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Karena dengan demikian baik masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa belum puas bisa mengetahui secara jelas terkait dengan pengangkatan anggota DPRK kota Jayapura itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura Betty Puy, di Jayapura, Senin, mengatakan peran kaum ibu sangat penting dalam penanganan stunting sehingga penguatan kapasitas bagi kaum ibu terus dilakukan.
Dia menerangkan, dalam pelaksanaannya secara seremonial tutup tahun yang diselenggarakan oleh Pemkot Jayapura itu akan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait yang ada di wilayah pemerintahan Kota Jayapura.
Menurut Awi, selain itu juga meningkatkan pengawasan internal dan eksternal termasuk kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP Kota Jayapura untuk menindak setiap pelanggaran. "Kemudian fasilitas dan prasarana pasar kami perbaiki, sehingga menarik lebih banyak pembeli," ujarnya.
Dia mengatakan, tidak masuknya sebagian besar pegawai Pemkot Jayapura itu disebabkan karena waktu libur panjang yang sangat berdekatan. Dimana setelah mulainya liburan, pegawai diwajibkan kembali masuk kantor pada 30 dan 31. Setelahnya libur kembali dilanjutkan sampai tanggal 5 Januari dan 6 Januari diwajibkan kembali berkantor.
Tresia menjelaskan pemalangan itu berawal sekira pukul 14.00 WIT puluhan orang datang dengan menggunakan mobil blakos putih. Setiba di TKP rombongan ini langsung membentangkan sebuah sepanduk berukuran sedang. Tidak lama berselang datang satu unit truk berwana biru datang bawa timbunan kemudian dibuang tepat di pintu masuk TPU Muslim dan TPU Kristen.
PJ Wali Kota Jayapura telah mengeluarkan surat instruksi Walikota untuk mengatur dan membatasi antrian pengisian BBM subsidi di kota Jayapura. Tidak sampai disitu, Pemkot Jayapura telah membentuk satgas untuk mengamankan instruksi wali kota Jayapura itu dan langsung melakukan sidak di lapangan untuk memastikan ada tidaknya indikasi permainan BBM subsidi di kota jayapura itu.
Ia menjelaskan untuk hari biasa, warga PNG yang melintas mencapai 2.000-an orang dan saat ini terjadi lonjakan signifikan. Terkait penggunaan surat keterangan, kata Mathilda, hanya digunakan hingga ke pasar perbatasan yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.
PJ Sekda kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, calon anggota DPRK jalur pengangkatan yang meninggal dunia itu namanya akan tetap disebut pada saat pelantikan nanti. Setelah itu baru dilakukan pergantian antar waktu atau PAW.
Dia menjelaksn, sesuai RENSTRA, Dinas Perikanan Kota Jayapura telah fokus pada tiga program unggulan, yaitu Program pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Budidaya targetnya ke peningkatan produksi, dan Program Penguatan daya Saing Produk Perikanan. Dimana targetnya pengembangan pemasaran, peningkatan kualitas produk indikatornya ada pada angka konsumsi ikan (AKI).
Terkait hal ini pihaknya juga berharap pada kerjasama dengan seluruh OPD pengumpul PAD di Kota Jayapura. Karena dari catatan yang ada sejauh ini masih ada beberapa OPD yang tidak memenuhi atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Di satu sisi mulai di tahun 2025 beberapa retribusi perpajakan itu akan di alihkan ke masing-masing OPD. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab dari setiap OPD .
Kebijakan atau aturan pusat yang terbaru, melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa item pajak dan Retribusi yang mengalami kenaikan bahkan ada juga yang mengalami penurunan.
Meskipun di sisi lain pelantikan terhadap anggota DPRK jalur pemilihan umum sudah dilaksanakan bahkan Tiga pimpinan DPRK tersebut juga sudah dilantik per hari Jumat 20 Desember 2024. Lantas Hal apa yang menyebabkan pelantikan terhadap 9 anggota DPRK jalur pengangkatan ini belum juga dilakukan oleh pemerintah.
Plt Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Suprianto mengatakan, naiknya kemiskinan di Kota Jayapura ini disebabkan beberapa faktor. Namun salah satu yang paling berpengaruh itu di sumbang dari posisi kota Jayapura sebagai Kota transit.
