ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dana kampung yang dinilai sangat berdampak terhadap pem
nggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar penerapan dana Otsus benar-benar dijalankan sesuai regulasi dan te
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagi
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan lebih dari dua dekade, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menyentuh lapisan masyaraka
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua
Menurutnya, implementasi Otsus harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga wilayah pedalaman. Forum koordinasi tersebut juga menjadi ruang ev
Menurut Abisai, hingga saat ini sudah banyak program dan kebijakan yang dijalankan dalam rangka implementasi Otsus di Papua. Namun, hal paling penting adalah memastikan seluruh kebijakan itu benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5). Pertemuan bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini menjadi babak krusia
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I tahun a
Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan dan anak-anak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Untuk itu, ia berencana memanggil Komnas HAM d
