Dalam rapat tersebut Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, banyak hal yang dibahas mulai dari meningkatkan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk harus ada inovasi di tahun 2024, terutama terkait percepatan penggunaan dan penyerapan APBD TA 2024, karena semua harus ada tolok ukur. Apa yang dilakukan di tahun 2023 maka di tahun 2024 harus bisa lebih baik lagi.
Pj Bupati Jayapura Triwarno mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pegawai Pemkab Jayapura yang menambah libur atau tidak masuk kantor di hari pertama dan pihaknya konsisten mengawasi aktivitas pegawainya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
Bupati Kabupaten Yalimo Dr Nahor Nekwek,SPD.MM dalam sambutannya mengatakan bahwa , pada 19 Desember 2023 masyarakat di Distrik Abenaho memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Yalimo dan kepada Bank Papua karena memberikan ijin membuka KCP Bank Papua di Distrik Abenaho.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
Berdasarkan surat edaran Pemprov Papua, menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/41/tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang hari hari libur resmi dan cuti bersama, tanggal 21 hingga 22 Desember merupakan cuti bersama hari raya Natal.
Ia menyatakan, salah satu hal yang dikhawatirkan adalah kegiatan yang menggunakan dana Otsus tidak bisa tuntas. Ini disebabkan lambatnya proses pengadaan barang dan jasa serta kendala di lapangan.
"Batas waktu untuk verifikasi dan validasi ulang di setiap OPD itu sampai pada tanggal 28 Desember, itu sudah ada edaranya," jelas Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., Senin (18/12).
 Acara peletakan batu pembangunan gedung gereja baru di Jemaan Peniel diawali dengan Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yope Nekwek , dengan sorotan thema, Pembangunan bait suci mendatangkan berkat , dan sub thema , melalui hari ini sebelum menaruh batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan.
  "Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ," ujarnya.
Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
