Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
"Saya sudah perintahkan semua pimpinan opd untuk duduk bersama di masing-masing OPD supaya menyelesaikan masalah ini. Silakan lakukan verval kembali data-data tenaga kontrak dan honorer sesuai dengan aturan. Tentunya masing-masing OPD memiliki database tenaga kontrak maupun honorer,"kata Frans Pekey, Kamis (14/12).
"Data 1028 itu data siluman, ada yang tidak mengabdi, (tapi) nama ada masuk di 1028. Kalau tunggu bukti berarti saya harus hadirkan saya punya LBH," ujar Ketua Honorer Kota Kayapura, Maria Raiwaki, Kamis (14/12) kemarin.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
  Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, laporan dan realisasi penyerapan fisik dan keuangan tersebut memang masih ada yang belum diinput diaplikasi, sehingga presentasi realisasi sebenarnya di atas capaian yang disampaikan saat ini.
 Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Pendeta Lipiyus Biniluk dalam pesan Natalnya mengajak jemaat Tuhan di muka bumi terutama jemaat GIDI harus kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kasih mula-mula itu menerangi muka bumi ini,itulah sebabnya Injil masuk di Tolikara menerangi seluruh pelosok Tolikara.
  "Kita dorong untuk bukan hanya cepat tetapi kualitasnya juga harus dipertanggungjawabkan. Karena kita bukan hanya kejar cepat tetapi bagaimana kualitasnya," tegas Robby Awi ditemui media ini di kantor walikota Jayapura, Selasa (12/12).
 "Sejak awal tahun anggaran sudah saya tekankan, sudah saya ingatkan, bahwa hati-hati dalam pengelolaan dana Otsus, Dana Alokasi Khusus, yang regulasinya sudah jelas. Kalau terlambat salur, terlambat serap ada sanksinya. Ada sanksi administrasi dan pengurangan anggaran. Jadi itu sudah sejak awal tahun terus kita ingatkan, pimpinan OPD sangat tahu dengan baik. Makanya tahun 2023 ini kita ingatkan karena pengalaman tahun yang lalu ada OPD yang tidak tersalur semuanya," jelasnya.
Namun jika pekerjaan fisik progresnya sudah dikerjakan dengan baik di lapangan, maka untuk penyerapan keuangan mudah, karena tinggal penagihan saja, yang penting semua mekanisme dokumen dan lainnya sudah dipersiapkan, sehingga pembayaran atau pencairan bisa cepat dilakukan.
