Salah satu Korban Pelanggaran HAM di Jayawijaya Linus Hiluka menyatakan inisiatif pemerintah Pusat untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran ham yang diangkat ditahun lalu khususnya dalam kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/ Jayawijaya pada tahun 2003 lalu secara non yuridisial sudah ditolak.
Komnas HAM dan Pembela HAM turut disorot setiap kali peristiwa penembakan yang terjadi di tanah Papua. Pasalnya, mereka dianggap diam ketika korban penembakan adalah TNI-Polri. Namun bersuara ketika korban penembakan adalah sipil atau KKB.
im Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua kembali mendatangi Wamena Provinsi Papua Pegunungan pasca 20 hari peristiwa wamena yang menewaskan belasan warga sipil yang diduga akibat ditembak aparat.
Situasi ini kata Frits sudah harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bila perlu, secepatnya membentuk tim yang bisa terdiri dari kabupaten kabupaten yang ada di wilayah pegunungan untuk penanganan para pengunsi yang dikoordinir langsung oleh Pj Gubernur setempat.
“Tapi apakah ini pelanggaran HAM berat atau tidak, Komnas HAM dalam kewenangannya akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa kemanusiaan itu,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Minggu (26/2) kemarin.
Lantaran mereka menilai peristiwa ini setidaknya disidangkan melalui peradilan koneksitas dan dilakukan di Timika, karena terdapat penyertaan dalam kualifikasi turut serta atau secara bersama-sama yang melibatkan pelaku berasal dari warga sipil dan berstatus sebagai anggota TNI.
Kepala Komnas HAM Papua Fritas Ramandey menyampaikan, pihaknya mendapatkan dua laporan dari warga yakni soal kasus penembakan sipil dan pembakaran buntut dari kejadian penembakan tersebut.
Tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua meminta kepada Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera menindaklanjuti pengaduan dari pihaknya untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa penembakan terhadap 9 orang di Kepi, Mappi pada 14 Desember 2022 lalu, dimana peristiwa tersebut diduga ada unsur pelanggaran HAM.
Dikunjungi Tim Kedutaan Australia, Komnas HAM Perwakilan Papua berharap adanya dukungan Internasional melalui Pemerintah Australia dalam rangka menghentikan kekerasan di Papua. Juga tindak lanjut penyelesaian kasus kasus HAM sebagaimana pengakuan pemerintah Indonesia.
Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) kemarin (11/1) melaporkan penyelidikannya. 12 kejadian di masa lalu akhirnya diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Negara pun berjanji akan memulihkan hak korban.
