Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan salah satu upaya penanganan stunting di kampung keluarga berencana dengan meningkatkan intervensi atau tindakan yang dilakukan secara berkolaborasi dengan instansi terkait.
Sebagai penjabat baru di lingkungan Bkkbn Papua beberapa hal yang dilakukan untuk menekan angka prevalensi stunting di Papua. Salah satunya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Itu dilakukan untuk mencapai target nasional yaitu 14 persen.
 Karir Sarles Barabar di Bkkbn bisa dibilang cukup moncer, dimana memulai bekerja tahun 1994 sebagai Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (KB). Wilayah kerjanya meliputi Kota Jayapura, Skow hingga perbatasan RI-Papua Nugini (PNG)
Selain stunting, upaya yang kini dilakukan adalah menyiapkan keluarga berkualitas. Ya, membentuk keluarga berkualitas ini menurut Kepala BKKBN Papua Nerius Auparay adalah ketika menikah di usia yang matang, yakni perempuan dinilai cukup ketika di usia 21 tahun ke atas dan laki-laki di atas 25 tahun.
Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, Nerius Auparai, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran stunting secara luas. Kemudian untuk mendeteksi dini masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi kepada sasaran yang memiliki risiko stunting.
 Kepala Perwakilan Bkkbn Papua Nerius Auparay menjelaskan kegiatan posyandu serentak ini digelar sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dimana setiap wilayah wajib mengintevensi percepatan penurunan angka stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparay, MSi menyatakan apa yang telah di diskusikan bersama harapannya harus ditindak lanjuti, jangan hanya bicara dan di programkan namun tak ditindak lanjuti, oleh karena itu BKKBN berharap PJ Bupati , Sekda dan Tim percepatan penanganan stunting haru menangani masalah ini serius.
Kepala BKKBN Provinsi Papua Drs.Nerius Auparay MSi menyatakan hari ini pihaknya menghadiri rembuk stunting dari Kabupaten Jayawijaya sekaligus mencanangkan program bapak asuh anak stunting di wilayah ini sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan stunting di wilayah ini.
  Nerius Auparai mengungkapkan bahwa soal pemasangan alat kontrasepsi ini, ada pemahaman keliru di tengah masyarakat yang menilai pemasangan alat kontrasepsi tersebut untuk membatasi agar tidak punya anak.
 Rapat itu diikuti 4 OPD, Provinsi, dan 29 OPD Kabupaten Kota, Tim Percepatan Stunting Provinsi Papua dan satgas percepatan penurunan angka stunting, serta mitra yang lain. Adapun sebelum rakerda itu digelar Bkkbn bersama peserta ini menggelar pra Rakerda yang dimulai 20-21 Mei 2024.
