Jelasnya praktik kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta diskriminasi struktural maupun kultural dialami perempuan Papua saat ini masih terus terjadi. Kondisi ini menurutnya, membuat perempuan Papua merasa te
Kapolsek Merauke Kota melalui Kepala Unit Reserse Polsek Merauke Kota AKP J. Sitanggang, ditemui media ini mengungkapkan kronologi kejadiannya. Saat itu, lanjut Kaunit Reskrim J. Sitanggang, pelaku GW memegang tangan kor
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim yang dipimpin oleh Katimsus Aipda Yayan Sugianto segera bergerak menuju salah satu kampung di Distrik Arso Barat. Setelah berkoordinasi dengan aparat kampung dan melakukan penyelidik
“Pak Wali Kota kerjanya apa?” tanya salah satu anak dengan suara lantang, memancing senyum di wajah semua yang hadir. Pertanyaan-pertanyaan sederhana namun jujur itu justru menjadi jembatan kehangatan. Abisai Rollo pun m
Ia juga menyebutkan bahwa situasi di lapangan masih rapuh, dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) terus memantau operasi penembakan dan penghancuran yang dilakukan oleh tentara Israel di berbagai lokasi di Lebanon
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa perempuan dan anak tidak boleh menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Papua Tengah. Ia mengecam tindakan kekerasan yang dinilai tidak presisi dan berd
Pemerintah menetapkan aturan yang melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses media sosial secara bebas. Aturan ini tertuang dalam kebijakan resmi mengenai tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak.
Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengaku, acara itu penting lantaran sebagai orangtua dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjamin kelangsungan hidup keluarga
Kepala Kemendukbangga Papua, Sarles Babar mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kualitas dan prestasi atlet khususnya olahraga karate mulai dari usia dini.
Menurut Abisai, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks. Regulasi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025
