MERAUKE– Ketua KPPS 40 Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat bernama Theofilus M. Heatubun yang merobek 9 surat suara pemilu pada 14 Februari 2024 di TPS 40 Kampung Bis Agatas akhirnya dibui selama 10 bulan penjara denda Rp 10 juta subsidair 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang diketuai Ganang Hariyudo Prakoso, SH dengan anggota Majelis Indraswara Nugraha, SH, MH dan Muhammad Irsyad Hasyim, SH. Putusan tersebut sebagaimana dibacakan pada sidang lanjutan dengan agenda putusan pada Kamis (21/03/2024).
‘’Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,’’ kata Humas Pengadilan Negeri Merauke Indraswara Nugraha, SH, MH yang juga salah satu anggota majelis hakim perkara tersebut, ditemui di Pengadilan Negeri Merauke, Jumat (22/03/2024).
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sena Candra Irawan, SH, sebelumnya yang menuntut terdakwa 1 tahun penjara, denda Rp 10 juta subsidair 6 bulan kurungan. Meski terdakwa menerima putusan tersebut, namun Majelis Hakim memberi waktu kepada terdakwa dan JPU untuk pikir-pikir selama 3 hari sejak putusan dibacakan. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– Ketua KPPS 40 Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat bernama Theofilus M. Heatubun yang merobek 9 surat suara pemilu pada 14 Februari 2024 di TPS 40 Kampung Bis Agatas akhirnya dibui selama 10 bulan penjara denda Rp 10 juta subsidair 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang diketuai Ganang Hariyudo Prakoso, SH dengan anggota Majelis Indraswara Nugraha, SH, MH dan Muhammad Irsyad Hasyim, SH. Putusan tersebut sebagaimana dibacakan pada sidang lanjutan dengan agenda putusan pada Kamis (21/03/2024).
‘’Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,’’ kata Humas Pengadilan Negeri Merauke Indraswara Nugraha, SH, MH yang juga salah satu anggota majelis hakim perkara tersebut, ditemui di Pengadilan Negeri Merauke, Jumat (22/03/2024).
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sena Candra Irawan, SH, sebelumnya yang menuntut terdakwa 1 tahun penjara, denda Rp 10 juta subsidair 6 bulan kurungan. Meski terdakwa menerima putusan tersebut, namun Majelis Hakim memberi waktu kepada terdakwa dan JPU untuk pikir-pikir selama 3 hari sejak putusan dibacakan. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
