Di Jayapura, Ribuan Masyarakat Antusias Hadiri Diskusi Publik Tentang PSN

“Jadi, PSN dan PSD ini sebelum kita lahir sudah ada, setiap tahun dilaksanakan, dia bukan barang baru yang baru ada kemarin,”tegas Gubernur Apolo. Apolo menegaskan hasil diskusi tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.

Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung dampak ekonomi yang mulai dirasakan dari sejumlah proyek investasi yang berjalan di Papua Selatan. Saat ini, sekitar 3.500 tenaga kerja telah direkrut untuk bekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat seiring dimulainya produksi pada 2027 hingga mencapai sekitar 15 ribu pekerja saat operasional penuh pada 2029. “Kami sudah meminta pihak perusahaan agar mengutamakan orang asli Papua dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik dari Papua Selatan maupun wilayah Papua lainnya,” tegasnya.

Apolo menambahkan, Papua Selatan memiliki empat sektor utama yang menjadi penopang ekonomi masyarakat, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. “Kalau empat sektor ini ditutup, lalu dari mana kita memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekarang maupun generasi mendatang. Karena itu kita harus bijaksana dalam mengelolanya,” katanya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua, Andry, menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai Proyek Strategis Nasional yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Papua juga menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, memperhatikan nilai budaya lokal, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengingatkan agar proyek-proyek strategis yang dijalankan pemerintah mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“PSN harus menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi orang asli Papua pemilik hak ulayat. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pembangunan,” katanya.

Frits menilai penguatan kapasitas masyarakat, termasuk keterampilan bertani dan pengelolaan sumber daya lokal, perlu menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sementara Ketua Panitia yang juga Ketua DPC Barisan Merah Putih Kota Jayapura, Bobby Awi, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu pembangunan di Papua.

“Jadi, PSN dan PSD ini sebelum kita lahir sudah ada, setiap tahun dilaksanakan, dia bukan barang baru yang baru ada kemarin,”tegas Gubernur Apolo. Apolo menegaskan hasil diskusi tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.

Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung dampak ekonomi yang mulai dirasakan dari sejumlah proyek investasi yang berjalan di Papua Selatan. Saat ini, sekitar 3.500 tenaga kerja telah direkrut untuk bekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat seiring dimulainya produksi pada 2027 hingga mencapai sekitar 15 ribu pekerja saat operasional penuh pada 2029. “Kami sudah meminta pihak perusahaan agar mengutamakan orang asli Papua dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik dari Papua Selatan maupun wilayah Papua lainnya,” tegasnya.

Apolo menambahkan, Papua Selatan memiliki empat sektor utama yang menjadi penopang ekonomi masyarakat, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. “Kalau empat sektor ini ditutup, lalu dari mana kita memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekarang maupun generasi mendatang. Karena itu kita harus bijaksana dalam mengelolanya,” katanya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua, Andry, menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai Proyek Strategis Nasional yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Papua juga menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, memperhatikan nilai budaya lokal, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengingatkan agar proyek-proyek strategis yang dijalankan pemerintah mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“PSN harus menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi orang asli Papua pemilik hak ulayat. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pembangunan,” katanya.

Frits menilai penguatan kapasitas masyarakat, termasuk keterampilan bertani dan pengelolaan sumber daya lokal, perlu menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sementara Ketua Panitia yang juga Ketua DPC Barisan Merah Putih Kota Jayapura, Bobby Awi, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu pembangunan di Papua.