Saturday, April 27, 2024
28.7 C
Jayapura

Demo Damai, Tuntut PJ Bupati Puncak Harus Putera Daerah

Pj Sekda : Aspirasi akan Disampaikan ke Jakarta Hari ini Juga

NABIRE  Masyarakat Kabupaten Puncak yang berdomisili di Kabupaten Nabire melakukan aksi demonstrasi damai meminta Penjabat Bupati Kabupaten Puncak harus putra daerah.

Dalam penyampaian Aspirasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9) Oktovianus Tabuni, Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan, dalam undang-undang otonomi khusus No.2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi orang asli Papua yang termuat dalam pasal 76 poin 2 dan 4 yang menyebutkan pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktifitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya.

” Atas dasar itu kami mau Pj.Bupati Puncak Jaya adalah Neno Tabuni atau Yopi Murib, ” tegas Tabuni.

Lebih lanjut Tabuni menegaskan, atas nama tanah dan alam Puncak, atas nama Intelektual, kepala-kepala suku, pemuda, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Puncak menolak Darwin Tobing sebagai Pj. Bupati Kabupaten Puncak.

” Kabupaten Puncak ini dikenal dengan nama zona merah maka kalau dipimpin orang yang bukan orang asli daerah itu maka selama itu pula konflik akan terjadi, ” Tuturnya.

Pada Kesempatan yang sama, Mama Telenggen mewakili perempuan puncak mengatakan, Pihaknya sudah susah paya melahirkan,membersarkan, mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya dan inilah waktunya bagi anak-anak itu untuk berjaya duduk di birokrasi.

” Saya lahir dan didik mereka untuk jadi Pemimpin. Tolong mama Gubernur melanjutkan aspirasi kami supaya anak-anak kami Neno Tabuni atau Yopi Murib datang memimpin daerahnya di Kabupaten Puncak, ” Kata mama Telenggen.

Baca Juga :  Janji Independen, Anwar Usman Tolak Mundur

Pemerintah Provinsi Papua Tengah diwakili Penjabat (Pj.)Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM didampingi Kasat Pol PP Provinsi Papua Tengah, menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak terkait rencana pergantian bupati definitif ke Penjabat Bupati Kabupaten Puncak di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9).

Dalam penyampaiannya, Pj Sekda Anwar Harun Damanik dihadapan massa aksi menegaskan, aspirasi yang diterima pemerintah provinsi Papua Tengah, akan langsung disampaikan di Jakarta. ” Aspirasi utama dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat Puncak adalah Pejabat Bupati Puncak harus orang asli Puncak, ” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kurang lebih dua bulan lalu menerima surat dari Jakarta untuk mengusulkan nama-nama calon pejabat Bupati Puncak dan disaat yang sama surat ini juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Puncak. Setelah dilihat dan dipelajari, Dewan perwakilan daerah (DPR) Kabupaten Puncak mengusulkan tiga nama calon Pejabat Bupati Puncak.

” Kami mengucapkan terimakasih kepada DPR Kabupaten Puncak karena dua orang putera terbaik yang saat ini berkarier di Provinsi Papua Tengah namanya dimasukkan kedalam daftar calon pejabat Bupati Kabupaten Puncak yaitu Bapak Neno Tabuni dan Bapak Yopi Murib termasuk dalam pengusulan itu Sekda Puncak, Darwin Tobing, ” tuturnya.

Baca Juga :  Pramuka Tak Dihapus, Tapi Tak Wajib Diikuti

Pj.Sekda mengungkapkan, DPR Kabupaten Puncak mengusulkan tiga nama ke Kemendagri sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengusulkan tiga nama yang sama ke Kemendagri.

Menurutnya, Pada hari jumat malam ada surat dari kementerian untuk mengambil surat terkait siapa yang menjadi Pj. Bupati Kabupaten Puncak. ” Karena diberikan jumat malam, hari sabtu pesawat tidak ada maka hari minggu baru biro pemerintahan Provinsi Papua Tengah menuju ke Jakarta untuk mengambil surat penunjukkan Pj.Bupati Puncak, ” Tuturnya.

Ia menegaskan, Surat yang diberikan Kemendagri ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah masih disegel dan hanya seorang Gubernur yang berhak membuka surat itu dihadapan para Pejabat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten terkait dan Forkompinda lainnya. ” Khusus kami termasuk Ibu Gubernur, Belum tau isi surat dan siapa yang jadi Pj.Bupati Kabupaten Puncak, ” tegas Damanik.

Damanik menjelaskan, Pihaknya akan meneruskan aspirasi pernyataan sikap masyarakat puncak ke Kemendagri hari ini juga. ” Biro Pemerintahan kami ada di Jakarta, Aspirasi ini akan kami kirim ke Beliau untuk dilanjutkan ke Kemendagri, ” Jelasnya.

.

Pj. Sekda juga menyampaikan Terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Puncak di Nabire yang sudah menyampaikan asprasinya dengan aman, damai, tertib dan bermartabat di koridor-koridor dengan mendepankan etika dalam penyampaian aspirasi. (tft)

Pj Sekda : Aspirasi akan Disampaikan ke Jakarta Hari ini Juga

NABIRE  Masyarakat Kabupaten Puncak yang berdomisili di Kabupaten Nabire melakukan aksi demonstrasi damai meminta Penjabat Bupati Kabupaten Puncak harus putra daerah.

Dalam penyampaian Aspirasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9) Oktovianus Tabuni, Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan, dalam undang-undang otonomi khusus No.2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi orang asli Papua yang termuat dalam pasal 76 poin 2 dan 4 yang menyebutkan pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktifitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya.

” Atas dasar itu kami mau Pj.Bupati Puncak Jaya adalah Neno Tabuni atau Yopi Murib, ” tegas Tabuni.

Lebih lanjut Tabuni menegaskan, atas nama tanah dan alam Puncak, atas nama Intelektual, kepala-kepala suku, pemuda, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Puncak menolak Darwin Tobing sebagai Pj. Bupati Kabupaten Puncak.

” Kabupaten Puncak ini dikenal dengan nama zona merah maka kalau dipimpin orang yang bukan orang asli daerah itu maka selama itu pula konflik akan terjadi, ” Tuturnya.

Pada Kesempatan yang sama, Mama Telenggen mewakili perempuan puncak mengatakan, Pihaknya sudah susah paya melahirkan,membersarkan, mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya dan inilah waktunya bagi anak-anak itu untuk berjaya duduk di birokrasi.

” Saya lahir dan didik mereka untuk jadi Pemimpin. Tolong mama Gubernur melanjutkan aspirasi kami supaya anak-anak kami Neno Tabuni atau Yopi Murib datang memimpin daerahnya di Kabupaten Puncak, ” Kata mama Telenggen.

Baca Juga :  GDPK Lima Pilar Penting Dalam Memantau dan Mengevaluasi Pembangunan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah diwakili Penjabat (Pj.)Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM didampingi Kasat Pol PP Provinsi Papua Tengah, menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak terkait rencana pergantian bupati definitif ke Penjabat Bupati Kabupaten Puncak di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9).

Dalam penyampaiannya, Pj Sekda Anwar Harun Damanik dihadapan massa aksi menegaskan, aspirasi yang diterima pemerintah provinsi Papua Tengah, akan langsung disampaikan di Jakarta. ” Aspirasi utama dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat Puncak adalah Pejabat Bupati Puncak harus orang asli Puncak, ” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kurang lebih dua bulan lalu menerima surat dari Jakarta untuk mengusulkan nama-nama calon pejabat Bupati Puncak dan disaat yang sama surat ini juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Puncak. Setelah dilihat dan dipelajari, Dewan perwakilan daerah (DPR) Kabupaten Puncak mengusulkan tiga nama calon Pejabat Bupati Puncak.

” Kami mengucapkan terimakasih kepada DPR Kabupaten Puncak karena dua orang putera terbaik yang saat ini berkarier di Provinsi Papua Tengah namanya dimasukkan kedalam daftar calon pejabat Bupati Kabupaten Puncak yaitu Bapak Neno Tabuni dan Bapak Yopi Murib termasuk dalam pengusulan itu Sekda Puncak, Darwin Tobing, ” tuturnya.

Baca Juga :  Pj Gubernur buka Pesparani I Provinsi Papua Tengah

Pj.Sekda mengungkapkan, DPR Kabupaten Puncak mengusulkan tiga nama ke Kemendagri sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengusulkan tiga nama yang sama ke Kemendagri.

Menurutnya, Pada hari jumat malam ada surat dari kementerian untuk mengambil surat terkait siapa yang menjadi Pj. Bupati Kabupaten Puncak. ” Karena diberikan jumat malam, hari sabtu pesawat tidak ada maka hari minggu baru biro pemerintahan Provinsi Papua Tengah menuju ke Jakarta untuk mengambil surat penunjukkan Pj.Bupati Puncak, ” Tuturnya.

Ia menegaskan, Surat yang diberikan Kemendagri ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah masih disegel dan hanya seorang Gubernur yang berhak membuka surat itu dihadapan para Pejabat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten terkait dan Forkompinda lainnya. ” Khusus kami termasuk Ibu Gubernur, Belum tau isi surat dan siapa yang jadi Pj.Bupati Kabupaten Puncak, ” tegas Damanik.

Damanik menjelaskan, Pihaknya akan meneruskan aspirasi pernyataan sikap masyarakat puncak ke Kemendagri hari ini juga. ” Biro Pemerintahan kami ada di Jakarta, Aspirasi ini akan kami kirim ke Beliau untuk dilanjutkan ke Kemendagri, ” Jelasnya.

.

Pj. Sekda juga menyampaikan Terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Puncak di Nabire yang sudah menyampaikan asprasinya dengan aman, damai, tertib dan bermartabat di koridor-koridor dengan mendepankan etika dalam penyampaian aspirasi. (tft)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya