Namun hingga saat ini, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, ratusan tenaga K2 asli Port Numbay kembali mendatangi Wali Kota Jayapura guna meminta kepastian dan dukungan agar mereka dapat memperoleh ruang dalam proses penerimaan tersebut. Abisai Rollo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat adat Port Numbay, terutama generasi muda asli daerah yang ingin mengabdi sebagai aparatur pemerintah di tanah kelahirannya sendiri.
“314 K2 ini adalah anak-anak asli Port Numbay. Mereka adalah pemilik negeri dan punya Kota Jayapura. Pemerintah tentu harus memberikan perhatian dan ruang kepada anak-anak asli untuk bekerja dan membangun daerahnya sendiri,” tegas Abisai.
Ia juga meminta kepada pihak BKN Jayapura agar dapat melihat persoalan ini secara bijaksana dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat adat di Kota Jayapura. Menurutnya, selama para tenaga K2 tersebut memenuhi syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan regulasi kepegawaian yang berlaku, maka mereka layak untuk diakomodir.
Abisai mengungkapkan bahwa ratusan tenaga K2 asli Port Numbay saat ini sudah mulai merasa kecewa dan geram karena belum adanya kepastian yang jelas terkait proses mereka. Bahkan, sebagian di antaranya disebut telah berencana melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes. Namun demikian, Wali Kota Jayapura meminta seluruh peserta K2 untuk tetap menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak BKN.
“Mereka sebenarnya sudah sangat kecewa dan ingin melakukan aksi demo. Tetapi saya minta mereka tahan diri, tetap tenang, dan percayakan pemerintah untuk terus memperjuangkan hal ini,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Abisai meminta waktu hingga 15 Juni mendatang sebelum adanya informasi resmi terkait perkembangan hasil koordinasi dengan BKN. Ia berharap dalam waktu tersebut sudah ada titik terang mengenai status 314 tenaga K2 asli Port Numbay tersebut.
Namun hingga saat ini, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, ratusan tenaga K2 asli Port Numbay kembali mendatangi Wali Kota Jayapura guna meminta kepastian dan dukungan agar mereka dapat memperoleh ruang dalam proses penerimaan tersebut. Abisai Rollo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat adat Port Numbay, terutama generasi muda asli daerah yang ingin mengabdi sebagai aparatur pemerintah di tanah kelahirannya sendiri.
“314 K2 ini adalah anak-anak asli Port Numbay. Mereka adalah pemilik negeri dan punya Kota Jayapura. Pemerintah tentu harus memberikan perhatian dan ruang kepada anak-anak asli untuk bekerja dan membangun daerahnya sendiri,” tegas Abisai.
Ia juga meminta kepada pihak BKN Jayapura agar dapat melihat persoalan ini secara bijaksana dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat adat di Kota Jayapura. Menurutnya, selama para tenaga K2 tersebut memenuhi syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan regulasi kepegawaian yang berlaku, maka mereka layak untuk diakomodir.
Abisai mengungkapkan bahwa ratusan tenaga K2 asli Port Numbay saat ini sudah mulai merasa kecewa dan geram karena belum adanya kepastian yang jelas terkait proses mereka. Bahkan, sebagian di antaranya disebut telah berencana melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes. Namun demikian, Wali Kota Jayapura meminta seluruh peserta K2 untuk tetap menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak BKN.
“Mereka sebenarnya sudah sangat kecewa dan ingin melakukan aksi demo. Tetapi saya minta mereka tahan diri, tetap tenang, dan percayakan pemerintah untuk terus memperjuangkan hal ini,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Abisai meminta waktu hingga 15 Juni mendatang sebelum adanya informasi resmi terkait perkembangan hasil koordinasi dengan BKN. Ia berharap dalam waktu tersebut sudah ada titik terang mengenai status 314 tenaga K2 asli Port Numbay tersebut.
