Bupati Jayapura, Yunus Wonda, didampingi jajaran perangkat daerah terkait, audiens dengan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Perwakilan Papua, Nur Hasan, S.Sos., M.Adm.SDA., di Ruang VIP Bupati Jayapura
Sebanyak 3.053 formasi guru PPPK disiapkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, program pendidikan yang digagas pemerintah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dan layanan pendidikan be
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa proses yang telah berjalan cukup lama belum memberikan kepastian terhadap nasib mereka. Mereka berharap Pemerintah Kota Jayapura di ba
Namun saat seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan, dari 800 kuota orang asli Papua tersebut sebanyak 203 kuota diantara
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan Elyas Wenda mengakui jika untuk tahapan pelaksanaan seleksi terbuka Pejabat Tinggi Madya Sekda Provinsi Papua Pegunungan in
Bupati Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara mengenai gelombang unjuk rasa terkait perombakan jabatan (rolling jabatan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang sempat memicu kontroversi.
Kata Johannes, SKP merupakan rencana kerja, target, serta ekspektasi kinerja yang harus dicapai oleh ASN dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022, SKP digunakan sebagai dasar penilaian k
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayawijaya Pius Wetipo, ST, M.Si menyatakan untuk KII Jayawijaya yang lolos dalam verifikasi ulang yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Jayawijaya yang lolos itu baru 200 orang, dan selebihnya itu
Kata Abisai Rollo, pelaksanaan tes P3K tahap II sempat tertunda karena masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun Pemerintah Kota Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pela
Dari total 588 peserta yang mengikuti SKB, sebanyak 462 orang dinyatakan lulus dan siap mengabdikan diri di lingkungan Pemkab Keerom. Namun, bagi pelamar yang belum berhasil, Bupati Keerom Piter Gusbager meminta para pel
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Dominikus Anggawen mengumpulkan seluruh CASN golongan III di Gor Hiad Sai Merauke tersebut men
"Aplikasi E-Kinerja digunakan untuk meningkatkanKinerja dan budaya kerja ASN yang lebih produktifdan profesional, terutama dalam hal merencanakan, mengukur, serta mengevaluasikinerja secara terstruktur, objektif dan tran
Menurut Suzana, pengisian jabatan ini penting untuk menjaga kesinambungan fungsi pengawasan maupun administrasi. “Pemprov Papua masih memiliki lebih dari seribu jabatan eselon III dan IV yang perlu diisi secara bertahap,
Menurutnya, hal inilah yang kemudian diusulkan untuk dilantik. Pelantikannya sudah dilakukan secara bertahap, di masa kepemimpinan Pj Gubernur Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Ramses Limbong dan terakhir, Agus Fatoni juga m
"Yang lolos dalam CASN kemarin juga anak -anak daerah semua, dan disitu jatah Non OAP 20 Persen tapi yang lolos itu hanya beberapa, sementara sebagian besar dari kuota yang dibutuhkan tak lolos dan hasil sudah diketahui,
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar
Untuk Seleksi SKD ini, dilakukan langsung BKN RI dimana personel yang akan melakukan seleksi dan pengawasan tersebut tiba di Merauke Selasa (19/8). "Tim BKN dan sekolah kedinasan telah tiba hari ini. Nanti sore akan kita
CASN yang dimaksud adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dibuka untuk pegawai non-ASN di kantor-kantor pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan
Menurut Denny, Kemenkes telah mengirimkan surat resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk meminta penambahan kuota OAP dalam formasi
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan bahwa karena sampai saat ini belum ada ketetapan hukum yang dijatuhkan oleh penegak hukum terhadap yang bersangkutan, maka untuk melakukan pergantian jabatan butuh waktu.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya". Upacara ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Biak Numfor, serta dihadir
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa nama-nama peserta formasi tenaga honorer eks Tenaga Honorer K2 Tahun 2021 yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini sedang dalam proses penetapan NIP
Penyerahan SK secara simbolis itu diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Prof. Zudan dan Bupati Dogiyai Yudas Tebai kepada 4 perwakilan CPNS Kabupaten Dogiyai Formasi 2024.
“Sekarang dalam proses di BKN, jika sudah turun maka kita pilih satu yang terbaik dari situ lalu kita usulkan lagi ke Mendagri untuk pelantikan. Jadi persetujuan Mendagri paling akhir untuk pelantikan,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengatakan bahwa kekosongan jabatan terjadi sejak perubahan struktur organisasi pemerintah daerah pada Maret 2024. Sejak itu, proses pengisian dilakukan secara bertahap melalui
Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Pemkot Jayapura ini turut mendukung upaya BKN RI dalam pembangunan manajemen talenta ASN secara nasional. Iapun berharap Pemerintah Kota Jayapura harus berkomitmen penuh dan serius menerapkan manajemen talenta.
Kepala Regional IX Jayapura, Hardianawati menjelaskan, pemetaan kompetensi ini mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa setiap instansi wajib menyusun profil PNS yang digunakan untuk memperoleh peta jabatan dan pengisian jabatan melalui promosi, mutasi dan rotasi jabatan bagi PNS.
‘’Memang ada data kita 841 tenaga honorer, kita usulkan ke sana untuk boleh dapat diterima. Kalua memang itu memungkinkan. Tapi, kalau negara mengatakan tidak tapi untuk mengatakan kata putus, saya tidak punya kewenangan. Karena itu kewenangan pimpinan,’’ kata Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken.
BKN memastikan, pendaftaran PPPK yang dibagi menjadi dua ini telah disesuaikan dengan kriteria berbeda. Pada pendaftaran PPPK periode pertama akan diprioritaskan bagi pelamar prioritas. Meliputi Pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.
Dari penundaan tersebut ratusan tenaga honorer ini mendatangi kantor Bupati Jayawijaya guna menayakan kejelasan nasib mereka, yang dinilai belum pasti sebab apa yang telah direncanakan pemerintah daerah belum bisa dilakukan saat ini, oleh karena itu PJ Bupati Jayawijaya mengajak para tenaga honorer ini untuk berdiskusi.
Salvianus Laiyan menjelaskan, setelah BKN melakukan verifikasi tersebut dan semuanya dinyatakan lengkap, BKN kemudian mengeluarkan pertimbangan teknis. ‘’Nah, pertek inilah yang nanti menjadi dasar NIK dari masing-masing lulusan itu dikeluarkan,” jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Papua Sabar P. Sorimin, mengatakan, secara teknis urusan mengenai perpindahan 300-an ASN ini sebenarnya bukan lagi menjadi bagian dari urusan BKN. Karena tugas BKN itu hanya ada tiga hal, yaitu pertama melakukan verifikasi dan validasi, itu sudah selesai 100%. Kedua melaksanakan seleksi, juga sudah selesai. Ketiga menetapkan nomor pertimbangan teknik penetapan nomor induk pegawai.
Dia mengatakan persoalan pertama yang terjadi itu adalah sistem Penjaringan ASN itu berbeda, ada yang formasi 2000, ada 1028, ada 127. Jadi bagaimana caranya untuk menggabungkan tiga formasi tersebut.
Itulah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia menerangkan, saat ini sekolah-sekolah kedinasan tersebut masih berkoordinasi terkait teknis pendaftaran dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Evert menjelaskan, pengajuan ini juga dilakukan oleh semua kota dan kabupaten Se-Tanah Papua. Untuk formasi yang dibagi diantaranya formasi tenaga kesehatan, formasi guru dan formasi tenaga teknis. Evert sampaikan, batas akhir penginputan dilakukan terakhir hari ini.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan hari ini pemerintah membangun koordinasi dan diskusi bersama dengan honorer K 2 yang telah mengapdi dan mempertanyakan nasibnya atau status mereka, dimana pihaknya telah sepakat dalam rapat Koordinasi tersebut untuk mengundang instansi terkait.
