JAYAPURA -Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Wahyu Handoyo menegaskan bahwa keamanan laut bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut yang digelar di Swiss Belhotel, Rabu (24/9).
Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi pusat dan daerah yang membahas langkah sinergi untuk memperkuat pengawasan laut Papua, khususnya di perbatasan dengan Negara Papua Nugini.
“Patroli laut sudah rutin dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, sinergi antar-lembaga perlu diperkuat agar upaya pencegahan lebih optimal di lapangan,” kata Wahyu kepada wartawan.
Sambung Wahyu, ancaman di wilayah laut Papua meliputi pencurian ikan, masuknya barang-barang ilegal, hingga penyelundupan narkoba dari negara tetangga.
Karena itu, langkah kolaboratif menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia di perbatasan timur. “Usulan kerja sama dengan Papua Nugini dapat menjadi solusi strategis. Bentuknya bisa berupa perjanjian atau nota kesepahaman yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut dan pencegahan aktivitas ilegal lintas batas,” ungkapnya.
