JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan penyusunan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2026. Dimana pada tahun 2026 mendatang, ada keterbatasan anggaran yang menjadi kendala Pemprov untuk melaksanakan program kegiatannya.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk belanja pegawai, dari kebutuhan ideal Rp 900 miliar. Artinya, terdapat kekurangan lebih dari Rp 200 miliar yang menjadi tanggungan daerah.
“Ini tidak bisa kita harapkan dan saya terbebani belanja pegawai Rp200 miliar lebih. Namun, hal itu bukan membuat kita berhenti,” ujarnya.
Namun gubernur punya cara tersendiri, untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakhiri berencana akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Cerah.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan penyusunan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2026. Dimana pada tahun 2026 mendatang, ada keterbatasan anggaran yang menjadi kendala Pemprov untuk melaksanakan program kegiatannya.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk belanja pegawai, dari kebutuhan ideal Rp 900 miliar. Artinya, terdapat kekurangan lebih dari Rp 200 miliar yang menjadi tanggungan daerah.
“Ini tidak bisa kita harapkan dan saya terbebani belanja pegawai Rp200 miliar lebih. Namun, hal itu bukan membuat kita berhenti,” ujarnya.
Namun gubernur punya cara tersendiri, untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakhiri berencana akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Cerah.
