JAYAPURA-Penyelesaian persoalan pemalangan pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM) Sborhoinyi akhirnya menemukan titik temu. Hal ini menyusul setelah adanya mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Wali Kota, Abisai Rollo di kantor walikota, Kamis (20/3).
Mediasi yang dipimpin Walikota Jayapura itu dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR Papua, Jhon Betaubun bersama anggota, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda, pimpinan OPD terkait, perwakilan TNI-Polri, Ondoafi Tobati Engros dan para kepala suku.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. “Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu,” ujar Abisai Rollo.
Menurut Abisai Rollo, poin dasar yang menjadi pertimbangan dalam Mediasi tersebut adalah demi kepentingan masyarakat luas. “Dari hasil kesepakatan kita, pemalangan akan dibuka dan pekerjaan bisa dilanjutkan, karena Air ini untuk kepentingan masyarakat banyak jadi kita harus bijak menyikapi situasi ini ,” ungkapnya.
“Pemkot juga akan memberikan uang Rp 500 juta kepada masyarakat Adat selaku pemilik ulayat sebagai wujud terimakasih atas dukungan mereka dalam pembangunan itu, ” lanjutnya.
Walikota memberikan apresiasi kepada pihak adat yang sudah membuka diri dalam menyelesaikan persoalan ini. “Kita perlu memberikan apresiasi kepada adat khususnya pemilik ulayat yang sudah memberikan ruang bagi kita untuk menyelesaikan persoalan pembangunan mata air bersih ini, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
JAYAPURA-Penyelesaian persoalan pemalangan pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM) Sborhoinyi akhirnya menemukan titik temu. Hal ini menyusul setelah adanya mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Wali Kota, Abisai Rollo di kantor walikota, Kamis (20/3).
Mediasi yang dipimpin Walikota Jayapura itu dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR Papua, Jhon Betaubun bersama anggota, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda, pimpinan OPD terkait, perwakilan TNI-Polri, Ondoafi Tobati Engros dan para kepala suku.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. “Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu,” ujar Abisai Rollo.
Menurut Abisai Rollo, poin dasar yang menjadi pertimbangan dalam Mediasi tersebut adalah demi kepentingan masyarakat luas. “Dari hasil kesepakatan kita, pemalangan akan dibuka dan pekerjaan bisa dilanjutkan, karena Air ini untuk kepentingan masyarakat banyak jadi kita harus bijak menyikapi situasi ini ,” ungkapnya.
“Pemkot juga akan memberikan uang Rp 500 juta kepada masyarakat Adat selaku pemilik ulayat sebagai wujud terimakasih atas dukungan mereka dalam pembangunan itu, ” lanjutnya.
Walikota memberikan apresiasi kepada pihak adat yang sudah membuka diri dalam menyelesaikan persoalan ini. “Kita perlu memberikan apresiasi kepada adat khususnya pemilik ulayat yang sudah memberikan ruang bagi kita untuk menyelesaikan persoalan pembangunan mata air bersih ini, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
