TPP ASN Papua Kini Berbasis Elektronik, Kinerja Jadi Ukuran

  Menurut Christian, penggunaan sistem presensi dan pengelolaan TPP secara elektronik bukan hanya untuk mempermudah administrasi kepegawaian. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang objektif, transparan dan akuntabel.

    Christian menegaskan, TPP tidak semata-mata menjadi tambahan penghasilan yang diterima ASN, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

  Ia juga mengajak seluruh ASN Pemprov Papua menjalankan Pergub Nomor 50 Tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi dan sistem, tetapi juga membutuhkan aparatur yang berintegritas, bekerja secara terukur dan bertanggung jawab.

Baca Juga :  Pelaksanaan KDMP di 14 Kampung Belum Maksimal

  Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat disiplin dan profesionalisme ASN sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua sesuai visi Papua Cerdas, Papua Sejahtera dan Papua Harmoni (Papua CERAH).(fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

  Menurut Christian, penggunaan sistem presensi dan pengelolaan TPP secara elektronik bukan hanya untuk mempermudah administrasi kepegawaian. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang objektif, transparan dan akuntabel.

    Christian menegaskan, TPP tidak semata-mata menjadi tambahan penghasilan yang diterima ASN, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

  Ia juga mengajak seluruh ASN Pemprov Papua menjalankan Pergub Nomor 50 Tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi dan sistem, tetapi juga membutuhkan aparatur yang berintegritas, bekerja secara terukur dan bertanggung jawab.

Baca Juga :  BTM  Gagas Program Kartu Papua Maju

  Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat disiplin dan profesionalisme ASN sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua sesuai visi Papua Cerdas, Papua Sejahtera dan Papua Harmoni (Papua CERAH).(fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya