“Kami mengapresiasi kebijakan afirmasi tenaga kesehatan OAP dan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kemenkes. Namun, kami menekankan bahwa Papua sudah saatnya menjadi etalase pelayanan kesehatan Indonesia di wilayah Pasifik,” tegasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur Fakhiri mengajukan beberapa usulan mendesak yang menjadi tolak ukur keberhasilan, yakni MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan untuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, serta pengadaan alat EEG untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura, mengingat kerusakan dan ketiadaan alat-alat vital tersebut.
Selain itu, usulan pembangunan gedung untuk pusat pelayanan kesehatan dasar guna mendukung program kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) di area RSUD Jayapura dan RS Jiwa Abepura.
Sementara RSUD Abepura diusulkan agar ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Khusus rujukan bagi Ibu dan Anak serta Infeksi Paru di Papua Raya. “Dasar usulan ini adalah belum tersedianya layanan spesifik ini di seluruh Pulau Papua, sementara tingkat kematian ibu dan anak serta sebaran penderita ISPA masih sangat tinggi,” jelasnya.
“RSJ Abepura sebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa Tipe B di Pulau Papua, kami juga minta agar ada penambahan obat psikotropika dari Kementerian Kesehatan,” sambungnya.
Gubernur Fakhiri juga menyoroti sejumlah proyek Kementerian Kesehatan yang telah direncanakan. Meski mengapresiasi selesainya proyek RSUP Jayapura (Rp633 Miliar) dan RS Supiori (Rp 53 Miliar) pada TA 2025, gubernur meminta perhatian serius untuk proyek yang belum tuntas agar dapat diselesaikan pada 2026.
Proyek-proyek yang menjadi perhatian utama Gubernur Fakhiri adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) Keerom dengan anggaran sebesar Rp122 miliar lebih, namun progres baru mencapai 50 persen. Kemudian pembangunan Labkesmas Tr2 di Kabupaten Jayapura yang anggarannya mencapai Rp15 miliar, namun orogres baru mencapai 25 persen.
“Pembangunan Labkesmas di Kabupaten Keerom dengan anggaran Rp15 miliar, namun progres baru mencapai 10 persen,” katanya.
