Sunday, April 28, 2024
27.7 C
Jayapura

Dana Desa di Kota Jayapura Fantastis, Capai 12 M per Kampung

JAYAPURA-Besaran dana desa  yang disalurkan pemerintah pusat setiap tahunnya  di empat belas (14) Kampung di Kota Jayapura terbilang sangat fantastis.  Kisaranya mencapai 5-12 miliar rupiah per kampung. Tentu ini bisa melebihi anggaran di satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemkot Jayapura.

  “Ada kampung  yang kelola Rp 5 miliar dan yang paling tinggi itu kampung Koya Koso karena wilayahnya besar, sekitar Rp 12 miliar,” kata Asisten 1 Bidang Pemerintahan umum Pemkot Jayapura, Evert Meraudje, Rabu (15/11).

   Dia menekankan, pentingnya evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh aparat pemerintah kampung terkait dengan penggunaan dana desa di setiap kampung itu. Misalnya tidak hanya fokus pada program fisik tapi juga peningkatan SDM dan program pemberdayaan masyarakat.

  “Kami berharap, Musrembang di kampung ini dapat menjadi wadah untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat di kampung. Sehingga dana ini terserap disitu. Mulai dari prosentase dan lain lain itu diatur, fisik berapa, non fisik berapa”katanya.

Baca Juga :  BPKAD Rayakan Natal Bersama Anak-anak

  Selain itu, yang tidak kalah ini adalah terkait dengan peran pendamping di masing-masing kampung. Karena itu, dia meminta agar ke depan peran dari para pendamping ini perlu dimaksimalkan. Sehingga peran pendamping ini betul-betul mengerjakan tugasnya.

  “Jangan dia kerja yang lain, seperti tugas-tugas administrasi dan lain-lain, tidak boleh. Dia hanya mendampingi kampung.  Sehingga penggunaan anggaran betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita,” ujarnya.

  Yang tidak kalah pentingnya adalah, pemerintah harus kreatif, terutama kepada para pengelola dana kampung itu. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga selain mengatasi persoalan kesehatan, tentunya tidak ada lagi cerita anak kampung tidak sekolah.

Baca Juga :  Waspada Jika Didatangi OTK

  “Jangan sampai uang ini lari ke fisik semua, inikan kurang kreatif. Jadi aparat kampung dituntut lebih kreatif lagi,” imbuhnya.

   Dia juga menambahkan, Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di kampung juga harus dihidupkan. Karena itu bisa membantu ekonomi masyarakatnya. Di satu sisi dia juga mengkritisi sejumlah Bumkam yang sudah dibentuk, namun tidak bisa dimaksimalkan dengan baik.

  “Bumkam kita di kota hari ini kan hanya Holtekam saja yang bisa kita lihat hasilnya, tapi yang lain belum, berarti harus dievaluasi,” pungkasnya. (roy/tri)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA-Besaran dana desa  yang disalurkan pemerintah pusat setiap tahunnya  di empat belas (14) Kampung di Kota Jayapura terbilang sangat fantastis.  Kisaranya mencapai 5-12 miliar rupiah per kampung. Tentu ini bisa melebihi anggaran di satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemkot Jayapura.

  “Ada kampung  yang kelola Rp 5 miliar dan yang paling tinggi itu kampung Koya Koso karena wilayahnya besar, sekitar Rp 12 miliar,” kata Asisten 1 Bidang Pemerintahan umum Pemkot Jayapura, Evert Meraudje, Rabu (15/11).

   Dia menekankan, pentingnya evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh aparat pemerintah kampung terkait dengan penggunaan dana desa di setiap kampung itu. Misalnya tidak hanya fokus pada program fisik tapi juga peningkatan SDM dan program pemberdayaan masyarakat.

  “Kami berharap, Musrembang di kampung ini dapat menjadi wadah untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat di kampung. Sehingga dana ini terserap disitu. Mulai dari prosentase dan lain lain itu diatur, fisik berapa, non fisik berapa”katanya.

Baca Juga :  Tahun 2021 Pengadaan Beras Bulog Tak Capai Target

  Selain itu, yang tidak kalah ini adalah terkait dengan peran pendamping di masing-masing kampung. Karena itu, dia meminta agar ke depan peran dari para pendamping ini perlu dimaksimalkan. Sehingga peran pendamping ini betul-betul mengerjakan tugasnya.

  “Jangan dia kerja yang lain, seperti tugas-tugas administrasi dan lain-lain, tidak boleh. Dia hanya mendampingi kampung.  Sehingga penggunaan anggaran betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita,” ujarnya.

  Yang tidak kalah pentingnya adalah, pemerintah harus kreatif, terutama kepada para pengelola dana kampung itu. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga selain mengatasi persoalan kesehatan, tentunya tidak ada lagi cerita anak kampung tidak sekolah.

Baca Juga :  Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pria Ditemukan Tak Bernyawa

  “Jangan sampai uang ini lari ke fisik semua, inikan kurang kreatif. Jadi aparat kampung dituntut lebih kreatif lagi,” imbuhnya.

   Dia juga menambahkan, Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di kampung juga harus dihidupkan. Karena itu bisa membantu ekonomi masyarakatnya. Di satu sisi dia juga mengkritisi sejumlah Bumkam yang sudah dibentuk, namun tidak bisa dimaksimalkan dengan baik.

  “Bumkam kita di kota hari ini kan hanya Holtekam saja yang bisa kita lihat hasilnya, tapi yang lain belum, berarti harus dievaluasi,” pungkasnya. (roy/tri)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya