JAYAPURA-Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, sesuai aturan tahun ini dana alokasi umum untuk kelurahan harus direvisi. Sebab, untuk anggaran di Kelurahan ini sumber pembiayaannya dari DAU spesifik grand, dimana sampai saat ini tahap I dana tersebut belum juga ditransfer.
“Perlu kami laporkan untuk DAU Spesifik Grand, sampai hari ini belum ditransfer untuk tahap I. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu DAU Kelurahan ada revisi anggaran pada DPA masing-masing kelurahan. Sesuai ketentuan pada PMK 221, yaitu untuk DAU Kelurahan hanya dipergunakan untuk di bidang sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga kami sudah melakukan pertemuan dengan kelurahan, untuk merevisi DPA tersebut,” kata Dessy Wanggai, Selasa (14/5).
Lanjut dia, secara umum realisasi penyerapan anggaran APBD di Pemkot Jayapura sampai 13 Mei lalu sudah mencapai 27%. Kemudian dari sisi belanja realisasinya senilai Rp331, 6 miliar lebih atau 19,52%. Dia merincikan, Anggaran transfer terdiri dari DAU Block Grand dan Spesifik Grand.
DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
“Untuk DAU pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, telah kami laporkan, begitu juga dengan DAU P3K,” bebernya.
Kemudian untuk dana otonomi khusus, ada sedikit kendala karena pihaknya harus menyesuaikan dengan RAB dan menunggu validasi dari Pemerintah Provinsi Papua. Namun sudah dilaporkan ke Kementerian keuangan, dan akan disalurkan pada 15 Mei 2024. Karena itu, dia meminta untuk organisasi perangkat daerah pengelola Otsus, bisa mengajukan di minggu ini.
Kemudian untuk DAK fisik, akan disalurkan tiga tahap, tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%. Untuk DAK fisik ini, pihaknya sudah membagikan user kepada OPD penerima atau pengelola Dak Fisik maupun non fisik.
“Kami juga sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa dalam Minggu ini kami akan melakukan pergeseran yaitu revisi pada OPD OPD yang kegiatannya tidak sesuai. Untuk ketentuan atau revisi pergeseran anggaran, ini yang tidak menyebabkan perubahan APBD.”ungkapnya.
Menurutnya, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan adanya perubahan APBD meliputi pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
Seluruh rincian belanja yang direvisi harus berdasarkan satuan standar harga. Kemudian analisis standar belanja, dan standar teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Batas waktu penyampaian RKA revisi di minggu ini, karena di dalam aplikasi SIPD di dalam minggu ini tahapan tahapan itu sudah ada jadwalnya jadi kita tidak boleh melewati batasan waktu itu,” tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
