JAYAPURA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bersiap membuka program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based) untuk mempercepat pemenuhan tenaga dokter spesialis di Tanah Papua.
Ketua Unit Fungsional Pendidikan RSUD Jayapura, dr. Hermanus Suhartono, Sp.OG., Subsp.FER, mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Papua Matius D. Fakhiri untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah.
“Kami berencana membuka pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Jayapura dengan sistem hospital based,” kata Hermanus, usai pertemuan dengan gubernur, Jumat (13/3).
Menurutnya, pada tahap awal program yang dibuka adalah spesialis obstetri dan ginekologi. Selanjutnya akan menyusul program pendidikan spesialis bedah, anak, dan penyakit dalam.
Ia berharap RSUD Jayapura dapat menjadi rumah sakit pendidikan utama di Provinsi Papua yang melayani berbagai pusat pendidikan tenaga kesehatan, baik kedokteran, perawat, bidan, maupun tenaga penunjang medis lainnya.
Hermanus menjelaskan, program pendidikan berbasis rumah sakit ini memberi peluang bagi dokter dari berbagai daerah di Papua untuk menempuh pendidikan spesialis tanpa harus keluar daerah.
“Dokter dari kabupaten yang belum memiliki spesialis bisa menempuh pendidikan di RSUD Jayapura. Setelah selesai, mereka diharapkan kembali melayani masyarakat di daerah masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh biaya pendidikan dalam program ini ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. “Peserta tidak dikenakan biaya pendidikan karena operasionalnya didukung APBN. Bahkan peserta juga mendapatkan uang saku selama mengikuti pendidikan,” jelasnya.
Hermanus mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis di Papua masih sangat besar. Di Provinsi Papua sendiri masih terdapat empat kabupaten yang belum memiliki dokter spesialis. “Daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas dalam perekrutan peserta program,” katanya.
Program ini juga diharapkan mengatasi persoalan minimnya dokter spesialis yang kembali bertugas di Papua setelah menyelesaikan pendidikan di luar daerah. “Program sebelumnya Tahun 2012-2017 menghasilkan sekitar 60 dokter, tetapi yang kembali bekerja di Papua hanya lima orang karena mereka membiayai pendidikan sendiri,” ujarnya.
