JAYAPURA – Wakil III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, Ferdinand Hanuebi mengingatkan kepada kepala kampung dan jajarannya agar dapat memanfaatkan dana kampung secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Sebab, dana yang digelontorkan ke setiap kampung ini cukup besar, berkisar Rp6-9 Miliar/tahun.
Sementara di satu sisi, ia melihat pembangunan di 10 kampung adat dan 4 kampung administrasi di Kota Jayapura seakan jauh dari harapan. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawasi anggaran dana kampung yang tak kecil jumlahnya itu.
Bahkan, DPR Kota Jayapura dari perwakilan adat berencana akan melakukan monitoring di setiap kampung. Tak dijelaskan secara detail, pimpinan DPR dari kursi adat itu akan melakukan pengawasan. Namun yang pasti ini adalah program prioritas kelompok khusus di DPR Kota Jayapura di tahun 2026 yang sementara dalam perancangan.
Ferdinand menyebut monitoring pemanfaatan dana kampung dilakukan pihaknya sebagai program khusus mengacu pada keresahan masyarakat kampung di Kota Jayapura.
“Jadi kami punya program khusus untuk melakukan monitoring dana kampung itu. Ada 14 kampung di Kota Jayapura ini, 10 diantaranya kampung adat dan 4 diantaranya administrasi,” kata Ferdinand saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (9/4).
Mewakili kelompok adat, Ferdinand mengaku heran kepada aparatur kampung yang tidak berinovasi dalam memajukan kampung. Padahal dana kampung yang diluncurkan pemerintah ke kampung-kampung tak kalah besar jumlahnya dengan anggaran yang dialokasikan ke setiap OPD di pemerintahan Kota Jayapura.
Atas kondisi tersebut kelompok adat DPR Kota Jayapura mempertanyakan kinerja dari aparatur kampung, tak sedikit masyarakatnya masih menjalan kehidupan yang seadanya saja.
JAYAPURA – Wakil III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, Ferdinand Hanuebi mengingatkan kepada kepala kampung dan jajarannya agar dapat memanfaatkan dana kampung secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Sebab, dana yang digelontorkan ke setiap kampung ini cukup besar, berkisar Rp6-9 Miliar/tahun.
Sementara di satu sisi, ia melihat pembangunan di 10 kampung adat dan 4 kampung administrasi di Kota Jayapura seakan jauh dari harapan. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawasi anggaran dana kampung yang tak kecil jumlahnya itu.
Bahkan, DPR Kota Jayapura dari perwakilan adat berencana akan melakukan monitoring di setiap kampung. Tak dijelaskan secara detail, pimpinan DPR dari kursi adat itu akan melakukan pengawasan. Namun yang pasti ini adalah program prioritas kelompok khusus di DPR Kota Jayapura di tahun 2026 yang sementara dalam perancangan.
Ferdinand menyebut monitoring pemanfaatan dana kampung dilakukan pihaknya sebagai program khusus mengacu pada keresahan masyarakat kampung di Kota Jayapura.
“Jadi kami punya program khusus untuk melakukan monitoring dana kampung itu. Ada 14 kampung di Kota Jayapura ini, 10 diantaranya kampung adat dan 4 diantaranya administrasi,” kata Ferdinand saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (9/4).
Mewakili kelompok adat, Ferdinand mengaku heran kepada aparatur kampung yang tidak berinovasi dalam memajukan kampung. Padahal dana kampung yang diluncurkan pemerintah ke kampung-kampung tak kalah besar jumlahnya dengan anggaran yang dialokasikan ke setiap OPD di pemerintahan Kota Jayapura.
Atas kondisi tersebut kelompok adat DPR Kota Jayapura mempertanyakan kinerja dari aparatur kampung, tak sedikit masyarakatnya masih menjalan kehidupan yang seadanya saja.
