Saturday, April 27, 2024
27.7 C
Jayapura

Jangan Menjadi Bagian dari Pemeliharaan Kesengsaraan di Papua

JAYAPURA – Tokoh mudah Papua George Saa mengatakan orang Papua baik pemuda dan pejabat Papua stop menjadi bagian dari pemeliharaan kesengsaraan di Tanah Papua.

“Saya melihat beberapa sesama anak muda OAP ini memperjuangkan eksistensi mereka dengan berpendapat tentang Papua. Ada yang garis keras NKRI Harga Mati Merdeka/Independent Solusi Damai dan ada yang abu-abu sesuai arah mata angin dan hitung-hitung ombak di Pantai Utara Papua juga hitung-hitung arus balik sungai Digoel,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (9/12) kemarin.

Ia menjelaskan, ada yang bicara pendapat mereka dengan melabel diri dengan segala prestasi di masa lalu dan janji prestasi masa kini dan masa akan datang. Ia menilai ada yang bicara untuk menaikkan jumlah subscriber dan jam view online platform media sosial mereka dan ada yang sama sekali tidak pikir opini publik tentang apa yang disuarakan.

Baca Juga :  Waspada, Teroris Kerap Gunakan Simbol Agama

“Disaat yang sama, pemerintah pusat mulai rombak format mereka mempercepat pembangunan Papua dengan berbagai kebijakan baru dan bahkan ada pengulangan kebijakan lama,” katanya.

Di saat yang sama, operasi penuntasan KKB atau Freedom Fighter FWP terus jalan dengan segala taktik yang mungkin mengorbankan orang Papua sebagai bagian collateral damage,” katanya. “Opini masyarakat asli Papua melihat praktek-praktek elit lokal orang Papua tidak dihiraukan atau didiamkan dan tidak perlu ditanggapi karena toh akan tenggelam bersama waktu,” katanya.

“Perlu sekali di cek a pakah sistem ekonomi dan financing modern saat ini sangat susah  untuk di akses karena syarat kepemilikan aset penjamin akses modal tidak dimiliki orang Papua. Kita bicara bangun SDM Papua namun lupa menyediakan kemudahan akses lapangan pekerjaan. SDM Papua yang diurus dibatasi tahun kelulusan tidak lebih dari 3 tahun kelulusan sedangan generasi yang putus sekolah karena hidup di wilayah konflik dan hanya bermodal KTP untuk cari kerja. Generasi yang masih muda dan kuat dan beranak istri seperti hilang dari prioritas kebijakan pembanguan pemimpin orang Papua ” paparnya. (oel/wen)

Baca Juga :  Sulit Mencari Sosok Pengganti Lukas Enembe

JAYAPURA – Tokoh mudah Papua George Saa mengatakan orang Papua baik pemuda dan pejabat Papua stop menjadi bagian dari pemeliharaan kesengsaraan di Tanah Papua.

“Saya melihat beberapa sesama anak muda OAP ini memperjuangkan eksistensi mereka dengan berpendapat tentang Papua. Ada yang garis keras NKRI Harga Mati Merdeka/Independent Solusi Damai dan ada yang abu-abu sesuai arah mata angin dan hitung-hitung ombak di Pantai Utara Papua juga hitung-hitung arus balik sungai Digoel,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (9/12) kemarin.

Ia menjelaskan, ada yang bicara pendapat mereka dengan melabel diri dengan segala prestasi di masa lalu dan janji prestasi masa kini dan masa akan datang. Ia menilai ada yang bicara untuk menaikkan jumlah subscriber dan jam view online platform media sosial mereka dan ada yang sama sekali tidak pikir opini publik tentang apa yang disuarakan.

Baca Juga :  Diresmikan Uskup, Gedung Baru RS Dian Harapan Siap Operasional 

“Disaat yang sama, pemerintah pusat mulai rombak format mereka mempercepat pembangunan Papua dengan berbagai kebijakan baru dan bahkan ada pengulangan kebijakan lama,” katanya.

Di saat yang sama, operasi penuntasan KKB atau Freedom Fighter FWP terus jalan dengan segala taktik yang mungkin mengorbankan orang Papua sebagai bagian collateral damage,” katanya. “Opini masyarakat asli Papua melihat praktek-praktek elit lokal orang Papua tidak dihiraukan atau didiamkan dan tidak perlu ditanggapi karena toh akan tenggelam bersama waktu,” katanya.

“Perlu sekali di cek a pakah sistem ekonomi dan financing modern saat ini sangat susah  untuk di akses karena syarat kepemilikan aset penjamin akses modal tidak dimiliki orang Papua. Kita bicara bangun SDM Papua namun lupa menyediakan kemudahan akses lapangan pekerjaan. SDM Papua yang diurus dibatasi tahun kelulusan tidak lebih dari 3 tahun kelulusan sedangan generasi yang putus sekolah karena hidup di wilayah konflik dan hanya bermodal KTP untuk cari kerja. Generasi yang masih muda dan kuat dan beranak istri seperti hilang dari prioritas kebijakan pembanguan pemimpin orang Papua ” paparnya. (oel/wen)

Baca Juga :  Frits:  Aibon Kogeya Dibalik Peristiwa Beoga

Berita Terbaru

Artikel Lainnya