DPRK Desak Pemerintah Maksimalkan Retribusi Parkir

Selain itu, pemerintah kota juga perlu melakukan pemetaan yang akurat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi retribusi parkir secara maksimal. Inovasi dan program-program yang mendukung pengoptimalan ini juga sangat diperlukan.

“Dorongan untuk memaksimalkan pungutan retribusi parkir ini adalah salah satu poin penting bagi peningkatan PAD, selain dari sektor pariwisata saja,” jelasnya.

Ismail menyarankan, salah satu langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura dan aparat penegak hukum adalah menertibkan parkir liar serta membenahi dan menertibkan para juru parkir.

Menurutnya di Kota Jayapura masih banyak potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang belum di maksimalkan. Karena itu DPR Kota Jayapura terus mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif dan bekerja keras.

Baca Juga :  Cek Pelayanan Kesehatan, Walikota Sidak Puskesmas Kotaraja

Jelasnya kondisi ini terjadi setelah beberapa aset milik pemerintah daerah telah diambil alih pajaknya oleh pemerintah pusat. Akibatnya pendapatan asli daerah berkurang.

“Kita punya target PAD tahun ini (2025) Rp 290 milyar. Meskipun kontribusi kita sangat kecil dari total APBD. Kita tersedot di belanjaan wajib,” ungkapnya.

Politisi partai PSI itu juga menyoroti lemahnya perencanaan hingga realisasi target capaian PAD di sejumlah OPD. Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang tidak mengetahui keberadaan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang seharusnya menjadi rujukan dalam pelaksanaan program.

“Sistem pengelolaan PAD harus dikaji secara serius. Setiap OPD perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dari LKPJ yang disampaikan, tidak terlihat adanya perubahan tren atau perbaikan signifikan,” tambahnya.

Baca Juga :  Main Domino Tak Boleh Lagi Nyambi Judi

Dalam aspek kebijakan, Ismail menegaskan perlunya manajemen yang lebih baik serta sistem pengelolaan yang terukur agar terdapat indikator kinerja yang jelas di setiap OPD.
Sebagai tindak lanjut, DPR Kota Jayapura menggelar rapat Internal bersama OPD terkait terhadap rekomendasi Pansus. (jim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Selain itu, pemerintah kota juga perlu melakukan pemetaan yang akurat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi retribusi parkir secara maksimal. Inovasi dan program-program yang mendukung pengoptimalan ini juga sangat diperlukan.

“Dorongan untuk memaksimalkan pungutan retribusi parkir ini adalah salah satu poin penting bagi peningkatan PAD, selain dari sektor pariwisata saja,” jelasnya.

Ismail menyarankan, salah satu langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura dan aparat penegak hukum adalah menertibkan parkir liar serta membenahi dan menertibkan para juru parkir.

Menurutnya di Kota Jayapura masih banyak potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang belum di maksimalkan. Karena itu DPR Kota Jayapura terus mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif dan bekerja keras.

Baca Juga :  Masyarakat Miskin Jangan Sakit Apalagi Meninggal di Jayapura

Jelasnya kondisi ini terjadi setelah beberapa aset milik pemerintah daerah telah diambil alih pajaknya oleh pemerintah pusat. Akibatnya pendapatan asli daerah berkurang.

“Kita punya target PAD tahun ini (2025) Rp 290 milyar. Meskipun kontribusi kita sangat kecil dari total APBD. Kita tersedot di belanjaan wajib,” ungkapnya.

Politisi partai PSI itu juga menyoroti lemahnya perencanaan hingga realisasi target capaian PAD di sejumlah OPD. Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang tidak mengetahui keberadaan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang seharusnya menjadi rujukan dalam pelaksanaan program.

“Sistem pengelolaan PAD harus dikaji secara serius. Setiap OPD perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dari LKPJ yang disampaikan, tidak terlihat adanya perubahan tren atau perbaikan signifikan,” tambahnya.

Baca Juga :  BBMKG  Jayapura Pasang  15 Sensor Seismograf    

Dalam aspek kebijakan, Ismail menegaskan perlunya manajemen yang lebih baik serta sistem pengelolaan yang terukur agar terdapat indikator kinerja yang jelas di setiap OPD.
Sebagai tindak lanjut, DPR Kota Jayapura menggelar rapat Internal bersama OPD terkait terhadap rekomendasi Pansus. (jim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya