Kemudian pada 2024, Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (5) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (5) dan konsultasi (6).
Terakhir 2025 priode (Januari-November), Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (2) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (8) dan konsultasi (66).
Angka tersebut diketahui terus naik setiap tahunnya, karena itu KY Papua besar harapan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memperlancarkan tugas dan tanggungjawab dalam membela keadilan. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
