Thursday, March 12, 2026
29.7 C
Jayapura

Pj Bupati Mimika: Kalau Ada Edaran dari Pusat, Kami Ikuti

Soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024

MIMIKA – Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin memberikan respon terkait dengan penundaan tanggal mulai tugas (TMT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Yonathan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait penundaan tersebut. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika masih fokus terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kuota 280 untuk Orang Asli Papua (OAP).

“Kalau soal penundaan pengangkatan CPNS 2024, saya sendiri belum dapat infonya, belum ada surat yang masuk terkait penundaan,” katanya saat ditemui wartawan, Sabtu 8 Maret 2025.

Baca Juga :  Jelang 1 Desember, Dandim Mimika Sebut Wilayah Perkotaan Relatif Aman

Lanjutnya, jika surat edaran dari pemerintah pusat telah dikeluarkan dan diterima oleh pemerintah daerah, maka akan tetap dijalankan.

Soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024

MIMIKA – Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin memberikan respon terkait dengan penundaan tanggal mulai tugas (TMT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Yonathan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait penundaan tersebut. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika masih fokus terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kuota 280 untuk Orang Asli Papua (OAP).

“Kalau soal penundaan pengangkatan CPNS 2024, saya sendiri belum dapat infonya, belum ada surat yang masuk terkait penundaan,” katanya saat ditemui wartawan, Sabtu 8 Maret 2025.

Baca Juga :  Mutasi Jabatan di Mimika Jadi Sorotan Sejumlah Lembaga Tinggi Negara 

Lanjutnya, jika surat edaran dari pemerintah pusat telah dikeluarkan dan diterima oleh pemerintah daerah, maka akan tetap dijalankan.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya