Saturday, June 7, 2025
30.7 C
Jayapura

Paskalis Tekankan OPD Kooperatif Berikan Laporan ke  BPK 

MERAUKE – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua yang akan memulai pemeriksaan untuk anggaran tahun 2024.

“Saya mau tekankan kita harus kooperatif, perlu diperlihatkan oleh pimpinan OPD dan staf yang dimintai keterangan lebih khusus bendahara,”kata Paskalis Imadawa saat rapat dengan BPK dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan keuangan tahun 2024, Senin (14/4).

Untuk pelaksanaan anggaran 2024 itu, Wagub  menargetkan untuk Provinsi Papua Selatan masuk dengan WTP. “Kita harus masuk Wajar Tanpa Pengecualian,”ujarnya.   

Baca Juga :  Dinkes Jayawijaya Latih Tenaga Untuk Test HIV dan TB

Paskalis meminta kepada BPK RI perwakilan Papua Selatan membantu pihaknya lantaran Papua Selatan merupakan DOB yang baru terbentuk.   

“Saya harap kepada pak Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun bantu kami karena masih baru, kami siap untuk dikoreksi,” pintanya.

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng dalam rapat berharap rekapan pertanggung jawaban dari masing-masing OPD diharapkan agar disiapkan secara baik. Terkait aset, kata Maddaremmeng, juga diharapkan agar didiskusikan dengan baik sehingga saat pemeriksaan tidak menumpuk.

Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan,Cahyo mengatakan selama pemeriksaan, pihaknya bakal menyiapkan LO  untuk membantu proses pemeriksaan. Cahyo juga meminta kepada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar kooperatif selama pemeriksaan.

Baca Juga :  Bongkar Dua Tempat Pembuatan CT, Dua Pelaku Diamankan

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan memang baru, tetapi Pemeriksaan BPK bukan barang baru. Bangun mengapresiasi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, ada niat pengelolaan dana secara baik. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua yang akan memulai pemeriksaan untuk anggaran tahun 2024.

“Saya mau tekankan kita harus kooperatif, perlu diperlihatkan oleh pimpinan OPD dan staf yang dimintai keterangan lebih khusus bendahara,”kata Paskalis Imadawa saat rapat dengan BPK dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan keuangan tahun 2024, Senin (14/4).

Untuk pelaksanaan anggaran 2024 itu, Wagub  menargetkan untuk Provinsi Papua Selatan masuk dengan WTP. “Kita harus masuk Wajar Tanpa Pengecualian,”ujarnya.   

Baca Juga :  Penjabat Gubernur OAP Wujud Afirmasi

Paskalis meminta kepada BPK RI perwakilan Papua Selatan membantu pihaknya lantaran Papua Selatan merupakan DOB yang baru terbentuk.   

“Saya harap kepada pak Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun bantu kami karena masih baru, kami siap untuk dikoreksi,” pintanya.

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng dalam rapat berharap rekapan pertanggung jawaban dari masing-masing OPD diharapkan agar disiapkan secara baik. Terkait aset, kata Maddaremmeng, juga diharapkan agar didiskusikan dengan baik sehingga saat pemeriksaan tidak menumpuk.

Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan,Cahyo mengatakan selama pemeriksaan, pihaknya bakal menyiapkan LO  untuk membantu proses pemeriksaan. Cahyo juga meminta kepada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar kooperatif selama pemeriksaan.

Baca Juga :  Kapolda: Idul Adha Moment Baik Untuk Saling Berbagi

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan memang baru, tetapi Pemeriksaan BPK bukan barang baru. Bangun mengapresiasi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, ada niat pengelolaan dana secara baik. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya