“Sehingga roda perekonomian dan pelayanan kemasyarakatan, semua bisa berjalan di Kabupaten Puncak. Sebab saya sudah mendapatkan informasi bahwa masyarakat mengeluh karena pimpinan OPD, Aparatur Sipil Negara lebih banyak di luar daerah,”tuturnya.
“Nanti kami akan secara resmi mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, agar aktivitas pemerintahan semua dilakukan di Kabupaten Puncak. Ini saya tegaskan tidak boleh lagi melakukan aktvitas pemeritahan di luar Kabupaten Puncak,” sambungnya.
Bahkan dirinya akan mengeluarkan surat kepada Bank Papua, agar semua gaji, semua tunjangan tambahan penghasilan akan diterima di Kabupaten Puncak dn tidak boleh lagi ASN ambil di luar Kabupaten Puncak.
“Nanti saya akan menyurat kepada kepala Bank Papua Ilaga, Nabire dan Mimika, Jayapura, agar supaya gaji dan TPP, semua wajib hukum terima di Kabupaten Puncak. Ini saya tegas, kalau ada yang kepala batu, silakan saja! Nanti kita akan evaluasi. Para pimpinan OPD yang nakal, pegawai yang nakal, nanti kami evaluasi mereka,” tegasnya.
Lanjut Nenu Tabuni, tugas utama lainnya adalah memastikan akan pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik dan aman yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Untuk itu, saya berharap kerja sama dari semua pihak, agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Puncak, bisa berjalan aman dan damai,” pungkasnya.(Diskominfo Puncak)
“Sehingga roda perekonomian dan pelayanan kemasyarakatan, semua bisa berjalan di Kabupaten Puncak. Sebab saya sudah mendapatkan informasi bahwa masyarakat mengeluh karena pimpinan OPD, Aparatur Sipil Negara lebih banyak di luar daerah,”tuturnya.
“Nanti kami akan secara resmi mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, agar aktivitas pemerintahan semua dilakukan di Kabupaten Puncak. Ini saya tegaskan tidak boleh lagi melakukan aktvitas pemeritahan di luar Kabupaten Puncak,” sambungnya.
Bahkan dirinya akan mengeluarkan surat kepada Bank Papua, agar semua gaji, semua tunjangan tambahan penghasilan akan diterima di Kabupaten Puncak dn tidak boleh lagi ASN ambil di luar Kabupaten Puncak.
“Nanti saya akan menyurat kepada kepala Bank Papua Ilaga, Nabire dan Mimika, Jayapura, agar supaya gaji dan TPP, semua wajib hukum terima di Kabupaten Puncak. Ini saya tegas, kalau ada yang kepala batu, silakan saja! Nanti kita akan evaluasi. Para pimpinan OPD yang nakal, pegawai yang nakal, nanti kami evaluasi mereka,” tegasnya.
Lanjut Nenu Tabuni, tugas utama lainnya adalah memastikan akan pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik dan aman yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Untuk itu, saya berharap kerja sama dari semua pihak, agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Puncak, bisa berjalan aman dan damai,” pungkasnya.(Diskominfo Puncak)
