Pengemudi Tabrak 2 Pejalan Kaki Terancam 6 Tahun Penjara
AKBP Leonardo Yoga (foto:Sulo/Cepos)
Sementara itu Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, menegaskan bahwa peredaran minuman keras (miras) tidak memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah, justru menjadi sumber kehancuran sosial bagi Orang Asli Papua (OAP).
Damianus Katayu (foto:Sulo/Cepos)
Pernyataan itu disampaikan Katayu menanggapi meningkatnya kasus kriminal dan kecelakaan lalu lintas yang belakangan ini marak terjadi akibat pengaruh alkohol.
“Kalau kita bicara dari sisi pendapatan, kontribusi Miras terhadap daerah ini sangat kecil. Tapi dampaknya bagi OAP — besar dan berbahaya. Lihat saja kejadian-kejadian terakhir, banyak terjadi karena pengaruh Miras,” tegas Katayu, kemarin.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya bergantung pada pendapatan dari sektor miras, karena dampak sosialnya jauh lebih besar daripada keuntungan ekonominya. Ia menilai, pemerintah harus berani mengambil langkah konstruktif, termasuk meninjau ulang dan mencabut izin distribusi Miras apabila terbukti merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus ambil langkah tegas. Regulasi harus selektif dan evaluatif. Kalau bisa dicabut, ya dicabut. Karena miras bukan satu-satunya sumber pendapatan di daerah ini,” ujarnya.(ulo/wen)
Sementara itu Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, menegaskan bahwa peredaran minuman keras (miras) tidak memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah, justru menjadi sumber kehancuran sosial bagi Orang Asli Papua (OAP).
Damianus Katayu (foto:Sulo/Cepos)
Pernyataan itu disampaikan Katayu menanggapi meningkatnya kasus kriminal dan kecelakaan lalu lintas yang belakangan ini marak terjadi akibat pengaruh alkohol.
“Kalau kita bicara dari sisi pendapatan, kontribusi Miras terhadap daerah ini sangat kecil. Tapi dampaknya bagi OAP — besar dan berbahaya. Lihat saja kejadian-kejadian terakhir, banyak terjadi karena pengaruh Miras,” tegas Katayu, kemarin.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya bergantung pada pendapatan dari sektor miras, karena dampak sosialnya jauh lebih besar daripada keuntungan ekonominya. Ia menilai, pemerintah harus berani mengambil langkah konstruktif, termasuk meninjau ulang dan mencabut izin distribusi Miras apabila terbukti merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus ambil langkah tegas. Regulasi harus selektif dan evaluatif. Kalau bisa dicabut, ya dicabut. Karena miras bukan satu-satunya sumber pendapatan di daerah ini,” ujarnya.(ulo/wen)
