MERAUKE-Ketua Sementara DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina menilai bahwa sampai saat ini masih ada yang gagal paham soal pemekaran yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk Papua Selatan menjadi provinsi dengan menolak kehadiran Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut.
“Saya lihat masih ada yang gagal paham soal pemekaran yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Padahal, banyak daerah yang berdarah-darah berjuang untuk wilayahnya dimekarkan menjadi kabupaten atau provinsi. Ketika kita diberikan ruang dari pusat, justru ada yang menolak. Ini salah. Kita harus menjemput itu. Kita harus melakukan aksi untuk menerima Papua Selatan menjadi provinsi. Karena ini, akan membuat harkat dan martabat kita menjadi meningkat. Kesejahteraan akan meningkat dan lain-lain,’’ kata Benjamin Latumahina mewakili pemerintah daerah saat menutup rapat kerja Klasis GPI Papua Merauke, Rabu (20/11).
Namun begitu, lanjut Benjamin Latumahina menjadi tugas bersama baik para gembala umat untuk menjelaskan kepada masyarakat pentingnya pemekaran tersebut. Sebab, pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah dicanangkan 17 tahun lalu. Menurut dia, jika sudah provinsi sendiri maka bisa mengelola keuangan sendiri.
“Kalau dalam otonomi daerah itu disampaikan bahwa kita bisa mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Maka nilai plus kalau kita berdiri menjadi PPS mengelola keuangan sendiri. Kalau ada yang menolak mungkin mereka belum paham,” terangnya.
Benjamin mencontohkan adanya beberapa ruas jalan di Kabupaten Merauke yang rusak berat namun tidak dapat diperbaiki kabupaten. Karena jalan tersebut berstatus provinsi dan kewenangannya oleh provinsi. ‘’Kita sudah usul dan usul tapi tidak diperbaiki karena anggarannya tidak ada. Karena itu, saya harapkan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa sosialisasikan ini kepada masyarakat bahwa kita harus menerima inisiatif dari Bapak Johanes Gluba Gebze (mantan bupati Merauke.red) yang telah memperjuangkan ini sejak 2002 lalu,’’ tambahnya. (ulo/tri)
MERAUKE-Ketua Sementara DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina menilai bahwa sampai saat ini masih ada yang gagal paham soal pemekaran yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk Papua Selatan menjadi provinsi dengan menolak kehadiran Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut.
“Saya lihat masih ada yang gagal paham soal pemekaran yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Padahal, banyak daerah yang berdarah-darah berjuang untuk wilayahnya dimekarkan menjadi kabupaten atau provinsi. Ketika kita diberikan ruang dari pusat, justru ada yang menolak. Ini salah. Kita harus menjemput itu. Kita harus melakukan aksi untuk menerima Papua Selatan menjadi provinsi. Karena ini, akan membuat harkat dan martabat kita menjadi meningkat. Kesejahteraan akan meningkat dan lain-lain,’’ kata Benjamin Latumahina mewakili pemerintah daerah saat menutup rapat kerja Klasis GPI Papua Merauke, Rabu (20/11).
Namun begitu, lanjut Benjamin Latumahina menjadi tugas bersama baik para gembala umat untuk menjelaskan kepada masyarakat pentingnya pemekaran tersebut. Sebab, pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah dicanangkan 17 tahun lalu. Menurut dia, jika sudah provinsi sendiri maka bisa mengelola keuangan sendiri.
“Kalau dalam otonomi daerah itu disampaikan bahwa kita bisa mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Maka nilai plus kalau kita berdiri menjadi PPS mengelola keuangan sendiri. Kalau ada yang menolak mungkin mereka belum paham,” terangnya.
Benjamin mencontohkan adanya beberapa ruas jalan di Kabupaten Merauke yang rusak berat namun tidak dapat diperbaiki kabupaten. Karena jalan tersebut berstatus provinsi dan kewenangannya oleh provinsi. ‘’Kita sudah usul dan usul tapi tidak diperbaiki karena anggarannya tidak ada. Karena itu, saya harapkan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa sosialisasikan ini kepada masyarakat bahwa kita harus menerima inisiatif dari Bapak Johanes Gluba Gebze (mantan bupati Merauke.red) yang telah memperjuangkan ini sejak 2002 lalu,’’ tambahnya. (ulo/tri)
