MERAUKE – Calon Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membantah tuduhan terhadap dirinya jika telah mendatangkan banyak pejabat dari luar Papua Selatan. Bantahan ini disampaikan Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke Jumat (18/10) kemarin.
‘’Jadi tidak benar bahwa semua pejabat di Papua Selatan didatangkan dari luar. Yang benar adalah penjabat gubernur melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dan ada 12 tugas road map Kemendagri yang kami rangkum menjadi 4 tugas pokok. Karena dari 12 roadmap itu ada yang hampir sama sehingga gabung menjadi 4 misalnya pembentukan kelembagaan, rekruitmen ASN, penempatan pejabat. Meski ada 4 tugas yang berbeda tapi semuanya berhubungan dengan ASN sehinga kita kelompokan menjadi manajemen ASN,’’ tandas Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke, Jumat (18/10) kemarin.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
‘’Begitu juga kepala Bappeda itu adalah pejabat Wantannas RI. Jadi mereka penungasan dari kementrian. Jadi bukan Pj yang bawa mereka ke Papua Selatan,’’ tandasnya.
Dikatakan, ASN yang ada di DOB provinsi berasal dari 4 unsur. Pertama, relokasi atau pelimpahan dari kementrian dan lembaga.Kedua berasal dari provinsi induk yang memekarkan DOB tersebut. Ketiga, berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi Papua Selatan dan keempat ASN DOB berasal dari ASN yang melakukan mutasi atau pindah secara mandiri atau persorangan.
MERAUKE – Calon Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membantah tuduhan terhadap dirinya jika telah mendatangkan banyak pejabat dari luar Papua Selatan. Bantahan ini disampaikan Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke Jumat (18/10) kemarin.
‘’Jadi tidak benar bahwa semua pejabat di Papua Selatan didatangkan dari luar. Yang benar adalah penjabat gubernur melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dan ada 12 tugas road map Kemendagri yang kami rangkum menjadi 4 tugas pokok. Karena dari 12 roadmap itu ada yang hampir sama sehingga gabung menjadi 4 misalnya pembentukan kelembagaan, rekruitmen ASN, penempatan pejabat. Meski ada 4 tugas yang berbeda tapi semuanya berhubungan dengan ASN sehinga kita kelompokan menjadi manajemen ASN,’’ tandas Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke, Jumat (18/10) kemarin.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
‘’Begitu juga kepala Bappeda itu adalah pejabat Wantannas RI. Jadi mereka penungasan dari kementrian. Jadi bukan Pj yang bawa mereka ke Papua Selatan,’’ tandasnya.
Dikatakan, ASN yang ada di DOB provinsi berasal dari 4 unsur. Pertama, relokasi atau pelimpahan dari kementrian dan lembaga.Kedua berasal dari provinsi induk yang memekarkan DOB tersebut. Ketiga, berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi Papua Selatan dan keempat ASN DOB berasal dari ASN yang melakukan mutasi atau pindah secara mandiri atau persorangan.
