MERAUKE-Mantan Wakil Bupati Merauke Sularso, SE menyatakan, tetap mendukung kegiatan Komisi Pemberatasan Korupsi di Merauke dalam rangka penertiban aset daerah . Dukungan tersebut ditunjukan dengan telah mneyerahkan kembali 2 dari 5 unit mobil dinas yang dioperasikan saat menjabat sebagai Wakil Bupati Merauke.
‘’Kita sangat mendukung KPK. Tidak mungkin kita menghalang-halangi, karena itu aset negara. Kita sangat mendukung penertiban, saya pernah menjabat sebagai wakil bupati dan penertiban aset menjadi target saya,’’ kata Sularso.
Sularso menjelaskan, dirinya juga telah bertemu dengan bupati Merauke saat mendaftar di KPU tentang kerja tersebut dan dirinya menyampaikan bahwa sangat mendukung penertiban aset yang dilakukan tersebut.
Menurut Sularso, dari 5 mobil dinas yang ada, 2 sudah dikembalikan. Sedangkan lainnya masih akan berproses. Namun sesuai dengan aturan, mantan bupati, wakil bupati, Sekda termasuk pimpinan dewan diperbolehkan untuk melakukan dump 1 unit.
‘’Seperti yang disampaikan KPK menghalang-halangi penarikan.Tidak ada itu. Apalagi sampai mau gelapkan aset. Tidak mungkin,’’ tandasnya.
Ditambahkan, soal aset dirinya tahu banyak. Ada sekitar Rp 5 triliun, terutama aset tidak bergerak. Mulai dari jalan Martadinata, depan RRI, Polder dan sebagainya. (ulo/tho)
MERAUKE-Mantan Wakil Bupati Merauke Sularso, SE menyatakan, tetap mendukung kegiatan Komisi Pemberatasan Korupsi di Merauke dalam rangka penertiban aset daerah . Dukungan tersebut ditunjukan dengan telah mneyerahkan kembali 2 dari 5 unit mobil dinas yang dioperasikan saat menjabat sebagai Wakil Bupati Merauke.
‘’Kita sangat mendukung KPK. Tidak mungkin kita menghalang-halangi, karena itu aset negara. Kita sangat mendukung penertiban, saya pernah menjabat sebagai wakil bupati dan penertiban aset menjadi target saya,’’ kata Sularso.
Sularso menjelaskan, dirinya juga telah bertemu dengan bupati Merauke saat mendaftar di KPU tentang kerja tersebut dan dirinya menyampaikan bahwa sangat mendukung penertiban aset yang dilakukan tersebut.
Menurut Sularso, dari 5 mobil dinas yang ada, 2 sudah dikembalikan. Sedangkan lainnya masih akan berproses. Namun sesuai dengan aturan, mantan bupati, wakil bupati, Sekda termasuk pimpinan dewan diperbolehkan untuk melakukan dump 1 unit.
‘’Seperti yang disampaikan KPK menghalang-halangi penarikan.Tidak ada itu. Apalagi sampai mau gelapkan aset. Tidak mungkin,’’ tandasnya.
Ditambahkan, soal aset dirinya tahu banyak. Ada sekitar Rp 5 triliun, terutama aset tidak bergerak. Mulai dari jalan Martadinata, depan RRI, Polder dan sebagainya. (ulo/tho)
