Monday, December 9, 2024
27.7 C
Jayapura

Kadispora Papua Selatan Akui Dipemeriksa di Polda Papua

MERAUKE – Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias angkat bicara terait dengan pemeriksaan dirinya oleh Tim Tipikor Polda Papua. Kepada wartawan di Merauke,  Soleman Jambormias  mengatakan bahwa siappun ketika melaksanakan dan keuangan negara suatu ketika diperiksa.

‘’Kenapa  PON itu kita diperiksa. Karena  ada  lapran dari masyarakat bahwa dana PON itu Rp 21 miliar. Ini laporan  yang fiktif. Yang benar itu  kita punya Rp 14,5 miliar terdiri dari Rp 6 miliar lebih  dibagi ke cabor-cabor. Lalu sisa Rp 8,5 itu ke PON, sehingga kita diperiksa,’’ kata Soleman Jambormias  di Merauke, Sabtu (9/11) kemarin.      

Lalu kedua, lanjut dia, ada laporan bahwa Pra PON sepak bola dan bola kaki  di Timika sebesar Rp 5 miliar. Tapi yang benar adalah Rp 2,8  miliar. ‘’Lalu Peparnas. Ada laporan di atas Rp 5 miliar. Yang benar kita terima Rp 5 miliar. Dan saya kasih conton untuk Peparnas, kita kasih ke atlet Rp 25 juta perorangan. Itu saja, sudah  Rpo 1 miliar. Kalau kita bicara penggunaan dana semnua laporan kita jelas. Kalau  kurang-kurang dari cabor itu hal biasa. Dan kita juga diperiksa hal biasa, bukan luar biasa,’’ katanya.    

Baca Juga :  Bawaslu Hentikan Dugaan Money Politic

Apalagi, lanjut Soleman Jambormias, sejumlah kegiatan tersebut sudah berjalan. Kecuali fiktif.   ‘’Fiktif, uangnya cair lalu kegiatannya tidak jalan. Dan saya sebagai ketua KONI dan juga sebagai ketua tim baik di PON, Pra PON dan Peparnas, saya diperiksa karena saya bertanggungjawab.  Tapi pengelolaan anggarannya bukan di saya tapi di bendahara-bendahara. Lalu ada sekretaris-sekretaris yang saya dispo kepada mereka lalu mereka yang akan mendisposisikan ke bendahara dan bendahara yang mengeluarkan dana,’’ jelasnya.

Soleman Jambormias menambahkan, pihaknya  diperiksa, namun tidak pernah dijemput. ‘’Kami ditelpon kemudian  datang dan dimintai klarifikasi.  Jadi kita klarifikasi sesuai dengan pertanyaan kepada kita. Sebenarnya, sesuai aturan tunggu selesai Desember, tapi karena ini ada laporan masyarakat  dan kita dipanggil dan kita datang memenuhi panggilan itu,’’ tambahnya. (ulo/wen)    

Baca Juga :  Lahan HGU Milik Pemerintah Dapat Beralih Fungsi

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE – Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias angkat bicara terait dengan pemeriksaan dirinya oleh Tim Tipikor Polda Papua. Kepada wartawan di Merauke,  Soleman Jambormias  mengatakan bahwa siappun ketika melaksanakan dan keuangan negara suatu ketika diperiksa.

‘’Kenapa  PON itu kita diperiksa. Karena  ada  lapran dari masyarakat bahwa dana PON itu Rp 21 miliar. Ini laporan  yang fiktif. Yang benar itu  kita punya Rp 14,5 miliar terdiri dari Rp 6 miliar lebih  dibagi ke cabor-cabor. Lalu sisa Rp 8,5 itu ke PON, sehingga kita diperiksa,’’ kata Soleman Jambormias  di Merauke, Sabtu (9/11) kemarin.      

Lalu kedua, lanjut dia, ada laporan bahwa Pra PON sepak bola dan bola kaki  di Timika sebesar Rp 5 miliar. Tapi yang benar adalah Rp 2,8  miliar. ‘’Lalu Peparnas. Ada laporan di atas Rp 5 miliar. Yang benar kita terima Rp 5 miliar. Dan saya kasih conton untuk Peparnas, kita kasih ke atlet Rp 25 juta perorangan. Itu saja, sudah  Rpo 1 miliar. Kalau kita bicara penggunaan dana semnua laporan kita jelas. Kalau  kurang-kurang dari cabor itu hal biasa. Dan kita juga diperiksa hal biasa, bukan luar biasa,’’ katanya.    

Baca Juga :  Kasus Pengrusakan Rumah di Wasur Tetap Diproses

Apalagi, lanjut Soleman Jambormias, sejumlah kegiatan tersebut sudah berjalan. Kecuali fiktif.   ‘’Fiktif, uangnya cair lalu kegiatannya tidak jalan. Dan saya sebagai ketua KONI dan juga sebagai ketua tim baik di PON, Pra PON dan Peparnas, saya diperiksa karena saya bertanggungjawab.  Tapi pengelolaan anggarannya bukan di saya tapi di bendahara-bendahara. Lalu ada sekretaris-sekretaris yang saya dispo kepada mereka lalu mereka yang akan mendisposisikan ke bendahara dan bendahara yang mengeluarkan dana,’’ jelasnya.

Soleman Jambormias menambahkan, pihaknya  diperiksa, namun tidak pernah dijemput. ‘’Kami ditelpon kemudian  datang dan dimintai klarifikasi.  Jadi kita klarifikasi sesuai dengan pertanyaan kepada kita. Sebenarnya, sesuai aturan tunggu selesai Desember, tapi karena ini ada laporan masyarakat  dan kita dipanggil dan kita datang memenuhi panggilan itu,’’ tambahnya. (ulo/wen)    

Baca Juga :  Gubernur Serahkan DPA OPD

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya