MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini sedang mengusulkan pengalihan pegawai tahap kedua sebanyak 86 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, belum lama ini mengungkapkan bahwa pengalihan pegawai tahap pertama sebanyak 740 orang dan telah disetujui oleh Kemendagri.
‘’Sekarang kita lagi mengusulkan pengalihan tahap kedua sebanyak 86 orang ke Kementrian dalam Negeri. Tahap awal sebanyak 740 dan telah disetujui, sedangkan tahap kedua sebanyak 86 orang. Proses terakhir adalah mereka yang pindah secara pribadi. Tapi, bagi pegawai pindah secara mandiri atau probadi itu kita minta lolos butu atau telah mendapat persetujuan dari bupati yang merupakan induk dari pegawai tersebut. Kalau itu sudah ada, berarti pindahnya kita proses ke Provinsi Papua Selatan,’’ katanya.
Soal kebutuhan pegawai di PPS, Alberth Rapami menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Kementrian Dalam Negeri, kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kemampuan anggaran saat ini sebanyak 1.053 orang. Dan telah terisi sebanyak 740 orang ditambah usulan tahap kedua sebanyak 86 orang.
‘’Tapi, saat ini Pemprov Papua Selatan sedang menyusun analisis jabatan dan beban kerja oleh Biro Organisasi. Kalau beban kerja sudah disetujui kita akan mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan pegawai,’’ terangnya.
Karena itu soal adanya penerimaan formasi CPNS, Alberth Rapami menjelaskan bahwa pihaknya akan menyusun berapa kebutuhan pegawai lagi setelah menyusun analisis jabatan dan beban kerja.
‘’Jika analisis jabatan dan beban kerja kita sudah susun maka kita akan mengajukan tahun depan formasi tahun 2024. Itupun kalau formasi yang kita ajukan disetujui oleh Kementrian PAN dan RB. Tapi tugas kami adalah menyiapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta mengusulkan formasi ke Kementrian PAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan,’’ pungkasnya. (ulo)
MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini sedang mengusulkan pengalihan pegawai tahap kedua sebanyak 86 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, belum lama ini mengungkapkan bahwa pengalihan pegawai tahap pertama sebanyak 740 orang dan telah disetujui oleh Kemendagri.
‘’Sekarang kita lagi mengusulkan pengalihan tahap kedua sebanyak 86 orang ke Kementrian dalam Negeri. Tahap awal sebanyak 740 dan telah disetujui, sedangkan tahap kedua sebanyak 86 orang. Proses terakhir adalah mereka yang pindah secara pribadi. Tapi, bagi pegawai pindah secara mandiri atau probadi itu kita minta lolos butu atau telah mendapat persetujuan dari bupati yang merupakan induk dari pegawai tersebut. Kalau itu sudah ada, berarti pindahnya kita proses ke Provinsi Papua Selatan,’’ katanya.
Soal kebutuhan pegawai di PPS, Alberth Rapami menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Kementrian Dalam Negeri, kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kemampuan anggaran saat ini sebanyak 1.053 orang. Dan telah terisi sebanyak 740 orang ditambah usulan tahap kedua sebanyak 86 orang.
‘’Tapi, saat ini Pemprov Papua Selatan sedang menyusun analisis jabatan dan beban kerja oleh Biro Organisasi. Kalau beban kerja sudah disetujui kita akan mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan pegawai,’’ terangnya.
Karena itu soal adanya penerimaan formasi CPNS, Alberth Rapami menjelaskan bahwa pihaknya akan menyusun berapa kebutuhan pegawai lagi setelah menyusun analisis jabatan dan beban kerja.
‘’Jika analisis jabatan dan beban kerja kita sudah susun maka kita akan mengajukan tahun depan formasi tahun 2024. Itupun kalau formasi yang kita ajukan disetujui oleh Kementrian PAN dan RB. Tapi tugas kami adalah menyiapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta mengusulkan formasi ke Kementrian PAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan,’’ pungkasnya. (ulo)
