Sopir Mengaku Tak Sanggup Bayar Denda
MERAUKE–Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke menangkap 6 truk yang mengangkut tanah timbunan dan langsung digelandang ke Kantor Satpol PP, Senin (5/6). Namun keenam truk tersebut, sudah dilepas namun STNK ditahan oleh Satpol PP sebagai jaminan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke, Fransiskus Kamijay, S.STP, kepada wartawan mengungkapkan, keenam truk tersebut ditangkap karena tidak menutup bak saat mengangkut tanah timbunan dan menyalahi Perda Kabupaten Merauke No 6 Tahun 2017 dan Pergub No 143 Tahun 2022.
‘’Kita kenakan sanksi sebesar Rp 7,5 juta, ini merupakan denda tertinggi sesuai dengan Pergub No 143 Tahun 2022,’’ kata Frans Kamijay.
Menurut Frans Kamijay, pemberian sanksi terberat tersebut agar ada efek jerah. Sebab, di Merauke saat ini, lingkungan hidup sudah tidak bagus karena terjadi penggalian di mana-mana dan para sopir mengangkut tanah timbunan atau pasir tidak memiliki izin.
‘’Kalaupun memiliki izin, tidak sesuai dengan titik atau lokasi yang diberikan sehingga kita melakukan penertiban,’’ tandasnya.
Menurutnnya, mereka yang diamankan tersebut melakukan penggalian di belakang stadion Katalpal, Jalan Cikombong dan melakukan penimbunan di Jalan Tujuh Wali-Wali. ‘’Saat kita cek, izinya tidak sesuai dan mereka juga tidak menggunakan tarpal,’’ tandasnya.
Secara terpisah, Syamsul, salah satu dari sopir tersebut mengharapkan pemeirntah daerah ketika ada aturan baru agar disosialisasikan kepada masyarakat. ‘’Kami kaget karena disuruh bayar Rp 7,5 juta. Kami tidak sanggup bayar. Dari mana ambil uang sebesar itu, sementara yang kami dapatkan sekali angkut hanya Rp 80.000, belum lagi hitung BBM,’’ kata Syamsul.
Selama ini, denda maksimal yang diberikan kepada para pelanggar Perda maksimal Rp 1,2 juta. Syamsul membantah jika mobil mereka saat mengangkut tanah timbunan tersebut tidak menggunakan penutup tarpal.
‘’Kami gunakan penutup tarpal. Dan mereka dari Satpol PP tangkap saat kita sedang menurunkan muatan. Tentu saat muatan diturunkan, tarpalnya kita lipat. Jadi tidak betul kalau kami tidak menutup muatan,’’terangnya.
Soal lokasi, Syamsul mengatakan bahwa yang punya kegiatan sudah mengantongi izin dari Provinsi Papua Selatan, di mana lokasinya berada di tempat penggalian tersebut.
‘’Kami ini jasanya digunakan untuk melakukan pengangkutan. Tapi, yang punya lokasi sudah memiliki izin dari Provinsi Papua Selatan, bahkan petugasnya sudah datang meninjau tempat dan menyatakan sudah sesuai,’’jelasnya.
Syamsul juga mempertanyakan ada perbedaan perlakuan antara perusahaaan besar dan pekerjaan pemerintah yang menggunakan jasa angkut dengan pihaknya tersebut. Kenapa ketika perusahaan besar dan pekerjaan pemerintah yang menggunakan jasa angkut tidak menaati peraturan seperti yang diterapkan kepada sopir angkutan umum yang hanya mendapatkan penghasilan tidak seberapa. Kenapa mereka tidak didenda.
“Kami ini yang hanya masyarakat kecil bila lalai dalam aturan kami dipaksa harus membayar denda yang di luar nalar, padahal penghasilan kami yang didapat selama kami mengikuti penimbunan tidak sampai separuh dari denda yang dipaksa kami harus bayar,’’ tambahnya. (ulo/tho)
