MERAUKE- Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman dan Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai menyarankan kepada pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan untuk dapat memberikan rekomendari kepada pihak KPU Kabupaten Mappi untuk bisa memindahkan lanjutan pleno tingkat kabupaten apabila situasi keamanan di Mappi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Marman dan Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai dalam rapat koordinasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Papua Selatan yang dihadiri langsung Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Forkopimda Papua Selatan di Swiss Belhotel Merauke, Senin (04/03/2024).
Helda mengungkapkan bahwa dalam PKPU telah diatur pemindahan pleno rekapitulasi tersebut dapat dilakukan apabila situasi kamtimbmas di daerah itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau dilanjutkan pleno. Namun untuk pemindahan tersebut, kata Helda harus ada rekomendasi dari Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengamanan.
Di tempat sama, Kabag Dalog Polda Papua AKBP Thusiba menjawab permintaan dari Bawaslu dan KPU Provinsi tersebut mengatakan bahwa sebetulnya di Mappi tidak jauh beda di Kabupaten Tolikara.
‘’Tolikara juga kemarin pleno distrik dan karena tidak memungkinkan dilaksanakan di Tolikara sehingga digeser ke Wamena sebagai ibukota provinsi. Saya kira itu bisa, tinggal dikoordinasikan dengan Bawaslu, KPU dan Kapolres yang ada di Mappi.
Apakah memang di sana tidak memungkinkan pleno itu dilaksanakan di Kabupaten Mappi sehingga harus dialihkan ke Merauke sebagai ibukota provinsi. Saya pikir bisa karena sudah dijalankan oleh Tolikara yang sudah di geser ke Wamena,’’ katanya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE- Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman dan Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai menyarankan kepada pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan untuk dapat memberikan rekomendari kepada pihak KPU Kabupaten Mappi untuk bisa memindahkan lanjutan pleno tingkat kabupaten apabila situasi keamanan di Mappi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Marman dan Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai dalam rapat koordinasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Papua Selatan yang dihadiri langsung Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Forkopimda Papua Selatan di Swiss Belhotel Merauke, Senin (04/03/2024).
Helda mengungkapkan bahwa dalam PKPU telah diatur pemindahan pleno rekapitulasi tersebut dapat dilakukan apabila situasi kamtimbmas di daerah itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau dilanjutkan pleno. Namun untuk pemindahan tersebut, kata Helda harus ada rekomendasi dari Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengamanan.
Di tempat sama, Kabag Dalog Polda Papua AKBP Thusiba menjawab permintaan dari Bawaslu dan KPU Provinsi tersebut mengatakan bahwa sebetulnya di Mappi tidak jauh beda di Kabupaten Tolikara.
‘’Tolikara juga kemarin pleno distrik dan karena tidak memungkinkan dilaksanakan di Tolikara sehingga digeser ke Wamena sebagai ibukota provinsi. Saya kira itu bisa, tinggal dikoordinasikan dengan Bawaslu, KPU dan Kapolres yang ada di Mappi.
Apakah memang di sana tidak memungkinkan pleno itu dilaksanakan di Kabupaten Mappi sehingga harus dialihkan ke Merauke sebagai ibukota provinsi. Saya pikir bisa karena sudah dijalankan oleh Tolikara yang sudah di geser ke Wamena,’’ katanya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
