MERAUKE – Para calon anggota DPR Papua Selatan yang tidak lolos administrasi yang mengatasnamakan diri Tim Independen Pengawal Admninistrasi DPRP dan DPRK Papua Selatan mendatangi Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (3/2).
Tim yang berjumlah belasan orang itu membawa sebuah spanduk dan beberapa pamlet yang langsung dibentangkan di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Kedatangan mereka tersebut untuk bertemu langsung Pj Gubernur Papua Selatan.
’’Kami dari Tim Independen Pengawal Admninistrasi DPRP dan DPRK Papua Selatan datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Pj Gubernur Papua Selatan,’’ kata Thomas Tonggap yang bertindak sebagai ketua Tim.
Thomas Tonggap menilai bahwa ini merupakan proses yang panjang dimana sebelumnya pihaknya sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Merauke dan menilai proses yang terjadi adalah proses maladministrasi.
‘’Permintaan kami adalah pembatalan proses DPRP dan DPRK, kemudian kami mendesak Pj Gubernur Papua sebagai wakil Mendagri di daerah untuk berkoordinasi dan melakukan pembatalan terhadap hasil Pansel. Pansel dibubarkan dan proses ulang. Karena apa yang dilakukan sudah diluar aturan,’’ katanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi menengaskan bahwa apapun yang dihasilkan oleh Pansel tersebut dirinya sebagai gubernur tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan.
‘’Nanti Kemendagri yang putuskan siapa yang diseleksi. Ini dinamika. Biasa terjadi dimana-mana. Siapa yang seleksi, ada yang lulus dan ada yang tidak. Yang tidak terima hasil seleksi, itu hal yang sudah biasa. Kita akan jelaskan. Saya tidak ada kepentingan apa-apa disini, saya hanya menerima dan tidak bisa menganulir hasil keputusan,’’ tandas jenderal bintang tiga itu. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE – Para calon anggota DPR Papua Selatan yang tidak lolos administrasi yang mengatasnamakan diri Tim Independen Pengawal Admninistrasi DPRP dan DPRK Papua Selatan mendatangi Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (3/2).
Tim yang berjumlah belasan orang itu membawa sebuah spanduk dan beberapa pamlet yang langsung dibentangkan di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Kedatangan mereka tersebut untuk bertemu langsung Pj Gubernur Papua Selatan.
’’Kami dari Tim Independen Pengawal Admninistrasi DPRP dan DPRK Papua Selatan datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Pj Gubernur Papua Selatan,’’ kata Thomas Tonggap yang bertindak sebagai ketua Tim.
Thomas Tonggap menilai bahwa ini merupakan proses yang panjang dimana sebelumnya pihaknya sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Merauke dan menilai proses yang terjadi adalah proses maladministrasi.
‘’Permintaan kami adalah pembatalan proses DPRP dan DPRK, kemudian kami mendesak Pj Gubernur Papua sebagai wakil Mendagri di daerah untuk berkoordinasi dan melakukan pembatalan terhadap hasil Pansel. Pansel dibubarkan dan proses ulang. Karena apa yang dilakukan sudah diluar aturan,’’ katanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi menengaskan bahwa apapun yang dihasilkan oleh Pansel tersebut dirinya sebagai gubernur tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan.
‘’Nanti Kemendagri yang putuskan siapa yang diseleksi. Ini dinamika. Biasa terjadi dimana-mana. Siapa yang seleksi, ada yang lulus dan ada yang tidak. Yang tidak terima hasil seleksi, itu hal yang sudah biasa. Kita akan jelaskan. Saya tidak ada kepentingan apa-apa disini, saya hanya menerima dan tidak bisa menganulir hasil keputusan,’’ tandas jenderal bintang tiga itu. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
