“Untuk pencapaian kinerja di PN militer Jayapura 100 persen telah selesai, ini terkhusus untuk penyelesaian perkara, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam setahun. Meskipun ada tapi tidak banyak,” ungkap Mayor James.
Lebih lanjut Hakim Pengadilan Militer itu menyebutkan bahwa, setiap tahunnya Papua menjadi penyumbang perkara terbanyak di pengadilan militer seluruh Indonesia. Meskipun begitu jumlah hakim di Pengadilan Militer Jayapura masih terbatas, setidaknya hanya tujuh (7) Hakim.
Meskipun jumlah hakimnya terbatas pengadilan militer III-19 Jayapura tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Diakui jumlah hakim yang ada saat ini, tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di tanah Papua. Diketahui, di Tanah Papua hanya memiliki dua pengadilan militer yakni di Manokwari, Papua Barat dan Kota Jayapura, Papua.
“Papua ini menjadi penyumbang kasus terbanyak yang dilakukan oleh militer untuk seluruh Indonesia. Terbanyak dari Angkatan Darat karena mungkin jumlah paling banyak dibandingkan dengan satuan lainnya. Jenis kasusnya terbanyak disersi, tidak hadir tanpa ijin, karena mungkin wilayah Papua ini terlalu besar sementara pengadilan militernya hanya satu, ada di Manokwari tapi belum beroperasi,” terangnya.
Adapun kasus yang cukup menonjol yang pernah ditangani oleh pihak di pengadilan militer III-19 Jayapura yakni kasus pembunuhan masyarakat sipil di Sorong Papua Barat daya. Perkara tersebut telah diputuskan dan terdakwanya dipidanakan 15 tahun kurungan penjara.
“Perkara yang sempat menonjol itu pembunuhan warga sipil di Sorong oleh prajurit TNI. Sudah diputuskan terdakwa dihukum 15 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer,” bebernya.
“Untuk pencapaian kinerja di PN militer Jayapura 100 persen telah selesai, ini terkhusus untuk penyelesaian perkara, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam setahun. Meskipun ada tapi tidak banyak,” ungkap Mayor James.
Lebih lanjut Hakim Pengadilan Militer itu menyebutkan bahwa, setiap tahunnya Papua menjadi penyumbang perkara terbanyak di pengadilan militer seluruh Indonesia. Meskipun begitu jumlah hakim di Pengadilan Militer Jayapura masih terbatas, setidaknya hanya tujuh (7) Hakim.
Meskipun jumlah hakimnya terbatas pengadilan militer III-19 Jayapura tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Diakui jumlah hakim yang ada saat ini, tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di tanah Papua. Diketahui, di Tanah Papua hanya memiliki dua pengadilan militer yakni di Manokwari, Papua Barat dan Kota Jayapura, Papua.
“Papua ini menjadi penyumbang kasus terbanyak yang dilakukan oleh militer untuk seluruh Indonesia. Terbanyak dari Angkatan Darat karena mungkin jumlah paling banyak dibandingkan dengan satuan lainnya. Jenis kasusnya terbanyak disersi, tidak hadir tanpa ijin, karena mungkin wilayah Papua ini terlalu besar sementara pengadilan militernya hanya satu, ada di Manokwari tapi belum beroperasi,” terangnya.
Adapun kasus yang cukup menonjol yang pernah ditangani oleh pihak di pengadilan militer III-19 Jayapura yakni kasus pembunuhan masyarakat sipil di Sorong Papua Barat daya. Perkara tersebut telah diputuskan dan terdakwanya dipidanakan 15 tahun kurungan penjara.
“Perkara yang sempat menonjol itu pembunuhan warga sipil di Sorong oleh prajurit TNI. Sudah diputuskan terdakwa dihukum 15 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer,” bebernya.
