Berpotensi jadi Lahan Korupsi di Sekolah, Keberatan Jika Gunakan Dana BOS

Jika memang pemerintah saat uni ingin merancang progam makan siang gratis melalui dana BOS maka harus dikaji. Dan proses pengkajiannya melibatkan berbagai pihak. Serta mengacu pada data keberhasilan pelaksanaan progam dana bos selama ini.

“Kalau tidak, maka progam ini hanya memenuhi janji politik, tapi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, seperti yang dijanjikan Prabowo-Gibran, saya rasa cukup berat,” tutur Mesak.

   Hal lain adanya dana BOS untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal, kemudian progam makan siang gratis juga dibuat untuk menekan angka kemiskinan. Dua pokok utama tersebut menurutnya membutuhkan kajian yang matang. Dan tidak mengacu pada perkembangan pendidikan di Jakarta, tapi harus memulai daerah terluar di Indonesia.

  “Saya melihatnya wacana ini, akan memperburuk perkembangan pendidikan di wilayah 3T, karena realisasi progam dana BOS selama ini belum maksimal,” tandasnya.

Baca Juga :  200 Perempuan Alami Kekerasan, Desak Penguatan Layanan bagi Korban 

  Tidak hanya itu dia juga berpandangan bahwa jika memang progam makan siang gratis digabungan dengan progam dana BOS, maka akan menciptakan banyak persoalan negatif. Salah satunya akan menanam banyak kasus korupsi pada lembaga pendidikan.

   “Jika nantinya dana progam makan siang gratis digabungkan ke dalam dana BOS, maka tidak akan terealisasi dengan baik, dan tentunya akan banyak yang korupsi,” tegasnya.

   Oleh sebab itu, Mesak Iek berpandangan progam makan siang gratis tersebut harus dirancang secara matang. Dan tidak tergesa gesa untuk direalisasikan. Sebab progam ini baru ada di Indonesia.

  Sementara itu  Kepala SMA Negeri 4 Kota Jayapura Anton Djoko, mengaku keberatan jika kebijakan pemerintah pusat mengenai program makan siang gratis di sekolah dibiayai menggunakan bantuan dana Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga :  328 Kampung Diminta Segera Pertanggungjawabkan Dana Desa 2022

   “Kalau misalnya  menggunakan dana BOS yang seperti biasa, reguler, tentu kami keberatan,” kata Anton Djoko, saat diwawancarai Cendrawasih pos usai apel pagi gabungan di Pemkot Jayapura Senin (4/3).

   Dia menjelaskan apabila dana BOS ini betul-betul dipakai untuk membiayai program makan siang gratis, maka dana yang ada saat ini di sekolah tersebut sudah pasti habis untuk membiayai program makan siang gratis dan tentunya akan mengorbankan program-program lainnya yang sudah berjalan selama ini terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu sekolah tersebut.

“Karena tentu dana itu habis untuk kegiatan tersebut,” ujarnya.

Jika memang pemerintah saat uni ingin merancang progam makan siang gratis melalui dana BOS maka harus dikaji. Dan proses pengkajiannya melibatkan berbagai pihak. Serta mengacu pada data keberhasilan pelaksanaan progam dana bos selama ini.

“Kalau tidak, maka progam ini hanya memenuhi janji politik, tapi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, seperti yang dijanjikan Prabowo-Gibran, saya rasa cukup berat,” tutur Mesak.

   Hal lain adanya dana BOS untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal, kemudian progam makan siang gratis juga dibuat untuk menekan angka kemiskinan. Dua pokok utama tersebut menurutnya membutuhkan kajian yang matang. Dan tidak mengacu pada perkembangan pendidikan di Jakarta, tapi harus memulai daerah terluar di Indonesia.

  “Saya melihatnya wacana ini, akan memperburuk perkembangan pendidikan di wilayah 3T, karena realisasi progam dana BOS selama ini belum maksimal,” tandasnya.

Baca Juga :  Polsek Muara Tami Ajak Warga Cegah Kriminalitas

  Tidak hanya itu dia juga berpandangan bahwa jika memang progam makan siang gratis digabungan dengan progam dana BOS, maka akan menciptakan banyak persoalan negatif. Salah satunya akan menanam banyak kasus korupsi pada lembaga pendidikan.

   “Jika nantinya dana progam makan siang gratis digabungkan ke dalam dana BOS, maka tidak akan terealisasi dengan baik, dan tentunya akan banyak yang korupsi,” tegasnya.

   Oleh sebab itu, Mesak Iek berpandangan progam makan siang gratis tersebut harus dirancang secara matang. Dan tidak tergesa gesa untuk direalisasikan. Sebab progam ini baru ada di Indonesia.

  Sementara itu  Kepala SMA Negeri 4 Kota Jayapura Anton Djoko, mengaku keberatan jika kebijakan pemerintah pusat mengenai program makan siang gratis di sekolah dibiayai menggunakan bantuan dana Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga :  YPK Di Tanah Papua Fokus pada Evaluasi 2024 dan Target Strategis 2025

   “Kalau misalnya  menggunakan dana BOS yang seperti biasa, reguler, tentu kami keberatan,” kata Anton Djoko, saat diwawancarai Cendrawasih pos usai apel pagi gabungan di Pemkot Jayapura Senin (4/3).

   Dia menjelaskan apabila dana BOS ini betul-betul dipakai untuk membiayai program makan siang gratis, maka dana yang ada saat ini di sekolah tersebut sudah pasti habis untuk membiayai program makan siang gratis dan tentunya akan mengorbankan program-program lainnya yang sudah berjalan selama ini terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu sekolah tersebut.

“Karena tentu dana itu habis untuk kegiatan tersebut,” ujarnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya