JAYAPURA – Aksi demo damai yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) pada, Senin (27/10), ternyata tidak membuahkan hasil. Aspirasi yang disiapkan gagal dibacakan. Salah satunya dikarenakan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak menemui massa di lapangan.
Menanggapi terkait dengan itu Kepala Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan mahasiswa adalah pihak yang bisa menjadi penyeimbang dalam demokrasi dan perubahan politik. Dan ketika muncul aksi protes pada Senin lalu yang dibutuhkan adalah kehadiran MRP dan DPRP. Kedua lembaga ini harus paham bahwa mereka bisa duduk seperti sekarang karena dipilih oleh suara masyarakat.
Baik secara politis maupun melalui ruang masyarakat adat. Frits menyinggung kedua lembaga tinggi pemerintah ini agar jangan memposisikan diri sebagai raja yang harus disembah oleh masyarakat tetapi sebaliknya. Memahami dari mana bisa duduk di posisi sekarang.
Seharusnya ketika mendengar bahwa ada aksi massa entah dari kelompok manapun maka MRP dan DPRP sudah harus merespon membangun komunikasi aktif apakah akan menemui di kantor masing-masing atau jika terjadi kebuntuan semisal kelompok massa gagal sampai ke kantor DPRP atau MRP maka para wakil rakyat ini yang akan turun menemui.
Semua tujuannya hanya satu yakni aspirasi tersampaikan dan diperjuangkan. Bukan semua harus secara protokoler mengingat situasi di lapangan kerap tidak sesuai dengan yang namanya protokoler.
“Mereka itu perwakilan. Dia (MRP dan DPR) bukan raja. Kalau raja orang ke istana. Kalau perwakilan dia harus sadar mendatangi masa aksi, jangan hanya duduk mendengar di balik meja,” sindir Frits kepada Cenderawasih Pos di Uncen, Rabu (29/10).
JAYAPURA – Aksi demo damai yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) pada, Senin (27/10), ternyata tidak membuahkan hasil. Aspirasi yang disiapkan gagal dibacakan. Salah satunya dikarenakan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak menemui massa di lapangan.
Menanggapi terkait dengan itu Kepala Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan mahasiswa adalah pihak yang bisa menjadi penyeimbang dalam demokrasi dan perubahan politik. Dan ketika muncul aksi protes pada Senin lalu yang dibutuhkan adalah kehadiran MRP dan DPRP. Kedua lembaga ini harus paham bahwa mereka bisa duduk seperti sekarang karena dipilih oleh suara masyarakat.
Baik secara politis maupun melalui ruang masyarakat adat. Frits menyinggung kedua lembaga tinggi pemerintah ini agar jangan memposisikan diri sebagai raja yang harus disembah oleh masyarakat tetapi sebaliknya. Memahami dari mana bisa duduk di posisi sekarang.
Seharusnya ketika mendengar bahwa ada aksi massa entah dari kelompok manapun maka MRP dan DPRP sudah harus merespon membangun komunikasi aktif apakah akan menemui di kantor masing-masing atau jika terjadi kebuntuan semisal kelompok massa gagal sampai ke kantor DPRP atau MRP maka para wakil rakyat ini yang akan turun menemui.
Semua tujuannya hanya satu yakni aspirasi tersampaikan dan diperjuangkan. Bukan semua harus secara protokoler mengingat situasi di lapangan kerap tidak sesuai dengan yang namanya protokoler.
“Mereka itu perwakilan. Dia (MRP dan DPR) bukan raja. Kalau raja orang ke istana. Kalau perwakilan dia harus sadar mendatangi masa aksi, jangan hanya duduk mendengar di balik meja,” sindir Frits kepada Cenderawasih Pos di Uncen, Rabu (29/10).
