JAYAPURA – Agenda DPR Papua terkait Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 digelar Senin (29/7). Dihadiri 42 anggota DPR Papua.
Disini sejumlah data dibeberkan Pemprov terkait pembangunan dan kesejahteraan sosial. Meski dengan kondisi anggaran yang tidak sebaik dua tahun lalu, namun menariknya Pemprov mengklaim masih bisa melakukan perbaikan dan perubahan ke arah positif.
Rancangan Perdasi tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2023 sendiri merupakan wujud kinerja Pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
Pj Gubernur, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa patut disyukuri penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 tetap optimal, meski tahun 2023 yang merupakan tahun kedua implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Termasuk dibentuknya 3 (tiga) Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua yang mengakibatkan perubahan dan penurunan komposisi dan besaran fiskal kita yang menurun sangat tajam, sehingga berdampak pada program atau kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota.
Disini Ridwan memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Papua tahun 2023 sebesar 63,01 meningkat 0,85 point dibandingkan tahun sebelumnya dengan IPM sebesar 62,16. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,97persen per tahun. “Ini menggambarkan pelaksanaan percepatan pembangunan yang berpusat pada manusia atau people center development semakin terlihat hasilnya,” kata Ridwan dalam ruang sidang, Senin kemarin.
Lalu presentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 26,03 persen, turun 0,53 persen. Kemudian ekonomi Papua tahun 2023 tumbuh sebesar 4,20 persen diikuti dengan penurunan laju inflasi.
Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua pada Februari 2023 sebesar 3,49% lebih rendah dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 3,60%. Inflasi pada periode September 2022 maret 2023 (0,28%) lebih rendah dibandingkan maret 2022 September 2022 (4,13%). “Dapat kami sampaikan bahwa Provinsi Papua masuk dalam 5 Provinsi di Indonesia dengan inflasi terendah,” ujar Ridwan.
Ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang didukung pelaksanaan program daerah dan seluruh pelaku ekonomi di Provinsi Papua mampu membuka lapangan kerja di tahun 2023.
“Lalu dengan segala keterbatasan ternyata Papua masih bisa mencatat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” beber Ridwan.
Ridwan membeberkan terkait kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Papua TA 2023 dimulai dari kinerja pendapatan daerah berlangsung efektif, pendapatan-LRA Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisir sebesar Rp.3,73 Triliun atau mencapai 102,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp3,64 Triliun. Hal ini berarti melebihi target pendapatan sebesar Rp.11,04 Milyar atau 2,48%.
Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp.2,44 Trilyun atau 65,48%, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 20,65% atau 770,91 Miliar dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kontribusi 13,87% atau Rp.517,86 Miliar.
Selanjutnya realisasi belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp5,03 Trilyun atau 85,51% dari anggaran sebesar Rp.5,88 Trilyun. Sedangkan yang tidak terealisir sebesar Rp.852,76 Miliar atau negatif 14,49%.
Pencapaian realisasi belanja ini menggambarkan adanya optimalisasi belanja dan efesiensi belanja yang didukung dengan penguatan pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui pengawasan internal dan eksternal.
Lalu penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp 2,292 triliun berasal dari penggunaan Silpa TA 2022 sebesar kekayaan daerah per 31 Desember 2023 terdiri dari aset lancar sebesar Rp.1,485 Trilyun; investasi jangka panjang sebesar Rp.1,394 Trilyun; aset tetap (netto) sebesar Rp.14,931 triliun; dana cadangan sebesar Rp.453,01 miliar dan aset lainnya Rp 3,994 triliun.
Perincian lain adalah Pendapatan Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp 3,728 triliun dan Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 4,870 triliun. Surplus/(Defisit) dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar negatif Rp 1,142 triliun. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar positif Rp.74,00 Miliar, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar negatif Rp. 1,068 triliun, pencairan Dana Cadangan Rp 500 Miliar dengan Kontribus sebesar Rp.21,81%.
Saldo Anggaran Lebih (SAL), Awal tahun 2023 sebesar Rp.1,794 triliun merupakan akumulasi Silpa TA 2022. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.1,792 triliun. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00 dan Lain-lain sebesar Rp.1,981 Miliar sehingga, Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 Provinsi Papua sebesar Rp.969,09 Miliar.
“Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 adalah total aset sebesar Rp 22,258 triliun; total kewajiban sebesar Rp 65,31 Miliar dan total ekuitas sebesar Rp22,193 triliun
“Dari angka – angka ini dikatakan pelaksanaan APBD Papua tahun anggaran 2023 yang audited pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan,” paparnya.
Sementara Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw yang memimpin sidang tidak berlama – lama dimana setelah mendengar pemaparan langsung menskor dan mengagendakan kembali sidang dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi.
“Kita memiliki waktu 3 hari untuk menuntaskan ini dan kami harap materi APBD induk juga bisa segera dimasukkan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan,” singkat Jhony. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos