Kemudian pembagian bansos menjelang Pilkada bukan untuk mengatur pilihan masyarakat kepada pihak yang berkontestasi. Karena masyarakat pada prinsipnya berhak menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Pembagian Bansos ini pun bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap pilihan masyarakat. Namun itu bagian dari tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
“Masyarakat di Indoensia sudah pintar, meskipun terima Bansos, bukan berarti pilihan mereka berdasarkan itu, tapi bisa sudah ditentukan dengan berbagai pertimbangan yang ada, jadi jangan juga bansos ini kita politisisasi,” ujarnya.
Prof. Ave pun menilai usulan KPK melarang pembagian bansos menjelang Pilkada hanyalah politisasi, yang semestimya tidak perlu disampaikan. Sebab seakan akan apa yang dilakukan oleh pemerimtah pusat selama ini hanyalah upaya politisasi untuk kemenangan pihak yang berkontestasi dalam pemilu.
Padahal itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai sebuah negara yang masyarakat didalamnya masih tergolong miskin.
Lalu apakah pembagian Bansos oleh Presiden Joko Widodo sebelum Pemilu merupakan bagian dari politisisasi? guru besar sosiologi Uncen itu mengatakan sesuatu yang wajar dilakukan oleh kepala negara, selama memenuhi aturan. “Tidak ada yang salah selama tidak melanggar aturan,” ujarnya.(rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kemudian pembagian bansos menjelang Pilkada bukan untuk mengatur pilihan masyarakat kepada pihak yang berkontestasi. Karena masyarakat pada prinsipnya berhak menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Pembagian Bansos ini pun bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap pilihan masyarakat. Namun itu bagian dari tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
“Masyarakat di Indoensia sudah pintar, meskipun terima Bansos, bukan berarti pilihan mereka berdasarkan itu, tapi bisa sudah ditentukan dengan berbagai pertimbangan yang ada, jadi jangan juga bansos ini kita politisisasi,” ujarnya.
Prof. Ave pun menilai usulan KPK melarang pembagian bansos menjelang Pilkada hanyalah politisasi, yang semestimya tidak perlu disampaikan. Sebab seakan akan apa yang dilakukan oleh pemerimtah pusat selama ini hanyalah upaya politisasi untuk kemenangan pihak yang berkontestasi dalam pemilu.
Padahal itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai sebuah negara yang masyarakat didalamnya masih tergolong miskin.
Lalu apakah pembagian Bansos oleh Presiden Joko Widodo sebelum Pemilu merupakan bagian dari politisisasi? guru besar sosiologi Uncen itu mengatakan sesuatu yang wajar dilakukan oleh kepala negara, selama memenuhi aturan. “Tidak ada yang salah selama tidak melanggar aturan,” ujarnya.(rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
