* Kota Jayapura Perketat PPKM Mikro
JAYAPURA-Keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang serta melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga 5 Juli, terkait melonjaknya kasus Covid-19, ditindaklanjuti Pemprov Papua.
Rabu (23/6) kemarin, Pemprov Papua yang dipimpin Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy menggelar pertemuan dengan Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan semua stakeholder, untuk membahas tindaklanjut keputusan pemerintah pusat.
Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy menjelaskan, mengingat kondisi di Jakarta yang sudah mulai menerapkan lockdown, maka Pemerintah Provinsi Papua akan mengikuti kebijakan nasional yang pastinya akan merembet ke daerah-daerah.
“Kami akan melakukan semi lockdown atau lockdown total, hal ini akan kita putuskan setelah rapat lagi dengan Forkopimda, yang akan kita laksanakan pada Jumat (25/6) besok,” ungkap Sekda Flassy kepada awak media di sela-sela rapat di Swiss-Belhotel Jayapura, Rabu (23/6) kemarin.
Terkait dengan keputusan apakah lockdown total maupun semi lockdown, diakuinya sangat tergantung dengan laporan kasus Covid-19 di Papua yang dilaporkan oleh Satgas Covid-19, berdasarkan laporan dari kabupaten/kota se-Papua.
“Meski saya belum melihat secara pasti laporan yang ada, tapi saya berharap segera dilaporkan agar kami dalam hal mengambil langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Kita tidak bisa mengambil langkah kalau tidak ada keputusan,” tegasnya.
Diakuinya, untuk saat ini sebelum adanya keputusan dari Pemprov Papua terkait semi lockdown atau lockdown total atau keputusan lainnya. Untuk itu, aktivitas di Papua masih dapat berjalan seperti biasa.
“Kami harapkan dari hasil rapat yang telah dilakukan, dan akan dilakukan, maka paling lambat hari Senin (28/6) mendatang, sudah ada surat edaran kesepakatan bersama terkait penanganan Covid-19 yang dapat disampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.
“Dalam hal ini, koordinasi harus terus dilakukan, baik pemerintah daerah, forkopimda, hingga Satgas Covid-19, untuk penanangan kasus Covid-19 di Papua. Pemerintah daerah serius dalam hal penanganan Covid-19 di Papua,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Satgas Covid 19 Kota Jayapura yang juga Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menyebutkan bahwa pihaknya tetap konsen dalam penanganan Covid-19 di Kota Jayapura.
Termasuk juga implementasi PPKM Mikro di tingkat kelurahan yang akan ditingkatkan dengan melibatkan Kapolsek dan Danramil.
Ini menurutnya termasuk menyikapi edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI perihal penguatan PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi sebagai kunci utama pengendalian lonjakan Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah.
“Di Kota Jayapura, dari 25 kelurahan, kita sudah bentuk PPKM Mikro. Dimana lurah bekerja sama dengan Kapolsek, Danramil, Puskesmas, RT dan RW, untuk melakukan 3T. Kita akan perketat dengan naiknya angka Covid-19 di Kota Jayapura,” ungkap Wali Kota BTM, Rabu (23/6) kemarin.
“Saya minta, lurah, Danramil, Kapolsek, untuk pertahankan PPKM Mikro ini berjalan. Dimana kita awasi penduduk yang masuk – keluar itu dengan prokes yang ketat. Kita tetap konsen terhadap penanganan Covid-19. Terlebih khusus implementasi PPKM Mikro di tingkat kelurahan yang akan ditingkatkan dengan mellibatkan Kapolsek dan Danramil. Saya juga terus imbau masyarakat Kota Jayapura untuk tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat, dengan mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga kasus ini bisa terus turun,” sambungnya.
Wali Kota BTM menambahkan, memasuki Juni, kasus di Kota Jayapura sudah menurun. Namun, usai Lebaran dan arus masuk ke Kota Jayapura melalui pelabuhan dan bandara, sehingga kasus meningkat dan hingga saat ini sebanyak 110 yang dirawat.
“Makanya, saya sudah minta Dinkes agar kita buka LPMP kembali untuk menampung orang tanpa gejala (OTG). Jadi tidak isolasi mandiri, tapi harus ditangani secara khusus agar pelayanannya cepat dan tepat,” pungkasnya. (ana/gr/nat)
