JAYAPURA-Kemenkopolhukam Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi membahas antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di 6 provinsi di Papua.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Rudolf Alberth Rodja, menjelaskan Kemenkopolhukam mempunyai tugas mengkoordinasikan mensinkronisasikan dan pengendalian.
“Hari ini kita melaksanakan koordinasi dengan para stakeholder, dari KPU dari Bawaslu terkait dengan tahapan dari pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024” kata mantan Kapolda Papua itu Selasa (26/9) kemarin.
Dia mengatakan, hubungan dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 itu banyak hal yang sudah disiapkan oleh KPU maupun Bawaslu, tetapi banyak hal juga yang harus dilengkapi oleh penyelenggara pemilu.
“Dari beberapa pertanyaan baik dari KPU di 6 provinsi. maupun Bawaslu, kita bisa memperoleh satu gambaran bahwa tenggang waktu sampai dengan pemilu Februari maupun nanti Pilkada di November nanti. Apabila ada percepatan kemungkinan di September, ini perlu banyak persiapan untuk mensukseskan pemilu. Khususnya di enam provinsi di provinsi Tanah Papua,”bebernya.
Dikatakan, Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia maka kita harus mempersiapkan Lebih detail lagi terkait dengan pelaksanaan. Khususnya di bidang keamanan.
Kata dia, sudah disampaikan bahwa, karena pelaksanaannya bersamaan maka petugas keamanan baik TNI maupun Polri yang ditugaskan di tiap-tiap TPS itu akan sangat berbeda dengan pada saat Pemilu tahun 2019. Termasuk apabila kita harus membackup satu kabupaten kota ataupun di TPS di kabupaten, di provinsi.
“Ini akan membutuhkan satu perencanaan yang baik. Untuk itu apabila perencanaan dari KPU Kemudian dari bawah itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari seperti sekarang, kita berharap bahwa di pemilu 2024 Februari maupun nanti di Pilkada, itu akan berjalan lebih baik lagi,”ujarnya.
Dia menambahkan hasil dari rapat koordinasi ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Menkopolhukam Republik Indonesia, yang mana selanjutnya Menkopolhukam akan mengadakan rapat tingkat Kementerian.
“Hasil rakor ini apa yang masih kekurangan yang tadi disampaikan oleh peserta, kita akan laporkan dan kita akan koordinasikan kembali. Supaya nanti dari tingkat pusat akan menyampaikan kepada provinsi-provinsinya Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilengkapi termasuk anggaran mungkin,” tambahnya. (roy/wen)
