ASN Demo Lagi, Minta Pj Gubernur dan Pj Sekda Turun dari Jabatannya

“Kami menolak pelantikan Pj Eselon III Sekretaris Dinas/Badan/Biro dan Kesekertariatan, yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas pada 40 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tegasnya.

Selain itu juga, meminta Mendagri segera memerintahkan Pj Gubernur dapat menyelesaikan Pembayaran TPP bulan Desember 2023 dan penetapan SK pemberian tambahan penghasilan pegawai tahun 2024.

“Kami meminta presiden memerintah KPK atau Kejaksaan Agung RI agar segera memeriksa Pj Gubernur Papua atas pengelolaan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Termasuk dana stunting yang di kelola PKK harus diaudit, karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan Renja Provinsi yang dibahas sesuai dengan indikator sasaran pada Renja SKPD kabupaten/kota,” terangnya.

Tak hanya itu, solidaritas ASN ini juga meminta DPRP segera membentuk Pansus guna menyelidiki penyimpangan dalam pengelolaan hasil pajak permukaan air yang tidak transparan, dengan nilai sebesar Rp 1,4 T dari PT. Freeport Indonesia.

Juga dana pajak air permukaan Rp 70 miliar yang mana saat itu Pj Gubernur Papua sebagai Sekda Papua. Termasuk dana PKK sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Benyamin, ada beberapa persoalan yang perlu evaluasi total didalam lingkungan Pemprov, seperti pelantikan yang tidak sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 yang disematkan kepada Ridwan Rumasukun, Sofian Rumasukun, Derek Hegemur, Pj Bupati Biak, Sofia Bonsapia.

“Termasuk proses pelantikan penjabat eselon III dan IV tidak melalui mekanisme Pertek dari BKN dan persetujuan Mendagri,” ujarnya.

Benyamin menegaskan, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi secara serius maka pihaknya tetap menduduki kantor gubernur.

“Kami solidaritas ASN dan masyarakar Papua tetap menduduki Kantor Gubernur Papua sampai dengan waktu yang tidak ditentukan jika tuntutan kami tidak ditanggapi dengan serius,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Solidaritas ASN dan  Masyarakat Papua, Nattan Ansanay meminta Pj Gubernur untuk tidak lagi melakukan pelantikan.

“Jangan coba-coba lagi melakukan pelantikan, kami akan temui DPR dan MRP untuk membawa aspirasi kami ke pusat,” ancamnya.

“Kami menolak pelantikan Pj Eselon III Sekretaris Dinas/Badan/Biro dan Kesekertariatan, yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas pada 40 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tegasnya.

Selain itu juga, meminta Mendagri segera memerintahkan Pj Gubernur dapat menyelesaikan Pembayaran TPP bulan Desember 2023 dan penetapan SK pemberian tambahan penghasilan pegawai tahun 2024.

“Kami meminta presiden memerintah KPK atau Kejaksaan Agung RI agar segera memeriksa Pj Gubernur Papua atas pengelolaan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Termasuk dana stunting yang di kelola PKK harus diaudit, karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan Renja Provinsi yang dibahas sesuai dengan indikator sasaran pada Renja SKPD kabupaten/kota,” terangnya.

Tak hanya itu, solidaritas ASN ini juga meminta DPRP segera membentuk Pansus guna menyelidiki penyimpangan dalam pengelolaan hasil pajak permukaan air yang tidak transparan, dengan nilai sebesar Rp 1,4 T dari PT. Freeport Indonesia.

Juga dana pajak air permukaan Rp 70 miliar yang mana saat itu Pj Gubernur Papua sebagai Sekda Papua. Termasuk dana PKK sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Benyamin, ada beberapa persoalan yang perlu evaluasi total didalam lingkungan Pemprov, seperti pelantikan yang tidak sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 yang disematkan kepada Ridwan Rumasukun, Sofian Rumasukun, Derek Hegemur, Pj Bupati Biak, Sofia Bonsapia.

“Termasuk proses pelantikan penjabat eselon III dan IV tidak melalui mekanisme Pertek dari BKN dan persetujuan Mendagri,” ujarnya.

Benyamin menegaskan, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi secara serius maka pihaknya tetap menduduki kantor gubernur.

“Kami solidaritas ASN dan masyarakar Papua tetap menduduki Kantor Gubernur Papua sampai dengan waktu yang tidak ditentukan jika tuntutan kami tidak ditanggapi dengan serius,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Solidaritas ASN dan  Masyarakat Papua, Nattan Ansanay meminta Pj Gubernur untuk tidak lagi melakukan pelantikan.

“Jangan coba-coba lagi melakukan pelantikan, kami akan temui DPR dan MRP untuk membawa aspirasi kami ke pusat,” ancamnya.